Ketua DPD RI Khawatir Subsidi BBM Beralih ke BLT, Dampaknya Berat Bagi Kelas Menengah dan UMKM

RADAR BENGKULU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menyuarakan kekhawatiran terkait rencana pemerintah untuk mengubah subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. 

Menurut Sultan, perubahan ini akan berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Terutama bagi masyarakat kelas menengah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tengah mengalami penurunan pendapatan.

"Kami berharap pemerintah dapat mengkaji secara mendalam dampak dari penghapusan subsidi BBM ini. Dampak yang paling signifikan akan dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, yang belum tersentuh bantuan langsung tunai," ujar Sultan dalam pernyataan resminya, Senin (04/11).

Menurut Sultan, BBM adalah kebutuhan yang sangat esensial dan berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga BBM akibat penghapusan subsidi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi memperberat beban ekonomi kelas menengah. 

BACA JUGA:Segera Cair, Dana TPG dan Tamsil Triwulan III Sudah Masuk Kas Daerah

BACA JUGA:Pembangunan Kota Merah Putih Bengkulu Masih akan Dilanjutkan

Kelas menengah yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional ini, kata Sultan, rentan terdampak oleh kenaikan biaya hidup tanpa adanya perlindungan subsidi.

Sultan mengingatkan, dampak dari pengalihan subsidi BBM ke BLT dapat menciptakan efek bola salju terhadap harga kebutuhan pokok. Lonjakan harga BBM akan mengerek biaya logistik dan distribusi, sehingga harga barang-barang kebutuhan masyarakat pun akan meningkat tajam.

“Menghapus subsidi BBM akan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Kami meminta pemerintah tidak mengabaikan keberadaan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan BLT. Mereka memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.” 

Sultan menambahkan, pemangkasan subsidi BBM tanpa solusi yang konkrit dapat memperparah kondisi ekonomi. Pasalnya, kelas menengah saat ini sudah dihadapkan pada kondisi penurunan pendapatan dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor.

BACA JUGA:Influencer Bengkulu Ditangkap karena Promosi Judi Online, Raup Keuntungan Hingga Ratusan Juta

BACA JUGA:Peran Remaja Sangat Penting Mencegah Stunting

Dalam upaya menawarkan solusi yang lebih efektif, Sultan mengusulkan agar pemerintah lebih baik mempertimbangkan kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor daripada menghapus subsidi BBM. 

Ia menyarankan pajak kendaraan bermotor dihitung dengan pendekatan yang lebih ketat. Termasuk memasukkan variabel tingkat emisi karbon, selain harga dan berat kendaraan sebagai basis perhitungan.