RADAR BENGKULU – Keluhan terhadap keterlambatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di Pertashop kembali mencuat. Kali ini, Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) menyoroti distribusi Pertamax dan Dexlite oleh PT Pertamina di Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak konsisten dan kerap terlambat.
Ketua Umum HPMPI, Steven mengungkapkan bahwa keterlambatan distribusi BBM ini telah menjadi masalah berulang yang merugikan operasional Pertashop. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi bisnis, tetapi juga merugikan masyarakat yang bergantung pada BBM dari Pertashop.
"Penyaluran BBM sering terlambat. Jika hari ini kita pesan, baru 3 atau 4 hari kemudian dikirim. Akibatnya, Pertashop sering kehabisan stok BBM," ujar Steven usai menyerahkan surat pengaduan kepada DPRD Provinsi Bengkulu, Kamis 21 November 2024.
Masalah ini, lanjut Steven, telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada Pertashop, terutama di daerah terpencil, kesulitan mendapatkan BBM. Padahal, Pertashop hadir sebagai solusi untuk menekan disparitas harga BBM di pelosok dan memastikan akses masyarakat terhadap BBM berkualitas.
BACA JUGA:Bengkulu Perkuat Ekonomi Hijau Melalui Investasi Industri Ramah Lingkungan
“Tujuan pendirian Pertashop itu untuk pemerataan harga BBM di daerah. Tapi, kalau distribusinya sering terlambat, justru masyarakat yang dirugikan,” tegas Steven.
HPMPI menilai persoalan ini harus segera ditangani melalui kerja sama semua pihak. Untuk itu, organisasi tersebut mengirimkan surat resmi kepada DPRD Bengkulu, meminta mediasi dengan PT Pertamina dan instansi terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
“Kami meminta DPRD memfasilitasi rapat bersama agar ada solusi konkrit. Masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa penyelesaian,” kata Steven.
Menurut Steven, pihaknya telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan PT Pertamina di Bengkulu. Namun, hasil dari diskusi tersebut belum mampu memberikan solusi yang nyata. Bahkan, ia merasa keluhan mereka kerap dianggap remeh oleh pihak Pertamina.
“Setiap rapat, kami hanya diberi janji tanpa tindakan nyata. Padahal, Pertamina seharusnya segera menyelesaikan masalah ini, bukan mengabaikannya,” keluh Steven.
BACA JUGA:Idealnya Upah Minimum Provinsi Bengkulu Naik 20 Persen
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Perkuat Transparansi Keuangan Lewat Sinergi dengan BAP DPD RI
Pertashop sebagai Penyangga Ekonomi Desa dirancang sebagai penyangga distribusi BBM di wilayah yang jauh dari SPBU, seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan harga dan akses BBM. Dengan adanya keterlambatan distribusi seperti ini, fungsi tersebut tidak berjalan maksimal.
Steven berharap, melalui mediasi DPRD dan keterlibatan instansi terkait, Pertamina dapat memperbaiki sistem distribusi BBM ke Pertashop.