RADAR BENGKULU - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor BPJS Kesehatan Provinsi Bengkulu pada Senin, 18 Maret 2024. Rapat ini diadakan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi terkait kepesertaan dan layanan BPJS di wilayah Bengkulu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, SIP, MM, menyatakan bahwa banyak keluhan masyarakat terkait kesulitan dalam mengurus BPJS serta pelayanan di rumah sakit.
Meskipun Provinsi Bengkulu telah mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC), masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
"Dari audiensi yang dilakukan, terkait UHC hanya melayani pasien yang benar-benar sakit di rumah sakit dan harus disertai dengan foto. Hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan," ujar Edwar.
BACA JUGA:Bulan Puasa, 109 Eselon III dan IV Kena Mutasi
BACA JUGA:Anggaran Terbatas, Pengadaan Mesin X-Ray di Bandara Fatmawati Terhambat
Edwar menegaskan bahwa tidak ada masalah terkait anggaran BPJS gratis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di lingkungan Pemprov Bengkulu. Pajak rokok yang dialokasikan ke iuran kepesertaan JKN sudah diatur sesuai aturan, bahkan melebihi dari yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, Redhwan Arif, menyampaikan bahwa capaian UHC di wilayah Bengkulu telah mencapai 99,6 persen. Namun, untuk mengatasi masalah terkait pelayanan dan kepesertaan BPJS, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan penjelasan yang lebih masif kepada masyarakat.
"Kami akan lebih intensif lagi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat, termasuk dalam proses pendaftaran BPJS. Kami juga memiliki aplikasi Sibujang untuk mempermudah akses layanan kesehatan. Termasuk mengaktifkan BPJS kesehatan," jelas Redhwan.
BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Siap Gelar 3 Kegiatan Kalender Event Nusantara 2024
Dari total jumlah penduduk Bengkulu sekitar 2 juta jiwa, sebanyak 34.286 jiwa telah ditanggung oleh Pemprov Bengkulu untuk program jaminan kesehatan nasional. Sisanya akan ditanggung oleh kabupaten/kota, namun jika masih ada yang tidak tercover, Pemprov Bengkulu akan menanggulanginya. (wij)