8 Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Sepakat RAPBD 2025 Dibahas Lebih Lanjut

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 05 Nov 2024 - 20:38

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.-Windi/RADAR BENGKULU-

8 fraksi dprd provinsi bengkulu sepakat rapbd 2025 dibahas lebih lanjut                            radar bengkulu - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu berupaya mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran 2025.
melalui rapat-rapat intensif, dprd berkomitmen agar raperda ini dapat segera disahkan menjadi perda sebelum akhir tahun 2024, guna memastikan seluruh program strategis pemerintah daerah dapat berjalan lancar mulai awal tahun depan.
pada rapat paripurna yang digelar selasa, 5 november 2024, dengan dua agenda pembahasan raperda rapbd 2025. dua agenda tersebut yakni pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda rapbd 2025, dan kedua, jawaban gubernur bengkulu atas pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya.
rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua dprd provinsi bengkulu, suprisman, yang dihadiri sejumlah anggota dewan serta pejabat eksekutif daerah, termasuk asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi, yang mewakili gubernur bengkulu untuk menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi.
baca juga:ekonomi bengkulu tumbuh 4,57 persen pada triwulan iii, tantangan masih dihadapi di beberapa sektor pembangunan
baca juga:influencer bengkulu ditangkap karena promosi judi online, raup keuntungan hingga ratusan juta
dalam rapat ini, delapan fraksi yang tergabung dalam dprd provinsi bengkulu menyatakan setuju agar raperda rapbd 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. persetujuan dari seluruh fraksi ini menandakan dukungan penuh terhadap pengesahan apbd provinsi bengkulu 2025 sebagai prioritas yang harus tercapai dalam waktu dekat.
usai persetujuan dari fraksi-fraksi, agenda dilanjutkan dengan jawaban dari gubernur bengkulu yang dibacakan oleh asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi.
dalam pidato jawabannya, gubernur bengkulu menyampaikan apresiasi kepada dprd atas masukan dan pandangan yang konstruktif dari setiap fraksi.
“atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap raperda rancangan apbd provinsi bengkulu tahun anggaran 2025, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ujar nandar, yang membacakan pernyataan gubernur.
dia menambahkan bahwa pandangan, kritik, dan saran dari dprd merupakan landasan penting bagi pemerintah provinsi untuk menyusun apbd yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
baca juga:pelindo dan pelaku usaha sudah sepakat ikut terlibat pengerukan alur pulau baai
baca juga:bengkulu alami tren deflasi, bps catat penurunan inflasi 0,09 persen pada oktober 2024
dalam tanggapannya, nanda juga menguraikan beberapa poin yang diangkat oleh fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya. ia berharap penjelasan tersebut mampu menjawab keraguan atau pertanyaan yang disampaikan oleh anggota dewan.
 “namun, jika masih terdapat kekurangan, dengan kerendahan hati kami mohon pengertian dari dewan yang terhormat,” tambah nandar.
fokus pada pembahasan di tingkat komisi
setelah menerima jawaban dari gubernur, agenda berikutnya adalah pembahasan raperda rapbd 2025 di tingkat komisi-komisi dprd. setiap komisi memiliki tugas untuk menelaah rincian anggaran dari sektor-sektor yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. hasil pembahasan di tingkat komisi nantinya akan dilaporkan kepada badan anggaran (banggar) dprd untuk dirumuskan kembali dalam sidang paripurna berikutnya.
sementara itu anggota fraksi golkar yang merupakan ketua komisi iii dprd bengkulu juhaili, menyebut bahwa dalam pembahasan rapbd kali ini, pihaknya akan menyoroti alokasi anggaran yang mendukung perbaikan jalan dan sarana transportasi umum.
baca juga:unsur pimpinan dprd seluma resmi dilantik
baca juga:pemda kaur fgd penyusunan dokumen desain pengentasan kemiskinan berbasis ahp
“kami akan memastikan bahwa dana apbd 2025 dapat dialokasikan secara optimal untuk proyek infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya anggota fraksi golkar ini.
senada dengan hal tersebut, ketua fraksi nurani pembagunan, usin abdisyah putra sembiring, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengkaji anggaran yang diajukan pemerintah daerah untuk memastikan adanya peningkatan pada fasilitas layanan kesehatan dan mutu pendidikan.
 “dalam pembahasan ini, kami berupaya agar alokasi anggaran tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat,” ungkap usin yang juga merupakan ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu.
ditempat yang sama, ketua dprd provinsi bengkulu sumardi, menyampaikan bahwa percepatan pembahasan raperda rapbd 2025 bertujuan untuk memastikan apbd dapat disahkan tepat waktu. menurutnya, jika proses ini berjalan sesuai jadwal, pemerintah provinsi bengkulu dapat memulai tahun anggaran baru tanpa adanya hambatan administratif.
baca juga:festival permainan tradisional anak menjadi pengingat generasi bangsa
baca juga:penutupan masa sanggah pppk di kaur sudah tutup, hanya 8 pelamar yang melakukan sanggah
ia menegaskan bahwa seluruh anggota dprd berkomitmen untuk bekerja cepat namun tetap teliti dalam menelaah setiap anggaran yang diusulkan.
“kami mengupayakan agar pengesahan apbd 2025 tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat bengkulu,” ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 6 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan