Bawaslu Provinsi Bengkulu Ingatkan Bakal Calon Kepala Daerah agar Tidak Curi Start Kampanye

Reporter: windi junius |

Editor: Syariah muhammadin |

Senin , 15 Apr 2024 - 19:22

Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Fahamsyah, mengingatkan bakal calon (Balon) untuk tidak melakukan curi start kampanye atau melanggar jadwal yang ditetapkan-windi-

Ia menegaskan bahwa pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang ada.

Di sisi lain, Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Sarjan Effendi, menjelaskan tahapan Pilkada serentak yang tengah berlangsung. Tahapan dimulai sejak 26 Januari 2024 dengan perencanaan program dan anggaran. Selanjutnya, proses akan berlanjut dengan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 18 November 2024.

“Tahapan telah dimulai pada Januari lalu, sehingga berdasarkan PKPU 2, tahapan tengah berjalan saat ini,” singkat Sarjan.

Pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diagendakan pada periode 17 April hingga 5 November 2024.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses menuju pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan berlangsung dengan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

bawaslu provinsi bengkulu ingatkan bakal calon kepala daerah agar tidak curi start kampanye                             radar bengkulu  - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan dalam menjalankan proses demokrasi, khususnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. 
ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah, mengingatkan bakal calon (balon) untuk tidak melakukan "curi start" kampanye atau melanggar jadwal yang telah ditetapkan.
menurut fahamsyah, larangan terkait kegiatan kampanye di luar jadwal telah diatur dalam undang-undang (uu) nomor 1 tahun 2015 dan perubahannya.
pasal 69 huruf k uu tersebut dengan tegas melarang pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum (kpu) provinsi dan kpu kabupaten/kota.
baca juga: gerakan indonesia sadar adminduk bisa wujudkan tertib data kependudukan
baca juga:mobil tangki minyak pertamina masuk siring di jalinbar 
"kampanye harus sesuai dengan jadwal tahapan yang telah diatur oleh kpu. diluar jadwal tersebut, kampanye tidak diperbolehkan. karena ada aturannya."  
fahamsyah menekankan pentingnya ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.
fahamsyah juga menyampaikan bahwa pelanggaran terhadap larangan "curi start" kampanye dapat berujung pada sanksi pidana, dengan ancaman penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan. 
selain itu, pelanggar juga dapat dikenakan denda mulai dari rp 100 ribu hingga rp1 juta. ini tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan.
lebih lanjut fahamsyah menjelaskan bahwa larangan "curi start" kampanye dapat dirujuk pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 4 tahun 2017 dan perubahannya. pasal 68 ayat (1) huruf i pkpu tersebut juga mengatur larangan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh kpu provinsi dan kip bengkulu serta tingkat kabupaten/kota.
 
 
"kegiatan 'curi start' kampanye merupakan pelanggaran yang berpotensi mendapat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah fahamsyah.
ia  menegaskan bahwa pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang ada.
baca juga:wisata pantai laguna samudera jadi favorit tempat liburan keluarga
di sisi lain, komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan effendi, menjelaskan tahapan pilkada serentak yang tengah berlangsung. tahapan dimulai sejak 26 januari 2024 dengan perencanaan program dan anggaran. selanjutnya, proses akan berlanjut dengan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 18 november 2024.
baca juga:ada 10 aset bangunan pemda bengkulu selatan yang layak direvitalisasi, namun terbentur kebutuhan anggaran
“tahapan telah dimulai pada januari lalu, sehingga berdasarkan pkpu 2, tahapan tengah berjalan saat ini,” singkat sarjan.
baca juga:kerugian akibat rumah warga dusun tengah terbakar mencapai puluhan juta rupiah
pembentukan panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) diagendakan pada periode 17 april hingga 5 november 2024.
 tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses menuju pelaksanaan pilkada 2024 yang akan berlangsung dengan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 16 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan