Demo HMI di Depan DPRD Provinsi Diwarnai dengan Pembakaran Ban

Reporter: windi junius |

Editor: Azmaliar Z |

Selasa , 25 Jun 2024 - 19:27

Daftar Tuntutan HMI Cabang Bengkulu di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu -Windi-

Selain itu, tuntutan terkait revisi Undang-Undang Polri juga menjadi perhatian Zainal. Ia menegaskan bahwa sangat penting untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dianggap merugikan, sehingga masukan yang diberikan kepada DPR RI bisa lebih terarah dan konstruktif.

Zainal mengajak para pendemo dan masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi secara jelas dan spesifik.

"Kami di DPRD Provinsi Bengkulu selalu siap menerima masukan dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan dengan cara yang baik dan jelas akan lebih mudah untuk kami tindaklanjuti dan perjuangkan di tingkat nasional," tutup Zainal. (wij)

Daftar Tuntutan HMI Cabang Bengkulu di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu

1. Menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis

3. Mendesak Kemendikbud Ristek untuk mencabut Perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang Perguruan Tinggi (PT) dalam melakukan praktik komersialisasi pendidikan

4. Mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-undang ITE yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis

5. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

6. Menolak Revisi Undang-Undang TNI/POLRI, serta mendesak DPR RI melalui DPRD Provinsi Bengkulu untuk menolak RUU tersebut

7. Mendesak untuk segera memberhentikan RUU Penyiaran.

demo hmi di depan dprd provinsi diwarnai dengan pembakaran ban                            radar bengkulu -  suasana di depan gedung dprd provinsi bengkulu memanas ketika ratusan mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (hmi) cabang bengkulu menggelar aksi unjuk rasa. massa yang memadati kawasan tersebut mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
aksi tersebut dimulai pukul 13.15 wib, mahasiswa secara bergiliran menyampaikan orasi yang menggema di seluruh area, membawa pesan-pesan yang telah melalui kajian panjang. 
ketegangan sempat meningkat ketika terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang membuat barikade di depan gerbang gedung dprd.
tidak hanya orasi, aksi pembakaran ban juga dilakukan di depan kantor dprd, yang dimaknai sebagai simbol membara semangat perjuangan mereka. 
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-provinsi bengkulu membawa spanduk dengan  tulisan berbagai tuntutan.
salah satunya menolak revisi uu tni/polri dan mendesak dpr ri melalui dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu tersebut.
meski dijaga ketat oleh kepolisian, massa berhasil bertemu dengan tiga anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu. namun, mereka menuntut agar seluruh komisi hadir. sayangnya,  anggota dprd provinsi bengkulu tidak bisa menghadirkan semua perwakilan komisi, sehingga permintaan tersebut tidak terpenuhi. 
baca juga:2025 mesjid akbar benteng dibangun, upacara peringatan hut benteng ke-16 khidmat
baca juga:kanwil hukum dan ham bengkulu mengajak umkm daftarkan hak kekayaan intelektual
meski demikian, aksi tetap berlanjut  dengan masa membakar ban dan melakukan orasi secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka hingga pukul 16.00 wib dengan diakhiri dengan atraksi membelakangi gedung dprd sebagai simbol ketidakpuasan.
 
 
ketua umum hmi cabang bengkulu, anjar wahyu, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran anggota dprd. 
 
"kami sangat kecewa dengan anggota dprd provinsi bengkulu yang tidak menemui massa aksi," tegas anjar.
 
 
ia juga mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak ditanggapi dalam beberapa minggu ke depan.
 
"kami pastikan akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang masa lebih banyak." 
 aksi demonstrasi ini menunjukkan betapa mahasiswa bengkulu berani dan tegas dalam menyuarakan kepentingan rakyat. jika tuntutan mereka tidak diindahkan, ancaman aksi yang lebih besar sudah di depan mata. semua mata kini tertuju pada langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dan dprd provinsi bengkulu.
sementara itu anggota dprd provinsi bengkulu, zainal, menyampaikan dukungannya terhadap aspirasi yang disuarakan oleh para pendemo yang mengajukan tuntutan kepada dprd provinsi bengkulu. 
zainal menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pendemo memiliki sifat positif dan pihaknya bersedia mendukung serta menindaklanjuti tuntutan tersebut.
namun, zainal menyayangkan kurangnya kesediaan dari perwakilan pendemo untuk berdialog secara langsung dengan anggota dprd pada waktu yang telah disediakan. 
baca juga:ini motor listrik yang elegan speed riding eco, dan kapasitas power 1.200w, harganya 16 jutaan
"kami memberikan waktu yang panjang dari jam 10 pagi hingga jam 1 siang untuk mendengarkan aspirasi mereka secara langsung. namun, sayangnya, tidak ada perwakilan dari pendemo yang bersedia menemui kami," ujar zainal. 
karena ketidakhadiran perwakilan pendemo tersebut, agenda rapat badan anggaran (banggar) dprd tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
dalam tuntutannya, para pendemo menyuarakan penolakan terhadap beberapa pasal dalam tapera dan undang-undang penyiaran. zainal menjelaskan bahwa meskipun ada pasal-pasal yang dinilai merugikan, namun tidak semua bagian dari undang-undang tersebut buruk. 
"ada pasal-pasal yang memang perlu direvisi, tapi seharusnya dicantumkan secara spesifik pasal mana saja yang ditolak. dpr ri sangat terbuka menerima masukan-masukan seperti ini," jelasnya.
 
selain itu, tuntutan terkait revisi undang-undang polri juga menjadi perhatian zainal. ia menegaskan bahwa sangat penting untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dianggap merugikan, sehingga masukan yang diberikan kepada dpr ri bisa lebih terarah dan konstruktif.
 
 
zainal mengajak para pendemo dan masyarakat luas untuk lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi secara jelas dan spesifik. 
 
"kami di dprd provinsi bengkulu selalu siap menerima masukan dari masyarakat. aspirasi yang disampaikan dengan cara yang baik dan jelas akan lebih mudah untuk kami tindaklanjuti dan perjuangkan di tingkat nasional," tutup zainal. (wij)
daftar tuntutan hmi cabang bengkulu di kantor dprd provinsi bengkulu 
1. menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap aktivis
2. menuntut aparat penegak hukum untuk menghentikan segala tindakan reprensifitas terhadap aktivis
3. mendesak kemendikbud ristek untuk mencabut perkemendikbud nomor 2 tahun 2024 yang dinilai memberi ruang perguruan tinggi (pt) dalam melakukan praktik komersialisasi pendidikan
4. mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang ite yang dinilai menjadi alat kriminalisasi oleh oknum penegak hukum terhadap aktivis
5. mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan pp nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat
6. menolak revisi undang-undang tni/polri, serta mendesak dpr ri melalui dprd provinsi bengkulu untuk menolak ruu tersebut
7. mendesak untuk segera memberhentikan ruu penyiaran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, RABU 26 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan