Mahasiswa Kembali Suarakan Kenaikan Pajak Kendaraan, Desak Pemprov dan DPRD Segera Revisi Perda Pajak

mahasiswa kembali suarakan kenaikan pajak kendaraan, desak pemprov dan dprd segera revisi perda pajak radar bengkulu – suasana  di depan gedung dprd provinsi bengkulu berubah riuh senin pagi, 16 juni 2025. puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa bumi rafflesia (gembira) menggelar aksi demonstrasi damai.  di bawah terik matahari, mereka membawa satu tuntutan tegas: turunkan pajak kendaraan bermotor (pkb) dan batalkan penerapan opsen pajak yang dianggap memberatkan rakyat kecil. dengan mengenakan almamater dari berbagai kampus dan membawa spanduk besar bertuliskan “turunkan pajak kendaraan bermotor,” para demonstran memenuhi ruas jalan depan kantor wakil rakyat. deretan poster, bendera organisasi, serta orasi lantang dari mobil komando mengiringi aksi yang berlangsung kondusif namun penuh semangat. fauzan, salah seorang orator dari pergerakan mahasiswa islam indonesia (pmii) bengkulu  tampil di atas mobil bak terbuka dan menyuarakan kegelisahan masyarakat. "kami datang bukan untuk hura-hura. kami membawa suara rakyat kecil yang terbebani. naiknya pajak kendaraan ini sangat tidak masuk akal. apalagi di saat ekonomi belum pulih," tegasnya, disambut sorak dan tepuk tangan dari massa aksi. baca juga:mahasiswa tuntut gubernur agar tolak izin ppkh tambang emas di kabupaten seluma baca juga:ispa serang masyarakat bengkulu, ribuan kasus muncul, 4 wilayah aman kebijakan pemerintah provinsi bengkulu yang menaikkan pkb dan menerapkan opsen pajak kendaraan memang menuai banyak kritik. banyak kalangan menilai kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat pascapandemi dan krisis ekonomi. bagi mahasiswa, langkah ini adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang harus dilawan dengan sikap kritis. tak lama setelah orasi berlangsung, beberapa perwakilan mahasiswa diterima langsung oleh ketua dprd provinsi bengkulu, sumardi, bersama sejumlah anggota dewan. audiensi berlangsung di halaman kantor dprd dengan pengawalan aparat keamanan.  dalam forum terbuka itu, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama yang mereka bawa. empat tuntutan mahasiswa pertama, mahasiswa meminta gubernur bengkulu, helmi hasan bersama dprd menurunkan tarif pkb dari 1,2 persen menjadi 0,9 persen. angka 1,2 persen dinilai terlalu tinggi dan bertentangan dengan semangat undang-undang nomor 1 tahun 2022 yang seharusnya mendorong pemulihan ekonomi daerah. kedua, massa aksi mendesak agar dilakukan revisi peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2023, dengan memasukkan ketentuan tentang tarif progresif untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan kapasitas mesin di atas 400 cc. tarif yang mereka usulkan pun terperinci: 2 persen untuk kepemilikan kedua, 2,5 persen untuk kepemilikan ketiga, dan 3 persen untuk kepemilikan keempat dan seterusnya. ketiga, mahasiswa meminta adanya keringanan dan pengurangan sementara terhadap pkb, bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb), dan opsen keduanya, agar beban pajak tahun ini tetap setara dengan beban tahun sebelumnya, hingga revisi perda selesai dilakukan dan diberlakukan. keempat, mereka mendesak agar dprd dan pemprov membuka data jumlah pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pkb dan asumsi penerimaan pajak kendaraan secara transparan.  bagi mahasiswa, keterbukaan ini penting untuk menilai sejauhmana pajak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik. baca juga:berita duka, jamaah haji bengkulu meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari tanah suci baca juga:meskipun pajak kendaraan meningkat, bapenda klaim masyarakat makin patuh bayar pajak menanggapi tuntutan tersebut, ketua dprd sumardi menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. “kami sepakat bahwa kebijakan perpajakan harus berpihak kepada rakyat. kami akan mendorong gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan penundaan opsen pajak sementara waktu, sambil menunggu revisi perda yang memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu sebulan,” jelasnya. sumardi juga menegaskan bahwa proses revisi perda nomor 7 tahun 2023 tetap berjalan, dan dprd akan bekerja sesuai mekanisme yang berlaku. ia bahkan mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan argumentatif. “kami tidak alergi dengan kritik. justru kami butuh masukan seperti ini untuk membenahi sistem dan kebijakan agar benar-benar berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Tag

• # revisi perda pajak
• # kenaikan pajak
• # mahasiswa
• # pajak kendaraan

Share

• 
• 
• 
• 
•