Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Perkuat Lembaga Pengawasan

Reporter: tim redaksi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 09 Feb 2025 - 20:53

Ilustrasi penegakan hukum di Indonesia.-tangkapan layar---

RADAR BENGKULU, JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR untuk menguatkan lembaga pengawas independen lembaga penegak hukum.

Seperti dikutip dari laman disway.id, desakan itu merespons Indeks Rule of Law 2024 yang dirilis World Justice Project menunjukkan Indonesia berada di peringkat 68.

Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor sebesar 0,53 poin dari ranking tahun lalu di urutan 66.

Untuk itu, Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan DPR untuk menguatkan lembaga pengawas independen lembaga penegak hukum.

Koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan.

"Evaluasi sistem pengawasan internal bagi masing lembaga penegak hukum dan militer menjadi penting lantaran selama ini cenderung melanggengkan praktik impunitas," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangannya, Minggu, 9 Februari 2025.

Prabowo Subianto dalam Penegakan Hukum

Julius lebih lanjut mengatakan pengawasan internal yang lemah juga dapat berdampak pada pembiaran atau pelanggoran hukuman terhadap aksi-aksi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota penegak hukum dan militer.

Sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah dan DPR juga perlu menguatkan kepada lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, hingga Komnas Perempuan.

"Untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran," jelasnya.

"Perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas external ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumberdaya yang cukup," imbuhnya.

koalisi masyarakat sipil desak pemerintah dan dpr perkuat lembaga pengawasan                            radar bengkulu, jakarta – koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan dpr untuk menguatkan lembaga pengawas independen lembaga penegak hukum.
seperti dikutip dari laman disway.id, desakan itu merespons indeks rule of law 2024 yang dirilis world justice project menunjukkan indonesia berada di peringkat 68.
ini menunjukkan bahwa indonesia mengalami penurunan skor sebesar 0,53 poin dari ranking tahun lalu di urutan 66.
untuk itu, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan dpr untuk menguatkan lembaga pengawas independen lembaga penegak hukum.
koalisi masyarakat sipil ini terdiri dari pbhi, imparsial, elsam, hrwg, walhi, centra initiative, koalisi perempuan indonesia, setara institute dan bem si kerakyatan.
baca juga:demi kesejahteraan petani, hpp jagung resmi menjadi rp 5.500
baca juga:polres mukomuko perketat penjagaan lalu lintas selama 14 hari 
"evaluasi sistem pengawasan internal bagi masing lembaga penegak hukum dan militer menjadi penting lantaran selama ini cenderung melanggengkan praktik impunitas," kata ketua pbhi julius ibrani dalam keterangannya, minggu, 9 februari 2025.
prabowo subianto dalam penegakan hukum
julius lebih lanjut mengatakan pengawasan internal yang lemah juga dapat berdampak pada pembiaran atau pelanggoran hukuman terhadap aksi-aksi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota penegak hukum dan militer.
sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah dan dpr juga perlu menguatkan kepada lembaga pengawas eksternal seperti komisi yudisial, komisi kejaksaan, komisi kepolisian nasional, komnas ham, hingga komnas perempuan.
"untuk dapat mengawasi, memproses, dan melakukan penindakan bagi para penegak hukum menyalahi kode etik atau melakukan pelanggaran," jelasnya.
"perlu dipastikan bahwa lembaga pengawas external ini dapat bekerja secara efektif yang dilengkapi dengan kewenangan yang memadai dan sumberdaya yang cukup," imbuhnya.
baca juga:arsip hangus, gedung atr/bpn terbakar, kerugian capai rp 448 juta
baca juga:waspada, puluhan pohon potensi tumbang
ia juga menegaskan, reformasi penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan membangun akuntabilitas dengan memperkuat lembaga pengawas independen.
"kami mendesak pada dpr dan pemerintah untuk menghentikan dan menolak pembahasan ruu polri, ruu kejaksaan dan ruu tni," pungkasnya.
koalisi masyarakat sipil menilai penambahan kewenangan terhadap aparat penegak hukum lewat revisi sejumlah undang-undang adalah salah kaprah.
julius mengatakan hal itu dikarenakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.
"alih-alih melakukan pembenahan dengan memperkuat pengawasan, lembaga-lembaga tersebut di atas justru terlihat tengah berlomba-lomba untuk menambah kewenangannya," ujarnya.
ia mencontohkan kejaksaan agung misalnya sempat dihebohkan oleh aksi korupsi jaksa pinangki sirna malasari yang menerima suap rp 8,1 miliar dari buronan kasus korupsi bank bali, djoko tjandra.
sementara itu, sejumlah anggota tni juga terlibat dalam aksi korupsi pada jabatan sipil seperti kasus yang menyeret mantan kepala badan sar nasional (kabasarnas) marsdya henri alfiandi.
di samping itu, polri yang merupakan lembaga penegak hukum juga dinodai dengan kasus pemerasan yang menyasar sejumlah warga negara malaysia konser dwp di jiexpo kemayoran beberapa waktu lalu. oleh sebab itu, julius mengaku pihaknya khawatir apabila ketiga ruu itu disahkan hanya akan menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang.
di sisi lain, kata dia, penambahan kewenangan itu juga bisa membahayakan iklim penegakan hukum dan demokrasi di indonesia jika akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh pemerintah yang sedang berkuasa.
"yang kita butuhkan saat ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi dengan salah satu cara memperkuat lembaga lembaga independen yang ada untuk mengawasai mereka," tuturnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 10 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan