Ketua DPD RI Khawatir Subsidi BBM Beralih ke BLT, Dampaknya Berat Bagi Kelas Menengah dan UMKM

"Sebaiknya pemerintah fokus meningkatkan rasio pajak. Salah satunya dengan menaikkan pajak kendaraan pribadi yang memiliki harga dan emisi tertentu. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani masyarakat luas." 

Potensi pajak kendaraan bermotor di Indonesia, kata Sultan, masih sangat besar. Saat ini, lebih dari 40 persen kendaraan bermotor di Indonesia tercatat belum membayar pajak. Ia menilai, melalui pengelolaan yang tepat, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor bisa dimaksimalkan untuk menopang anggaran negara tanpa harus mengorbankan subsidi energi.

BACA JUGA:Pelindo dan Pelaku Usaha Sudah Sepakat Ikut Terlibat Pengerukan Alur Pulau Baai

BACA JUGA:Media dan OKP Berperan Penting Dalam Pengawasan Pilkada

Sultan juga mendorong pemerintah untuk mempercepat kebijakan transisi energi pada sektor transportasi. Seperti pengembangan kendaraan berbasis listrik. Kebijakan ini dinilai penting sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pembaruan data dan teknologi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Sultan menilai bahwa kelemahan dalam basis data dan sistem distribusi saat ini menjadi akar masalah yang menyebabkan subsidi dan BLT seringkali salah sasaran.

“Subsidi dan BLT akan terus menemui persoalan atau dianggap salah sasaran jika kita tidak memiliki basis data yang valid dan sistem distribusi yang presisi,” ujar Sultan.

Pemerintah tengah mematangkan rencana transformasi skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Melalui perubahan ini, subsidi yang sebelumnya berbasis produk akan dialihkan menjadi transfer tunai atau BLT yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan kategori penerima tertentu. Langkah ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran, namun di sisi lain menyisakan tantangan besar dalam implementasinya.

BACA JUGA:Cara Membuat Pekmpek Lezat Ala Rumahan Yang Mudah

BACA JUGA:Satuan Brimob Polda Bengkulu Gelar Makan Siang Bergizi di SDN 89 Bentiring

Meski pemerintah meyakini bahwa skema BLT akan lebih efektif, banyak pihak termasuk Sultan yang menilai pendekatan ini berpotensi memicu dampak sosial ekonomi yang signifikan.

 Penurunan daya beli dan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi risiko yang sulit dihindari, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.

Dalam situasi yang tidak menentu ini, Sultan menegaskan pentingnya kebijakan yang tepat dan berbasis pada kajian mendalam untuk melindungi kelompok rentan, khususnya kelas menengah dan UMKM. Jika kebijakan subsidi tidak disusun secara matang, dampaknya bukan hanya terasa pada masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga pada kelas menengah yang memiliki kontribusi vital dalam roda ekonomi nasional.