Enam Pemda di Provinsi Bengkulu Sukses Pertahankan WTP, Satu Melorot ke WDP

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Sabtu , 24 May 2025 - 21:15

Enam Pemda Bengkulu Sukses Pertahankan WTP--

Berikut rincian tindak lanjut rekomendasi dari BPK di masing-masing daerah.

Mukomuko: 87,67 persen

Rejang Lebong: 86,41 persen

Bengkulu Selatan: 82,77 persen

Kepahiang: 82,30 persen

Bengkulu Tengah: 80,94 persen

Kota Bengkulu: 75,69 persen

Seluma: 71,63 persen

BPK meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan. Berdasarkan ketentuan, jawaban atas rekomendasi tersebut harus disampaikan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

“Ini bukan semata-mata soal angka, tapi soal bagaimana tata kelola keuangan dijalankan dengan baik dan benar sesuai prinsip akuntabilitas publik,” tegas Arif.

Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan bisa menjadikan laporan BPK ini sebagai bahan evaluasi atas kepemimpinan di daerah masing-masing.

BPK juga mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP bukanlah akhir, melainkan awal dari konsistensi untuk menjaga integritas dalam tata kelola keuangan.

“Tujuan akhir kita bukan sekadar opini, tapi bagaimana keuangan negara dikelola secara efisien dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Arif.

enam pemda di provinsi bengkulu sukses pertahankan wtp, satu melorot ke wdp                            radar bengkulu — penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) badan pemeriksa keuangan (bpk) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2024 pada jumat, 23 mei 2025, menyisakan kabar baik sekaligus peringatan bagi sejumlah daerah di provinsi bengkulu.
dari sembilan pemerintah daerah yang diperiksa, enam diantaranya berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian (wtp)—sebuah penghargaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. namun, satu daerah mengalami penurunan performa dan harus puas dengan opini wajar dengan pengecualian (wdp).
“opini yang diberikan ini berdasarkan hasil audit menyeluruh, termasuk pelaksanaan rencana aksi yang sebelumnya telah disepakati. kami apresiasi untuk enam daerah yang konsisten menjaga transparansi dan akuntabilitas,” ujar kepala bpk perwakilan provinsi bengkulu, arif agus.
baca juga:gerak cepat kapolda bengkulu tinjau langsung, penanganan dampak gempa bumi 6,3 sr di bengkulu
baca juga:waspada dbd di provinsi bengkulu, dua siswa meninggal, 358 kasus tercatat 
adapun enam daerah yang mempertahankan opini wtp yaitu kota bengkulu, kabupaten bengkulu tengah, mukomuko, rejang lebong, seluma, dan bengkulu selatan. sayangnya, satu daerah lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pernyataan resmi, justru turun kelas dari wtp ke wdp.
meski sebagian besar memperoleh opini membanggakan, bpk tetap mencatat sejumlah persoalan serius yang harus menjadi perhatian.
arif menegaskan bahwa opini wtp bukan berarti laporan keuangan bersih dari temuan. ada sejumlah persoalan pengelolaan keuangan yang bisa berdampak pada efektivitas dan efisiensi anggaran daerah.
“beberapa diantaranya yakni kelebihan pembayaran pada pekerjaan belanja modal, pemberian insentif pungutan pajak yang tak sesuai regulasi, serta penganggaran yang tidak rasional,” jelasnya.
baca juga:alhamdulillah, jamaah haji aceh dapat hadiah dari tanah wakaf
baca juga:tidak butuh waktu lama, terduga pelaku pencurian ditangkap
tak hanya itu, penggunaan dana transfer dari pusat yang tidak sesuai peruntukan, serta lemahnya rasionalisasi belanja daerah juga menjadi temuan yang mencuat. bahkan, bpk menemukan adanya kekurangan volume pada paket pekerjaan, kas tekor, hingga honorarium yang dibayarkan melebihi ketentuan.
“temuan lainnya juga termasuk pengeluaran kas daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tambah arif.
selain menyampaikan hasil audit, bpk juga melaporkan progres tindak lanjut atas rekomendasi mereka sejak semester ii tahun 2023. dalam hal ini, kabupaten mukomuko mencatat persentase tertinggi dengan 87,67 persen rekomendasi telah ditindaklanjuti. sedangkan yang terendah adalah kabupaten seluma dengan 71,63 persen.
berikut rincian tindak lanjut rekomendasi dari bpk di masing-masing daerah.
mukomuko: 87,67 persen
rejang lebong: 86,41 persen
bengkulu selatan: 82,77 persen
kepahiang: 82,30 persen
bengkulu tengah: 80,94 persen
kota bengkulu: 75,69 persen
seluma: 71,63 persen
bpk meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan. berdasarkan ketentuan, jawaban atas rekomendasi tersebut harus disampaikan paling lambat 60 hari sejak lhp diterima.
“ini bukan semata-mata soal angka, tapi soal bagaimana tata kelola keuangan dijalankan dengan baik dan benar sesuai prinsip akuntabilitas publik,” tegas arif.
 masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan bisa menjadikan laporan bpk ini sebagai bahan evaluasi atas kepemimpinan di daerah masing-masing.
baca juga:desa air long gelar musdesus pembentukan koperasi merah putih
baca juga:perpanjangan usia pensiun asn belum ada pembahasan
bpk juga mengingatkan bahwa keberhasilan mempertahankan wtp bukanlah akhir, melainkan awal dari konsistensi untuk menjaga integritas dalam tata kelola keuangan.
“tujuan akhir kita bukan sekadar opini, tapi bagaimana keuangan negara dikelola secara efisien dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas arif.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 25 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan