Masyarakat Desa Padang Kuas Mengadu, Pemprov Bengkulu Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT TLB

Reporter: windi |

Editor: Syariah m |

Jumat , 27 Dec 2024 - 21:56

Pemprov Bengkulu Gelar Rapat Dengar Pendapat dengan PT TLB-Windi/RADAR BENGKULU-

masyarakat desa padang kuas mengadu, pemprov bengkulu gelar rapat dengar pendapat dengan pt tlb                            radar bengkulu – persoalan keberadaan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (sutt) milik pt tenaga listrik bengkulu (tlb) di atas rumah warga sembilan desa, termasuk desa padang kuas di kecamatan sukaraja, kabupaten seluma, terus memicu gejolak. puncaknya, aksi demonstrasi di kantor gubernur bengkulu pada 23 desember 2024 oleh warga setempat menuntut penyelesaian segera. menindaklanjuti aksi tersebut, pemerintah provinsi bengkulu menggelar audiensi bersama pihak terkait pada jumat, 27 desember 2024, di ruang rapat miner's 99 dinas energi dan sumber daya mineral (esdm).
rapat dengan pendapat ini yang dihadiri masyarakat desa padang kuas, pt tlb, dan perwakilan pemprov bengkulu ini berusaha menjembatani keluhan warga terkait dampak jaringan sutt pltu teluk sepang yang telah menjadi persoalan sejak 2019. 
"hari ini kita memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pt tlb agar tercapai solusi yang konkret dan cepat," ujar kepala dinas esdm provinsi bengkulu, donni swabuana, usai audiensi.
dalam audiensi tersebut, pemprov bengkulu dan pt tlb sepakat untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi guna memverifikasi laporan masyarakat. donni menegaskan, langkah ini bertujuan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara sepihak. 
baca juga:hpmpi sampaikan lima usulan ke dprd bengkulu, terutama pada penurunan pbbkb dan penertiban pertamini
baca juga:bazar murah pemkot bengkulu, solusi stabilitas harga dan penekan inflasi
"kita akan mengatur waktu yang tepat untuk turun ke lapangan bersama masyarakat, pihak pt, dan tim independen, termasuk dari dinas esdm, agar semua fakta di lapangan dapat terungkap," jelas donni.
pemantauan langsung ke lokasi direncanakan dilakukan minggu ini. dalam inspeksi tersebut, pihak tlb juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi jika ditemukan kesalahan. 
"kami ingin memastikan semua pihak dilibatkan sehingga solusi terbaik dapat dirumuskan. ini persoalan yang sudah berlangsung lama, jadi tidak boleh berlarut-larut lagi," imbuhnya.
donni menekankan pentingnya mencari solusi bersama yang dapat mengakhiri polemik ini.
"masalah ini sudah sejak 2019 dan bahkan sempat bergulir ke mahkamah agung. tidak mungkin terus dibiarkan tanpa penyelesaian," tegasnya.
salah satu perwakilan warga desa padang kuas fesi nopriani, menyampaikan sejumlah dampak yang dirasakan masyarakat akibat keberadaan jaringan sutt tersebut. selain kerusakan alat elektronik, warga juga mengaku mengalami tekanan psikologis. 
"setiap hujan turun, kami selalu diliputi rasa takut. anak-anak pun harus kami cari untuk memastikan mereka aman di dalam rumah," ungkap fesi.
menurut fesi, masyarakat juga pernah melaporkan kerusakan akibat medan listrik dan magnet dari jaringan sutt ini kepada pt tlb. namun, hingga kini tidak ada tindak lanjut. 
"kami langsung antar surat ke pt tlb teluk sepang, tapi mereka mengaku tidak pernah menerima laporan tersebut. ini sangat mengecewakan," katanya.
warga berharap, setidaknya ada langkah konkret untuk memindahkan dua titik tiang sutt yang dianggap mengancam keselamatan mereka. 
baca juga:natal di bengkulu: momen sukacita, keharmonisan dan pesan perdamaian
baca juga:seleksi pppk tahap ii di bengkulu, 224 peserta lolos dan 12 orang gagal
"kami sudah lima tahun hidup dalam bayang-bayang rasa takut. belum lagi kalau benar ada dampak medan magnet dan medan listrik, ini makin menambah kekhawatiran kami," keluh fesi.
dalam audiensi, pihak pt tlb menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan semua pihak guna menyelesaikan masalah ini. mereka mengakui adanya kemungkinan miskomunikasi terkait laporan warga. 
"jika ada kekurangan atau kesalahan di lapangan, kami siap mengevaluasi dan memperbaiki," ujar perwakilan pt tlb.
namun, warga menganggap langkah tersebut belum cukup meyakinkan.
 "kami butuh tindakan nyata, bukan hanya janji. selama ini kami merasa diabaikan," tegas fesi.
polemik jaringan sutt ini bukan hanya soal kerugian material, tetapi juga ancaman terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. pemerintah provinsi bengkulu kini berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan masalah ini.
 "kami harap tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda penyelesaian. pemerintah dan pihak terkait harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat," pungkas fesi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SABTU 28 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan