Saling Hibah Aset, Pemprov dan Pemkot Berikan Bukti Nyata Sinergi di Provinsi Bengkulu

RADAR BENGKULU - Pemprov dan Pemkot Bengkulu akan melakukan pertukaran Aset atau Barang Milik Daerah (BMD). Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Walikota Bengkulu Dr Dedy Wahyudi SE MM sudah sepakat segera melakukan saling hibah aset.

Hal ini disampaikan Dedy saat memimpin rakor Pemindahtanganan dan Pemanfaatan BMD Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu di ruang Hidayah III Kantor Walikota Bengkulu, Kamis, 10 April 2025.

Rakor ini dihadiri oleh Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni yang mewakili Gubernur Bengkulu, Wawali Ronny PL Tobing, Kapolres Bengkulu, Kajari Bengkulu, Kasdim 0407/Kota Bengkulu, Danlanal, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala OPD terkait baik dari pemprov maupun pemkot.

Dedy membeberkan, aset Pemkot yang akan dihibahkan ke provinsi yakni Hotel Merah Putih Pantai Panjang (dulu Hotel Raffles City) akan dijadikan ruang praktiknya SMK Pariwisata, Berendo HD di Jakarta dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

BACA JUGA:Walikota Dedy Wahyudi: Jangan Mau Kalah Saing dengan Daerah Lain

BACA JUGA:Wujud Kerja Nyata, Pemkot akan Berikan Surat Teguran kepada PKL

Sedangkan aset pemprov yang akan dihibahkan ke pemkot yakni Gedung Mess Pemda, , eks Dekranasda dan Permata Gading, Kantor Dinsos dan Gudang Semarak.

"Jadi, ini namanya saling hibah. Bukan tukar guling. Kota Bengkulu punya Mess Pemda di Jakarta. Namanya Berendo HD akan kita serahkan ke pemprov. Karena pemprov akan jadikan rumah sakit atau klinik," ujar Dedy.

Sedangkan untuk Taman Remaja, gubernur minta tetap dikelola oleh provinsi. Karena, akan ditata dan diperluas lagi. Namun gubernur minta bangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dihibahkan ke provinsi.

Pj Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menyatakan, pihak provinsi siap menghibahkan beberapa aset milik provinsi tersebut kepada pemkot.

"Termasuk Pantai Panjang, ini memang prosesnya cukup panjang. Kami siap menghibahkan ini, bukan hanya hibah pengelolaannya, tapi semuanya kita serahkan ke kota. Tapi tentu setelah nanti ada kajian regulasinya," kata Herwan.