Pemprov Bengkulu Siapkan Job Fit Pejabat Eselon II

Uji Kompetensi untuk Sinkronisasi Visi dan Efektivitas Program Bantu Rakyat

RADAR BENGKULU  – Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah mempersiapkan langkah penting dalam manajemen birokrasi melalui pelaksanaan job fit atau uji kompetensi bagi pejabat eselon II. 

Langkah ini digagas untuk memastikan para pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki kesesuaian visi, misi, serta kompetensi dalam mengemban jabatan strategis di lingkungan Pemprov.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa proses pelaksanaan job fit saat ini sudah memasuki tahap persiapan teknis. 

BKD telah menyusun jadwal dan format pelaksanaan sambil menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

BACA JUGA:Menteri Agama Harapkan Halal Bihalal Jadi Momen Syukuri Kedamaian Indonesia

BACA JUGA:Pemimpin Bekerja Untuk Masyarakat, Wabup BS Perbaiki Jembatan Tanjung Menang

“Prosesnya sedang berjalan. Saat ini kami menunggu restu dari BKN untuk pelaksanaan job fit. Begitu disetujui, kami  segera menggelar uji kompetensi tersebut,” ujar Gunawan.

Gunawan menambahkan, job fit ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pejabat eselon II yang saat ini menduduki jabatan strategis. 

Evaluasi tersebut mempertimbangkan capaian kinerja, kesesuaian kompetensi, serta kemampuan kolaborasi dengan visi kepala daerah.

Meski persiapan teknis dilakukan oleh BKD, keputusan akhir terkait waktu pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi sepenuhnya berada di tangan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.

BACA JUGA:Wakil Bupati Kaur Ikut Membersihkan Sampah di Desa Air Kering 2 Akibat Banjir

BACA JUGA:Endus PPPK Siluman, Bupati Sebut Akan Ada Investigasi

“Setelah Lebaran, in shaa Allah job fit akan dilaksanakan. Namun untuk waktu pastinya dan langkah selanjutnya, kami menunggu arahan langsung dari Bapak Gubernur,” imbuh Gunawan.

Menurutnya, pelaksanaan job fit ini bukan hanya seremonial, melainkan memiliki fungsi penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.