DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2024 Buat 6 Raperda Inisiatif

dprd provinsi bengkulu periode 2019-2024 buat 6 raperda inisiatif radarbengkulu.bacakoran.co - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu periode 2019-2024  sukses menggolkan enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang merupakan inisiatif dprd provinsi bengkulu. dari enam raperda tersebut, empat diantaranya telah disahkan menjadi peraturan daerah (perda). sementara itu, dua lainnya masih dalam tahap pembahasan. empat perda yang telah disahkan adalah perda tentang badan milik daerah (bmd), perda tentang bantuan hukum masyarakat miskin, perda tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rplh).  ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd provinsi bengkulu, usin abdisyah putra sembiring mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. baca juga:penjabat walikota arif gunadi lantik eko agusrianto jadi pj sekda baca juga:ini manfaat daun sirih dan garam bagi kecantikan dan kesehatan "alhamdulillah, enam raperda yang merupakan inisiatif anggota dprd provinsi bengkulu periode sekarang telah berhasil kami golkan. empat diantaranya telah disahkan menjadi perda dan dua masih dalam proses pembahasan," ujar usin saat diwawancarai pada rabu, 12 juni 2024. usin menekankan bahwa keempat perda yang telah disahkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat bengkulu.  "perda yang telah disahkan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. karena, kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama kami."  salah satu perda yang sangat dirasakan manfaatnya adalah perda tentang bantuan hukum masyarakat miskin. perda ini memberikan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum.  baca juga:35 pppk dinkes bengkulu lolos evaluasi dan perpanjangan kontrak "banyak masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan bantuan hukum kini bisa merasakan dampak positif dari perda ini."      selain itu, perda tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rplh) juga dianggap penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di bengkulu. perda ini mengatur berbagai upaya pelestarian lingkungan. termasuk pengelolaan sampah, penghijauan, dan upaya mitigasi perubahan iklim.   dua raperda inisiatif lainnya, yaitu raperda tentang penyandang disabilitas dan raperda tentang pendidikan pondok pesantren, saat ini masih dalam tahap pembahasan.  usin menargetkan kedua raperda ini dapat diselesaikan sebelum masa jabatan anggota dprd provinsi bengkulu berakhir pada akhir agustus 2024.   "kami menargetkan kedua raperda ini tuntas pada akhir agustus ini. pembahasan dilakukan oleh komisi iv dprd provinsi bengkulu, dan kami optimistis bahwa kedua raperda ini akan disahkan tepat waktu."  suksesnya dprd provinsi bengkulu dalam menggolkan raperda inisiatif ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.  "salah satu tantangan terbesar adalah memastikan setiap raperda yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan dengan baik. selain itu, proses pembahasan yang memerlukan koordinasi intensif antara dprd, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait juga menjadi tantangan tersendiri."  baca juga: menteri agama ancam cabut izin travel haji nakal, masih banyak jemaah tertipu dengan berakhirnya masa jabatan dprd provinsi bengkulu periode 2019-2024, usin berharap bahwa pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi anggota dprd periode berikutnya untuk terus berinovasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui legislasi yang bermanfaat. "kami berharap anggota dprd periode berikutnya dapat melanjutkan upaya kami dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat bengkulu. semoga apa yang telah kami capai bisa menjadi inspirasi untuk terus bekerja keras demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat."    usin juga menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi perda inisiatif ini. menurutnya, pengawasan yang baik akan memastikan bahwa tujuan dari perda tersebut tercapai dan masyarakat merasakan manfaatnya.   “kita tidak bisa hanya membuat perda dan kemudian membiarkannya berjalan sendiri. harus ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan dari perda ini tercapai. dprd bersama pemerintah daerah harus bekerja sama untuk memantau implementasi perda ini,” tuturnya. (wij)

Tag

• # perda tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rplh)
• # perda tentang bantuan hukum masyarakat miskin
• # perda tentang badan milik daerah (bmd)
• # 6 raperda inisiatif
• # dprd provinsi bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•