APBD Provinsi Bengkulu Defisit Rp 368,78 Miliar, Pengelolaan Anggaran Dikritisi

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 29 Dec 2024 - 20:49

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana--

apbd provinsi bengkulu defisit rp 368,78 miliar, pengelolaan anggaran dikritisi                            radar bengkulu – pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu menghadapi tantangan besar di penghujung tahun 2024. kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu, mohamad irfan surya wardana mengungkapkan defisit anggaran sebesar rp 368,78 miliar hingga 30 november 2024.
“pendapatan daerah tercatat sebesar rp 8,9 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai rp 9,2 triliun. ini menunjukkan defisit sebesar rp 368,78 miliar,” kata irfan dalam rilis kinerja apbn-apbd bengkulu.
pendapatan daerah bengkulu terdiri atas pendapatan asli daerah (pad) dan pendapatan transfer. namun, pencatatan pendapatan transfer memunculkan persoalan serius. dari total dana transfer sebesar hampir rp 10 triliun, yang tercatat hanya rp 8,1 triliun.
menurut irfan, kesenjangan ini disebabkan mekanisme penyaluran langsung dana transfer seperti dana bos untuk sekolah, dana bok untuk puskesmas, dan transfer ke desa. dana-dana ini tidak melalui kas daerah, sehingga tidak tercatat penuh dalam laporan pemerintah daerah.
baca juga:vonis terlalu ringan, kejaksaan agung ajukan banding
baca juga:rsud m. yunus pastikan pasien bpjs tidak lagi disuruh beli obat di luar
“kami memahami ini hanya soal pencatatan. namun, ke depannya perlu ada koordinasi lebih baik agar laporan pendapatan transfer mencerminkan angka yang sebenarnya,” tambahnya.
selain persoalan transfer, pad bengkulu mengalami penurunan signifikan. irfan menilai, salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan daerah (perda) pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd).
“keterlambatan penerbitan perda pdrd mengganggu legalitas pemungutan pajak dan retribusi. akibatnya, realisasi pad tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
dari sisi belanja, mayoritas anggaran digunakan untuk belanja operasional. seperti gaji pegawai dan biaya rutin, yang mencapai 72 persen dari total belanja. di sisi lain, alokasi untuk belanja modal yang berpotensi meningkatkan investasi daerah hanya 14 persen.
“struktur belanja seperti ini harus dievaluasi. pemda perlu lebih efisien dan efektif dalam menyusun anggaran. terutama untuk meningkatkan belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar irfan.
ia juga mengingatkan, sisa waktu yang tinggal satu bulan di akhir tahun menjadi tantangan untuk menyerap sisa belanja modal yang belum terealisasi. keterlambatan ini dapat menghambat berbagai program pembangunan strategis.
baca juga:siap - siap, hasil seleksi pppk tahap i segera diumumkan
baca juga:tahun 2025, pemkab bs siap sukseskan program makan bergizi gratis
meski kondisi anggaran bengkulu tahun ini terbilang berat, irfan optimistis pengelolaan apbd bisa lebih baik di masa mendatang. salah satu langkah penting adalah memperbaiki sistem pencatatan pendapatan transfer dan mendorong optimalisasi pad.
“ke depan, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait harus diperkuat. apbd harus menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
selain itu, irfan menyarankan agar pemda lebih memprioritaskan belanja modal yang memberikan dampak langsung pada masyarakat. peningkatan infrastruktur, dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi harus menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran 2025.
dengan situasi yang dihadapi saat ini, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemda bengkulu untuk melakukan perbaikan. peran aktif dprd dan koordinasi dengan djpb juga akan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran ke depan.
pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengatasi defisit anggaran, tetapi juga mampu memanfaatkan setiap rupiah apbd untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. dengan pengelolaan yang lebih baik, optimisme peningkatan kesejahteraan masyarakat bengkulu bukanlah hal yang mustahil.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan