Pemprov Bengkulu Kukuhkan 570 PPPK
![](https://radarbengkulu.bacakoran.co/upload/c390285f962f84f849a652cb9a26b887.jpg)
Pemprov Bengkulu Kukuhkan 570 PPPK-Windi-RADAR BENGKULU
RADAR BENGKULU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengukuhkan 570 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam acara yang berlangsung di Aula Gedung Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu pada Senin pagi, 5 Agustus 2024.
Acara ini sekaligus menjadi momen penting bagi mereka yang telah melalui proses seleksi panjang dan ketat untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai bagian dari aparatur sipil negara.
Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA yang memimpin acara tersebut menegaskan bahwa proses seleksi PPPK dilakukan secara objektif dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap tahapan seleksi.
"Objektivitas sekali lagi saya bisa jamin 100 persen tidak ada intervensi dari pihak maupun lembaga manapun, atau dalam bentuk apapun. Kalau bapak ibu sekalian masih juga merasa ada yang mengintervensi, itu kelalaian dan kelemahan bapak ibu sekalian."
Gubernur juga mengingatkan kepada calon PPPK lainnya yang akan mengikuti seleksi di masa mendatang untuk mempersiapkan diri dengan baik dan tidak perlu mencari "jalan pintas" melalui pihak manapun.
"Jadi, tolong sampaikan kepada kawan-kawan kita yang akan mengikuti tahapan tes pada tahap-tahap berikutnya, bahwa proses itu berlangsung seperti itu dan tidak perlu lagi mendatangi siapapun," lanjutnya.
BACA JUGA:Gubernur Rohidin Tekankan Pentingnya Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Sosialisasi UU Desa
BACA JUGA:Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Golkar Sudah Keluar
Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam pengangkatan ini adalah keberlanjutan penggajian dan penganggaran.
Gubernur Rohidin menjelaskan bahwa proses peng-SK-an PPPK tidak hanya sebatas seleksi, tetapi juga melibatkan peninjauan mendalam terhadap alokasi anggaran.
"Saya sebagai pemegang kendali utama pemerintahan, saya ingin memastikan dengan pak Sekda, Badan Pengelola Keuangan, koordinasi juga dengan teman-teman kementerian keuangan. Kalau formasi seperti ini, dinyatakan lulus seperti ini, di-SK-kan dengan jumlah ini, uang untuk penggajiannya tersedia tidak. Dan ketersediaan uang itu bukan untuk bulan ini dan tahun ini saja," jelas Gubernur.
Namun, tidak semua calon PPPK yang lolos seleksi dapat langsung dilantik. Sebanyak 90 orang masih menunggu Persetujuan Teknis (Pertek) penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Daerah (BKN). Hal ini disebabkan oleh masalah linieritas antara formasi yang dilamar dengan latar belakang pendidikan mereka.
Gubernur Rohidin menginstruksikan pihak terkait untuk segera menangani masalah ini dengan berkoordinasi dengan kementerian. "20-an sekian sudah dapat sinyal untuk disusulkan dan segera diproses. Yang 60 sekian sekarang dari pihak Dikbud sudah bersurat secara resmi ke Menpan karena ini mayoritas guru."