Dua Kabupaten di Bengkulu Belum Serahkan SK DPRD, Pelantikan Terancam Tertunda

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 08 Aug 2024 - 21:16

Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez, SSTP, MSi-Windi/RADAR BENGKULU-

"Kami menekankan kepada Pemkab yang belum untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi, baik itu untuk penyampaian SK dewan terpilih 2024, maupun dewan yang bakal habis masa jabatannya," tegasnya.

Untuk mempercepat proses ini, Ferry menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada sembilan kabupaten dan satu kota, serta berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tiap wilayah.

"Kita telah bersurat baik kepada kabupaten dan kota maupun dengan KPUD di tiap daerah. Kita mendorong ini segera," tegas Ferry.

Ferry berharap dalam satu pekan ke depan, Pemkab yang belum menyelesaikan administrasi dapat segera menyerahkan SK dan menyelesaikan segala bentuk administrasi dewan periode sebelumnya.

"Iya, harapannya ini segera selesai oleh Pemkab, baik itu SK lama maupun untuk yang baru," harap Ferry.

Dengan tenggat waktu pelantikan yang semakin dekat, Ferry menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan KPUD untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Keterlambatan penyerahan SK DPRD ini bukan hanya berdampak pada jadwal pelantikan, tetapi juga dapat menghambat berbagai proses administratif dan anggaran yang bergantung pada keputusan legislatif baru. Oleh karena itu, Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong penyelesaian administrasi ini agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat daerah.

Dengan pelaksanaan Pilkada yang semakin dekat, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan KPUD menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di Bengkulu.

Pemprov Bengkulu berharap bahwa seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan kewajibannya, sehingga pelantikan DPRD di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu dapat berjalan sesuai rencana.

dua kabupaten di bengkulu belum serahkan sk dprd, pelantikan terancam tertunda                            radar bengkulu  – dua kabupaten di provinsi bengkulu, yakni kabupaten bengkulu utara dan kabupaten bengkulu tengah hingga kini belum menyerahkan surat keputusan (sk) dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kepada pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. hal ini diungkapkan oleh pelaksana tugas (plt) kepala biro pemerintahan dan kesra provinsi bengkulu, ferry ernez, sstp, msi, pada kamis, 8 agustus 2024.
"masih terdapat dua daerah, yaitu bengkulu utara dan bengkulu tengah, yang belum memberikan sk dewan yang baru," ungkap ferry ernez saat ditemui di kantornya.
keterlambatan penyerahan sk ini terjadi karena jadwal pelantikan kedua legislator kabupaten tersebut memang berada di urutan terakhir. yaitu pada 9 september 2024 mendatang. 
berbeda dengan kabupaten lainnya, dprd kabupaten mukomuko akan menjadi yang pertama dilantik pada 20 agustus 2024. kemudian, disusul oleh dprd kota bengkulu pada 21 agustus 2024.
baca juga:pppk diberi kesempatan ikut seleksi cpns 2024 tanpa mengundurkan diri
baca juga:119 tps di bengkulu sangat rawan pada pilkada 2024, 2.653 personel dilibatkan untuk pengamanan
“hal itu memang karena mereka dilantik paling terakhir dibandingkan dengan dprd yang lain,” jelas ferry.
sementara itu, delapan kabupaten lainnya serta satu kota di bengkulu sudah menyerahkan sk kepada pemprov bengkulu. sk terbaru diterima dari pemerintah kabupaten (pemkab) kaur, yang memastikan bahwa semua administrasi terkait sudah lengkap.
"semuanya sudah, baik kota maupun kabupaten, dan kemarin kabupaten kaur yang terakhir memberikan," beber ferry.
ferry menjelaskan bahwa sk yang telah diterima oleh pemprov bengkulu saat ini sedang dalam proses penyelesaian, termasuk tahap penyesuaian dan validasi. 
"iya, setelah tahap penyampaian, yang sudah memberikan sedang kami proses penyelesaian sk itu, yakni tahap penyesuaian," ujarnya.
baca juga:memahami rezeki dalam pandangan islam
baca juga:kadis pmd provinsi bengkulu ingatkan kades agar kelola dana desa dengan baik
ferry menekankan pentingnya penyelesaian administrasi kepada pemkab yang belum menyerahkan sk. dia mengingatkan bahwa penyampaian sk dewan terpilih 2024 maupun dewan yang masa jabatannya akan habis harus segera diselesaikan.
"kami menekankan kepada pemkab yang belum untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi, baik itu untuk penyampaian sk dewan terpilih 2024, maupun dewan yang bakal habis masa jabatannya," tegasnya.
untuk mempercepat proses ini, ferry menyatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada sembilan kabupaten dan satu kota, serta berkoordinasi dengan komisi pemilihan umum daerah (kpud) di tiap wilayah. 
"kita telah bersurat baik kepada kabupaten dan kota maupun dengan kpud di tiap daerah. kita mendorong ini segera," tegas ferry.
ferry berharap dalam satu pekan ke depan, pemkab yang belum menyelesaikan administrasi dapat segera menyerahkan sk dan menyelesaikan segala bentuk administrasi dewan periode sebelumnya. 
"iya, harapannya ini segera selesai oleh pemkab, baik itu sk lama maupun untuk yang baru," harap ferry.
baca juga:pemprov bengkulu kukuhkan 570 pppk
baca juga:nasdem bengkulu serahkan dukungan resmi kepada helmi hasan-mian
dengan tenggat waktu pelantikan yang semakin dekat, ferry menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan kpud untuk memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan lancar dan tanpa hambatan.
keterlambatan penyerahan sk dprd ini bukan hanya berdampak pada jadwal pelantikan, tetapi juga dapat menghambat berbagai proses administratif dan anggaran yang bergantung pada keputusan legislatif baru. oleh karena itu, pemprov bengkulu berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong penyelesaian administrasi ini agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan di tingkat daerah. 
dengan pelaksanaan pilkada yang semakin dekat, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kpud menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di bengkulu. 
pemprov bengkulu berharap bahwa seluruh pihak terkait dapat segera menyelesaikan kewajibannya, sehingga pelantikan dprd di seluruh kabupaten dan kota di bengkulu dapat berjalan sesuai rencana.