RADAR BENGKULU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 (ST2023) Provinsi Bengkulu, Kamis, 17 Oktober 2024, di Two K Azana Hotel Bengkulu.
Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi data Survei Ekonomi Pertanian 2024 guna memastikan kualitas data sektor pertanian yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Ir. Win Rizal menekankan pentingnya survei ekonomi pertanian sebagai bagian dari upaya ST2023.
Ia menyatakan bahwa data yang dikumpulkan melalui survei ini bersifat lebih rinci meskipun hanya dari sampel yang mewakili setiap wilayah di Bengkulu.
“Keterwakilan sampel ini harus benar-benar menggambarkan kondisi wilayah secara utuh,” ujar Win Rizal.
BACA JUGA:Mantan PJ Sekda Lebong Dilaporkan ke Kejati, Ombudsman, Polda Bengkulu
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Optimis Evaluasi APBD Perubahan 2024 Rampung Meski Terkendala
Data ini nantinya akan digunakan untuk menggambarkan posisi Indonesia di sektor pertanian, termasuk dalam pemenuhan data SDGs (Sustainable Development Goals) yang dapat dibandingkan secara internasional.
Namun, Win Rizal juga menyebutkan adanya beberapa anomali dalam data yang harus segera diharmonisasi. "Kami mengundang pihak-pihak terkait seperti peternakan dan kehutanan untuk memastikan bahwa semua data yang kami miliki bebas dari keanehan atau distorsi,” tambahnya.
Ia berharap data yang sudah diolah ini akan segera dirilis dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pertanian.
Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menambahkan bahwa data dari sensus pertanian ini sangat penting untuk menentukan kebijakan di tahun 2025.
“Setelah dirilis, data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan lapangan,” ujar Isnan.
BACA JUGA:Waspada! Ombak Laut Mukomuko Sedang 'Apa Kali', Sudah Ada 19 Bangunan Rusak
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan yang akan diambil membutuhkan anggaran yang saat ini sedang dalam proses pembahasan.