Kritisi Penerapan "MBG" Hanya Terpusat di Kota, Minta Badan Gizi Nasional Perhatikan Bengkulu

kritisi penerapan "mbg" hanya terpusat di kota, minta badan gizi nasional perhatikan bengkulu   radarbengkulu.bacakoran.co - guna mengetahui permasalahan implementasi program makan bergizi gratis (mbg) dan tantangan yang dihadapi badan gizi nasional, anggota dpr ri komisi ix menggelar rapat dengar pendapat (rdp) bersama kepala badan gizi nasional pada selasa (6/5).   rapat yang digelar diruang komisi ix dpr ri ini juga dihadiri oleh anggota dpr ri dapil bengkulu eko kurnia ningsih yang terus berkomitmen memperjuangkan pembangunan sumber daya manusia (sdm) yang unggul dari program gizi nasional.   "mengenai evaluasi ini, jangan hanya data kuantitatif penerima saja yang ditampilkan, tetapi juga bagaimana indikator gizi yang digunakan, bagaimana status awal gizi siswa atau target perbaikan gizinya seperti apa. dengan demikian, kita bisa tahu bahwa program ini memang berjalan sesuai dengan tujuan presiden prabowo sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sdm indonesia untuk mengatasi (masalah) gizi" ungkap eko saat rdp berlangsung.    untuk menciptakan sdm indonesia yang unggul, eko kurnia ningsih sebagai anggota dpr ri dapil bengkulu juga menyoroti beberapa kasus penerapan mbg di bengkulu dinilai belum sesuai target sasaran.     menurut eko, penerapan mbg saat ini masih berpusat di kota bengkulu dan belum menyentuh kabupaten-kabupaten lain dengan tingkat stunting tinggi dan gizi buruk.    "pelaksanaan mbg masih terpusat di kota bengkulu dengan 6 titik sppg dan rencananya akan ada 3 titik lagi di tahun ini. sejauh ini program belum terjangkau ke daerah yang rentan seperti wilayah yang tingkat stuntingnya tinggi dan gizi buruk, saya mohon penjelasan terkait hal tersebut" tambahnya   apa lagi, saat ini pemerintah provinsi bengkulu sudah mengusulkan perluasan penerima manfaat untuk mendapatkan program mbg dari pemerintah pusat dalam hal ini bgn.    "pemerintah provinsi bengkulu sudah mengusulkan perluasan ke 20 sekolah, namun belum semua disetujui bgn dengan alasan perlu sinkronisasi data dan kesiapan teknis. bagaimana evaluasi sasaran prioritas peneriman manfaat mbg tersebut? jangan sampai menimbulkan asumsi bahwa pemilihan sekolah atau sasaran mbg cenderung mengikuti kesiapan infrastruktur perkotaan, bukan semata kebutuhan gizi daerah rentan." tutupnya.

Tag

• # minta badan gizi nasional perhatikan bengkulu
• # kritisi penerapan "mbg" hanya terpusat di kota

Share

• 
• 
• 
• 
•