Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dorong Pemprov Tuntaskan Polemik PTT, GTT dan Honorer

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:11

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE--

Ia juga memastikan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di BKN tidak perlu merasa khawatir. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat telah memberikan kejelasan status bagi mereka, dan tinggal menunggu pelaksanaan di tingkat daerah.

Sebagai bagian dari tugas pengawasan, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan terkait nasib PTT, GTT, dan tenaga honorer. Teuku menyebut bahwa kebijakan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja yang telah lama mengabdi.

"Kami akan memastikan kebijakan pemerintah pusat ini berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah upaya untuk memberikan kejelasan dan penghargaan atas dedikasi para PTT, GTT, dan honorer," jelasnya.

Teuku juga menyoroti bahwa lambannya penerapan kebijakan ini membuat persoalan honorer di Bengkulu semakin membingungkan. Ia menyebut situasi ini sebagai “blunder” yang disebabkan oleh belum adanya langkah konkret dari Pemprov Bengkulu untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah memberikan arahan yang jelas, tapi jika Pemprov masih ragu-ragu atau setengah-setengah, tentu dampaknya akan terasa langsung pada tenaga honorer. Ketidakpastian seperti ini hanya menambah keresahan mereka," ujarnya.

Ia berharap Pemprov Bengkulu segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Dengan mengimplementasikan kebijakan secara menyeluruh, diharapkan polemik honorer dapat segera teratasi.

Di akhir pernyataannya, Teuku menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait pengangkatan PPPK ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata sistem kepegawaian yang lebih profesional dan transparan. Ia juga meminta tenaga honorer untuk tetap optimis dan fokus pada peningkatan kualitas kerja.

"Kami di DPRD akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer. Tapi pada saat yang sama, kami juga meminta Pemprov Bengkulu untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kebijakan yang sudah ada," tutup Teuku.

komisi iv dprd provinsi bengkulu dorong pemprov tuntaskan polemik ptt, gtt dan honorer                            radar bengkulu – nasib pegawai tidak tetap (ptt), guru tidak tetap (gtt), dan tenaga honorer di lingkungan pemprov bengkulu, pasca parah honorer pemerintah provinsi bengkulu melakukan demo, kembali menjadi sorotan. 
anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain, se, menilai kebijakan pemerintah pusat terkait status mereka sebenarnya sudah jelas, namun implementasinya di tingkat daerah masih belum maksimal.
"pertama, bagi yang dinyatakan lulus seleksi, maka secara otomatis mereka akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu," tegas teuku, jumat 16 januari 2025.
menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah pusat untuk memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi. namun, ia menilai bahwa pemprov bengkulu belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga menciptakan kebingungan di kalangan tenaga honorer.
teuku menjelaskan, untuk tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pppk tetapi telah terdata di badan kepegawaian nasional (bkn), pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengangkatan sebagai pppk paruh waktu. kebijakan ini, lanjutnya, seharusnya menjadi prioritas pemprov bengkulu sebelum mencari solusi bagi honorer yang tidak masuk dalam data bkn.
baca juga:evaluasi thl di pemprov bengkulu, dorong transparansi dan profesionalisme
baca juga:nasib program bengkulu leadership 2025, menanti kepastian dari kemendagri
"ketika kebijakan ini diterapkan, semuanya akan lebih jelas. makanya kami menyarankan agar pemprov fokus dulu pada pengangkatan pppk penuh waktu dan paruh waktu sesuai data yang ada di bkn," ujar teuku.
namun, ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tenaga honorer yang tidak masuk dalam data bkn. teuku menekankan bahwa kinerja dan kontribusi mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan untuk mempertahankan atau tidak.
"kalau mereka bekerja dengan baik, tentu layak dipertahankan. tapi kalau sebaliknya, ya harus ada tindakan tegas," katanya.
selain soal implementasi kebijakan, teuku juga mengingatkan pemprov bengkulu untuk lebih waspada terhadap keberadaan tenaga honorer yang disebutnya sebagai "siluman." ia mengungkapkan bahwa ada kasus di mana nama tenaga honorer tercatat di data kepegawaian, tetapi orangnya tidak pernah ada atau tidak bekerja.
"kejadian seperti ini jelas tidak bisa dibiarkan. pemprov bengkulu harus bersikap tegas agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia untuk hal-hal seperti ini," tegas teuku.
baca juga:evaluasi thl di pemprov bengkulu, dorong transparansi dan profesionalisme
baca juga:bengkulu jadi tuan rumah rakernas fossei 2025: momen strategis untuk bangkitkan ekonomi islam
ia juga memastikan bahwa tenaga honorer yang sudah terdata di bkn tidak perlu merasa khawatir. menurutnya, kebijakan pemerintah pusat telah memberikan kejelasan status bagi mereka, dan tinggal menunggu pelaksanaan di tingkat daerah.
sebagai bagian dari tugas pengawasan, komisi iv dprd provinsi bengkulu berkomitmen untuk terus memantau implementasi kebijakan terkait nasib ptt, gtt, dan tenaga honorer. teuku menyebut bahwa kebijakan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja yang telah lama mengabdi.
"kami akan memastikan kebijakan pemerintah pusat ini berjalan sebagaimana mestinya. ini adalah upaya untuk memberikan kejelasan dan penghargaan atas dedikasi para ptt, gtt, dan honorer," jelasnya.
teuku juga menyoroti bahwa lambannya penerapan kebijakan ini membuat persoalan honorer di bengkulu semakin membingungkan. ia menyebut situasi ini sebagai “blunder” yang disebabkan oleh belum adanya langkah konkret dari pemprov bengkulu untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.
"pemerintah pusat sudah memberikan arahan yang jelas, tapi jika pemprov masih ragu-ragu atau setengah-setengah, tentu dampaknya akan terasa langsung pada tenaga honorer. ketidakpastian seperti ini hanya menambah keresahan mereka," ujarnya.
ia berharap pemprov bengkulu segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. dengan mengimplementasikan kebijakan secara menyeluruh, diharapkan polemik honorer dapat segera teratasi.
baca juga:program makan bergizi gratis dimulai, tahap awal sasar dua dapur umum dan 3000 siswa
baca juga:bkn perpanjang pendaftaran seleksi pppk tahap ii, kesempatan terakhir bagi non-asn
di akhir pernyataannya, teuku menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait pengangkatan pppk ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata sistem kepegawaian yang lebih profesional dan transparan. ia juga meminta tenaga honorer untuk tetap optimis dan fokus pada peningkatan kualitas kerja.
"kami di dprd akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada tenaga honorer. tapi pada saat yang sama, kami juga meminta pemprov bengkulu untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan kebijakan yang sudah ada," tutup teuku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 18 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan