Pemprov Bengkulu Mulai ''Berkantor'' di Pulau Enggano

Jalankan Inpres, Dengar Langsung Suara Rakyat Pulau Terluar

RADAR BENGKULU – Untuk pertama kalinya dalam sejarah birokrasi lokal, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi berkantor di Pulau Enggano. Langkah ini diambil bukan untuk pencitraan, tetapi sebagai komitmen nyata dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang menargetkan percepatan pembangunan di wilayah tertinggal dan terluar.

“Langkah ini diambil untuk memastikan Inpres tidak hanya berhenti di meja birokrasi, tapi benar-benar berjalan di lapangan,” tegas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Selasa (8/7), saat mengumumkan langkah strategis tersebut di Balai Raya Semarak.

Helmi menyebut, berkantornya pejabat provinsi di Enggano merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di pulau terluar yang selama ini kerap luput dari perhatian.

“Jangan ada lagi warga Enggano yang merasa hidupnya jauh dari negara. Kami hadir, kami tinggal bersama mereka, kami dengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itulah arti Bantu Rakyat yang sesungguhnya,” tandas Helmi.

Bukan Sekadar Kunjungan, Tapi Menyatu

Langkah awal dimulai dengan kedatangan Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, yang memimpin rombongan dari Pemprov Bengkulu. Ia didampingi oleh Staf Khusus Mendagri bidang Keamanan dan Hukum, Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Sasar 363 Ribu Siswa, Gubernur Helmi Hasan Libatkan Petani Lokal

BACA JUGA:BBM Bengkulu Aman, Pertamina Pastikan Distribusi Tetap Lancar di Tengah Lonjakan Konsumsi Masyarakat

Mereka tidak hanya datang untuk seremoni, tapi langsung turun menyapa masyarakat, memantau infrastruktur, dan menyerap aspirasi warga. Kantor sementara dibuka, dan aktivitas pemerintahan benar-benar berlangsung di pulau kecil yang selama ini kerap terisolasi.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat Enggano tidak lagi mengeluh karena merasa ditinggalkan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kini hadir dan bekerja bersama,” kata Wagub Mian saat ditemui di pelabuhan Malakoni, Enggano.

Ia mengungkap, selama ini keluhan warga Enggano tak jauh dari masalah konektivitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketersediaan air bersih, hingga akses energi. Semua itu kini mulai dipetakan dan dicarikan solusi lintas sektor.

Tak berhenti pada satu rombongan, Helmi Hasan memastikan bahwa dirinya, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, serta sejumlah pejabat pusat akan bergiliran berkantor di Enggano dalam waktu dekat.

“Ini kerja gotong royong. Tidak bisa hanya satu pihak. Gubernur, wakil gubernur, bupati, stafsus Mendagri, hingga kepala dinas akan secara bergantian tinggal dan bekerja dari sana. Karena solusi untuk Enggano hanya bisa ditemukan di Enggano, bukan di ruang rapat ber-AC,” ujar Helmi.

Gubernur menambahkan, program ini juga akan menjadi model baru pendekatan pemerintahan yang berbasis keberadaan nyata di lapangan, bukan sekadar rapat daring dan disposisi.