DPRD Provinsi Bengkulu Desak Solusi Transportasi Warga Enggano

Keluhan warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara terkait sulitnya akses transportasi laut mendapat perhatian serius dari Dprd provinsi bengkulu-Ist-
RADAR BENGKULU – Keluhan warga Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara terkait sulitnya akses transportasi laut mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu.
Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan akan mengambil langkah konkrit agar persoalan ini segera mendapatkan solusi. Pasalnya, terhambatnya akses kapal penyeberangan ke Enggano telah berlangsung hampir satu bulan, menyebabkan kesulitan bagi warga dalam mobilitas maupun distribusi kebutuhan pokok.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, S.Ip, menyoroti bahwa permasalahan ini tidak lepas dari pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai, yang menghambat operasional kapal.
"Meskipun demikian, pihak yang memiliki otoritas di pelabuhan tersebut seharusnya memiliki solusi konkrit, bukan hanya berdiam diri," tegas Juhaili.
Juhaili mengungkapkan bahwa kapal motor penyeberangan (KMP) Pulo Tello dan kapal perintis merupakan satu-satunya moda transportasi utama bagi warga Enggano untuk keluar-masuk pulau. Namun, dengan kondisi pendangkalan alur pelabuhan, operasional kapal menjadi tidak lancar.
BACA JUGA:Dorong Pengesahan Perda, Akar Global Inisiatif Perjuangkan Hak Masyarakat Adat Enggano
BACA JUGA:Satgas Pam Puter Enggano Bersama Warga Gelar Gotong Royong di Pantai Blak Blaw
"Bukan hanya penumpang yang terdampak, tetapi juga distribusi barang dan kebutuhan pokok warga Enggano. Jika ini terus berlarut, kehidupan masyarakat di sana akan semakin sulit," jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kondisi ini bukan masalah baru dan telah terjadi berulang kali. Namun, kali ini dampaknya dirasakan lebih lama, hingga nyaris sebulan penuh.
Menyikapi permasalahan ini, Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai, serta PT ASDP Indonesia Ferry.
"Kami akan menindaklanjuti keluhan warga Enggano dengan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak terkait agar ada solusi konkrit. Jangan sampai warga Enggano terus menjadi korban akibat lambatnya respons terhadap masalah ini," ujar Juhaili.
Selain membahas solusi jangka pendek untuk memastikan kelancaran transportasi, DPRD juga akan meminta kejelasan terkait rencana pengerukan alur pelabuhan.
"Pendangkalan ini sudah berulang kali dikeluhkan, artinya perlu ada langkah permanen, bukan sekadar solusi sementara. Kami ingin tahu bagaimana rencana pengerukan alur ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi," imbuhnya.