RADAR BENGKULU, JAKARTA - Sejumlah pihak mengkritisi usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan mengubah formulasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja menjadi pendapatan.
Mengapa demikian? Karena, usulan ini berpotensi menurunkan besaran anggaran pendidikan akibat tak jarang APBN mengalami defisit.
Seperti dikutip laman DISWAY.ID, Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menyoroti nota keuangan pada RAPBN 2024 yang dengan sadar dituliskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejumlah tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia.
"Pemanfaatan anggaran pendidikan sangat krusial, mengingat terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar menjadi generasi yang unggul. Beberapa tantangan tersebut antara lain; human capital index (HCI) bawah rata-rata negara ASEAN, skor Pisa Indonesia belum meningkat signifikan, kebutuhan akan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar yang berkualitas, partisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD), dan perguruan tinggi yang tergolong rendah, serta tingginya tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi," papar Awalil membacakan bagian 619 nota keuangan tersebut.''
BACA JUGA:Prihatin, Kejahatan dengan Pelaku Anak Terus Terjadi
BACA JUGA:Kemenperin Dorong Program Pendidikan Vokasi di Indonesia
"Ini kan sudah disadari tantangannya ini. Tapi yang dilakukan adalah mengurangi anggaran pendidikan. Saya tidak tahu logikanya seperti apa itu," tukasnya.
Ia juga mempertanyakan advertorial RAPBN 2025 yang hanya menampilkan sebagian dari output anggaran pendidikan. Padahal seharusnya, setiap besaran input dan output anggaran pendidikan dari tahun ke tahun diungkapkan seluruhnya untuk dapat dibandingkan.
"Ini namanya output. Kalau kita bandingkan anggaran namanya input," terang Awalil, Selasa, 10 September 2024.
Untuk diketahui, besaran dana yang dianggarkan menunjukkan nilai rupiah yang akan dikeluarkan. "Itu yang naik kan biaya yang dikeluarkannya, belum tentu output-nya naik. Maka analisis APBN di nota keuangan dan cara penyajian advertorial itu banyak yang bersifat menarasikan input. Sekalinya menarasikan output itu tidak dibuat time series-nya."
Awalil juga memaparkan hasil risetnya terkait usulan Menkeu untuk mengubah formulasi penganggaran dana pendidikan. "Memang rata-rata di atas 20% semua, akan tetapi jangan lupa tahun 2022-2023, pakai pendapatan pun tidak sampai 20%."
BACA JUGA:Begini Cara Memilih Jajanan Sekolah yang Aman dan Sehat
BACA JUGA:Biaya Sekolah Masih Jadi Barang Mewah, Biaya Sekolah Kerek Inflasi Agustus 2024
Kemudian, ia juga menegaskan bahwa anggaran yang meningkat bukan berarti lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya. "Tetapi kita boleh, dong, secara nalar anggaran yang lebih kecil itu akan berpotensi menghasilkan output yang lebih rendah," cetusnya.