Rohidin Minta Persetujuan APBD-P 2024 Fokus Pembangunan dan Kesejahteraan

RADAR BENGKULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2024. 

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi, dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, serta Sekretaris Daerah, Isnan Fajri dan jajaran pemerintah provinsi.

 Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Nota Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Perubahan APBD 2024 yang menjadi acuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan optimal.

Dalam nota penjelasannya, Gubernur Rohidin mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor krusial yang memaksa perubahan pada APBD 2024. Salah satu faktor utama adalah perkembangan ekonomi dan situasi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya. 

BACA JUGA:Usai Isi BBM, Mobil Terbakar di SPBU

BACA JUGA:Ormas Keagamaan Belum Dapat Mengelola Tambang di Bengkulu

“Kondisi ini memerlukan penyesuaian anggaran. Termasuk pergeseran antar organisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja,” jelas Rohidin.

Selain itu, terdapat beberapa keadaan mendesak yang memaksa penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dalam anggaran tahun berjalan. 

Rohidin juga menyinggung adanya situasi darurat dan luar biasa yang menuntut pergeseran alokasi anggaran demi menjaga kestabilan dan kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia  menekankan bahwa perubahan APBD Provinsi Bengkulu 2024 didasarkan pada empat pertimbangan utama. Pertama, penyesuaian capaian makro ekonomi Provinsi Bengkulu hingga triwulan kedua tahun 2024. “Kedua, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan sarana dan prasarana yang telah berjalan pada tahun 2024 ini,” tambahnya.

BACA JUGA:DLHK Bengkulu Selatan Akan Bentuk Tim Penertiban Baliho dan Spanduk yang Mengganggu Pengendara

BACA JUGA:KONI Bengkulu Siap Berjuang Raih Medali di PON XXI

Ketiga, Rohidin menyebut pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas. Terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, penggunaan SILPA tahun 2023 untuk menutupi defisit anggaran serta mendukung pembiayaan tambahan dalam realisasi program strategis.

Dalam paparannya, Rohidin juga mengungkapkan proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD 2024. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,1 triliun, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah.