“Kami ingin ada kepastian, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Masalah ini harus segera diselesaikan demi kepentingan bersama,” pungkas Steven.
Menanggapi keluhan HPMPI, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Sonti Bakara, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera memanggil PT Pertamina dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi atas keterlambatan distribusi BBM.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Perkuat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem
BACA JUGA:Jalan Soreang – Rancabali – Cidaun Garapan Hutama Karya Rampung Akhir Desember 2024
“Kami akan berdiskusi dengan pimpinan DPRD dan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Sonti dengan tegas.
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti bahwa keterlambatan distribusi BBM berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama di pedesaan yang bergantung pada Pertashop.
“Pertashop itu hadir untuk melayani masyarakat yang jauh dari SPBU. Kalau sering kosong, masyarakat kecil, seperti petani yang mau ke kebun, sangat dirugikan,” tambahnya.
Sonti meminta PT Pertamina untuk lebih serius menangani masalah distribusi BBM ini. Menurutnya, keterlambatan distribusi tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di daerah terpencil.
“Pertamina harus segera mencari solusi. Jangan biarkan masalah ini terus berlarut-larut. Karena, dampaknya sangat besar bagi masyarakat pedesaan,” ujarnya.
BACA JUGA:Banyak yang Belum Tahu Ajaran Islam Tentang Adab Antara Suami dan Istri
BACA JUGA:Ini Amalan Penggugur Dosa yang Gampang Dilakukan
Sonti menegaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Jika ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, kami tidak akan tinggal diam. DPRD akan memastikan ada langkah konkrit dari semua pihak terkait,” tandasnya.
Keterlambatan distribusi BBM di Pertashop menjadi sorotan tajam karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, terutama di pelosok Bengkulu. Dengan langkah DPRD yang segera memanggil pihak-pihak terkait, diharapkan ada solusi nyata untuk mengakhiri masalah ini.
Keberhasilan penyelesaian ini tidak hanya akan mengembalikan fungsi Pertashop sebagai penyedia BBM berkualitas, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat desa yang selama ini bergantung pada akses BBM yang terjangkau dan tepat waktu.