DPRD Provinsi Bengkulu Targetkan 11 Peraturan Daerah Selesai Tahun 2025

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Minggu , 01 Dec 2024 - 20:20

DPRD Provinsi Bengkulu--

Raperda Usulan Gubernur Provinsi Bengkulu:

APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025,

Pertanggungjawaban APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2024

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

Perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Kebijakan dan Strategi Daerah Sanitasi Provinsi Bengkulu

Ali Saftaini menyoroti peran strategis dari peraturan daerah yang dibahas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Bengkulu. Menurutnya, regulasi yang kuat dan efektif akan membantu pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan pembangunan.

“Melalui regulasi yang jelas, pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini akan memberikan manfaat nyata bagi warga Bengkulu, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur.”

Ali juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan program legislasi ini.

Menurutnya, komunikasi yang intensif antara kedua pihak akan mempercepat proses pembahasan dan memastikan bahwa setiap Raperda yang disahkan benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.

“Kerjasama adalah kunci. Dengan sinergi yang solid, kami yakin target 11 Raperda ini dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.”

Melalui penyelesaian Raperda ini, DPRD berharap dapat menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi pembangunan Provinsi Bengkulu di masa mendatang. Dengan dukungan regulasi yang tepat, Bengkulu diharapkan mampu terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga seluruh proses pembahasan berjalan lancar, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu,” pungkas Ali Saftaini.

dprd provinsi bengkulu targetkan 11 peraturan daerah selesai tahun 2025                            radar bengkulu  – badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd provinsi bengkulu menargetkan penyelesaian 11 rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun 2025. target ini mencakup raperda lanjutan dari tahun sebelumnya serta sejumlah raperda baru yang diusulkan.
ketua bapemperda dprd provinsi bengkulu, ali saftaini menjelaskan, pembahasan 11 raperda tersebut akan dilakukan dalam tiga masa persidangan sepanjang 2025. 
"in shaa allah, dengan kerjasama yang baik antara dprd dan pemerintah daerah, kita optimistis seluruh pembahasan ini dapat diselesaikan tepat waktu," ujar ali saftaini, minggu, 1 desember 2024.
ali saftaini menekankan pentingnya program legislasi daerah ini dalam mendukung visi dan misi gubernur terpilih. 
salah satu raperda yang menjadi prioritas utama adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) provinsi bengkulu untuk periode 2025-2029.
baca juga:korem 041 gamas ajak generasi muda tangkal radikalisme dan separatisme
baca juga:perekonomian provinsi bengkulu lebih baik
"rpjmd adalah landasan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. sehingga, pembahasannya harus cermat dan sesuai dengan arah kebijakan gubernur terpilih. kami menargetkan raperda ini selesai pada masa persidangan ketiga tahun 2025." 
selain rpjmd, bapemperda juga akan menggodok sejumlah raperda lainnya yang dinilai strategis untuk mendukung pembangunan daerah. "raperda ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat regulasi daerah. sekaligus, menciptakan kolaborasi yang lebih baik antara dprd dan pemerintah daerah."  
pembahasan raperda pada tahun 2025 dibagi menjadi beberapa kelompok. yakni raperda lanjutan dari tahun 2024, raperda inisiatif dprd, dan raperda usulan gubernur provinsi bengkulu.
raperda lanjutan tahun 2024:
perlindungan pekerja rumah tangga, pengelolaan zakat, 
raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu:
pembentukan badan musyawarah adat provinsi bengkulu, 
raperda usulan gubernur provinsi bengkulu:
apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025, perubahan apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025, 
pertanggungjawaban apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2024
rpjmd provinsi bengkulu tahun 2025-2029
perubahan atas peraturan daerah no. 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 
kebijakan dan strategi daerah sanitasi provinsi bengkulu
ali saftaini menyoroti peran strategis dari peraturan daerah yang dibahas dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bengkulu. menurutnya, regulasi yang kuat dan efektif akan membantu pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan pembangunan.
baca juga:hari guru nasional, ini pesan penting dari plh sekda provinsi bengkulu untuk pendidik
baca juga:harap bersabar, proses rekapitulasi pilkada di bengkulu masih berlangsung
“melalui regulasi yang jelas, pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ini akan memberikan manfaat nyata bagi warga bengkulu, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur.” 
ali juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara dprd dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan program legislasi ini. 
menurutnya, komunikasi yang intensif antara kedua pihak akan mempercepat proses pembahasan dan memastikan bahwa setiap raperda yang disahkan benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.
“kerjasama adalah kunci. dengan sinergi yang solid, kami yakin target 11 raperda ini dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.” 
melalui penyelesaian raperda ini, dprd berharap dapat menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi pembangunan provinsi bengkulu di masa mendatang. dengan dukungan regulasi yang tepat, bengkulu diharapkan mampu terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera.
“semoga seluruh proses pembahasan berjalan lancar, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat bengkulu,” pungkas ali saftaini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SENIN 2 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan