Gubernur Rohidin Dorong Optimalisasi Penanganan Tenaga Honorer dan THL

 Ditambahkannya, dia telah meminta kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu,  dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu,  untuk melakukan penataan kepegawaian dan memberikan perhatian khusus kepada para honorer dan THL.

 

Pendataan yang akurat dan tepat menjadi fokus utama. Terutama untuk memastikan bahwa para honorer dan THL dapat dioptimalkan dalam pengambilan kebijakan ke depan. 

" Pentingnya memiliki database yang solid untuk memastikan tidak adanya pengurangan secara otomatis saat perpanjangan status honorer." 

Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para THL dan honorer. Termasuk mencari solusi yang diperlukan saat kebijakan penghapusan honorer diberlakukan. 

"Harapannya agar kebijakan baru secara nasional dapat memberikan solusi bagi persoalan honorer dan THL." 

Sebelumnya, Sekdaprov Bengkulu Isnan Fajri juga menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu  segera membuka rekrutmen sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Terutama untuk tenaga teknis.

Seperti sarjana teknik dan hukum, serta tenaga kesehatan dan pendidikan yang akan diakomodir melalui PPPK.

"Meskipun belum ada kepastian jadwal resmi untuk perekrutan CPNS dan PPPK, progres yang dilakukan saat ini mencakup pengusulan jenis formasi sesuai dengan kuota global yang diberikan oleh Pemerintah Pusat." 

BACA JUGA:Siap-Siap, Kejaksaan Buka 11.030 Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024

BACA JUGA:KemenkumHAM RI akan Buka Seleksi CPNS 2024, Ini Syarat dan Dokumen Pendaftarannya

Pemprov Bengkulu telah menerima kuota formasi sebanyak 500 orang. Ini  terdiri dari 300 untuk kuota PPPK dan 200 untuk kuota CPNS. Kuota tersebut telah disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta kesesuaian pendidikan.

Sementara itu, progres terkait Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 masih dalam tahap menunggu.