PPDB Zonasi Dikritik, Komisi X DPR Desak Evaluasi Sistem

ppdb zonasi dikritik, komisi x dpr desak evaluasi sistem radar bengkulu – sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb) berbasis zonasi kembali menjadi topik panas dalam rapat kerja antara komisi x dewan perwakilan rakyat (dpr) dengan menteri pendidikan dasar dan menengah republik indonesia (mendikdasmen ri). kebijakan ini menuai kritik karena dinilai belum mencapai tujuan utamanya. yakni, pemerataan akses pendidikan. anggota komisi x dpr ri dari fraksi partai amanat nasional (fpan), dr. hj. dewi coryati, secara tegas menyampaikan bahwa sistem zonasi dalam ppdb harus dievaluasi secara menyeluruh. “dalam rapat kerja kemarin, saya langsung menyampaikan kepada pak mendikdasmen abdul mu’ti mengenai pentingnya evaluasi sistem ppdb berbasis zonasi,” ungkap dewi coryati. dewi coryati menyoroti dampak sistem zonasi yang justru menciptakan ketidakseimbangan kapasitas sekolah, khususnya di provinsi bengkulu. menurutnya, kebijakan ini belum berjalan sesuai harapan. baca juga:lpg 3 kg langka di pangkalan, harga melambung di toko kelontong baca juga:butuh waktu pemberkasan, kpk kembali perpanjang penahanan rohidin mersyah “di bengkulu misalnya, ada sekolah yang kekurangan siswa. sementara sekolah lain justru kelebihan kapasitas,” ujarnya. sistem zonasi pada awalnya dirancang untuk menghapus stigma sekolah favorit dan unggulan. namun, dewi menilai bahwa implementasinya justru mempertegas kesenjangan antar sekolah.  “faktanya, pelaksanaan sistem zonasi ini tidak sejalan dengan niat awalnya. sekolah unggulan masih menjadi favorit. sementara sekolah lain tetap terpinggirkan. inilah yang membuat kebijakan ini perlu dikaji ulang,” tegasnya. dewi coryati menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang kompetitif dan merata. ia percaya bahwa pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam membentuk generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan zaman. “lingkungan pendidikan harus dirancang untuk mendorong siswa bersaing secara sehat, tanpa mengorbankan pemerataan akses,” tambahnya. baca juga:bupati dan wabup hadiri peresmian gedung barak satbrimob di bengkulu utara baca juga:peternak harus pahami ciri - ciri penyakit se, ini langkah awal penanganan ia juga menyoroti beberapa aspek lain yang harus diperhatikan dalam sistem ppdb, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan peluang yang adil bagi semua siswa, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka. “kita tidak hanya bicara soal distribusi siswa, tetapi juga kualitas pendidikan yang mereka terima. ini adalah tanggung jawab bersama,” jelasnya. dalam rapat kerja tersebut, dewi juga membahas sejumlah program percepatan 100 hari kerja mendikdasmen abdul mu’ti. salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan kembali ujian nasional (un) dan rencana penambahan jam olahraga di sekolah. “kami menyambut baik program-program ini. terutama yang bertujuan untuk mengoptimalkan pendidikan nasional. namun, pelaksanaannya harus dikaji dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru,” kata dewi coryati menurutnya, penambahan jam olahraga di sekolah dapat menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai. kritik terhadap sistem zonasi ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif. dewi berharap pemerintah, khususnya kementerian pendidikan, dapat mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki sistem ppdb. “kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa di indonesia,” pungkas dewi coryati.

Tag

• # sistem zonasi
• # calon peserta didik
• # persiapan ppdb
• # ppdb provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•