Pemenang Pemilu 2024 di Mukomuko Belum Aman, Kader PDI-P Tempuh Jalur Hukum, PSU Se-kabupaten Pernah Terjadi

Reporter: seno |

Editor: syariah muhammadin |

Senin , 04 Mar 2024 - 22:59

Kader PDI-P Tempuh Jalur Hukum, PSU Se-kabupaten Pernah Terjadi-Seno-

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Para Pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Mukomuko belum aman meski rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu tingkat kabupaten sudah disahkan oleh KPU Mukomuko melalui Surat Keputusan (SK).

Hasil Pemilu tersebut bisa dibatalkan. Pasalnya, salah seorang kader PDI-Perjuangan, Irsyad melaporkan KPU Mukomuko ke Bawaslu Mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi penetapan Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang digunakan pada pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu.

Laporan resmi Irsyad, telah dilayangkan dan diterima oleh petugas penerima laporan di Kantor Bawaslu Mukomuko pada hari Senin 4 Maret 2024.

Tidak sebatas laporan ke Bawaslu, Irsyad yang diketahui mantan Ketua KPU Mukomuko ini menyatakan bakal menempuh jalur hukum lain, yakni gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Irsyad, DPT yang digunakan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Mukomuko tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. Katanya, Ketua KPU Mukomuko saat ini, Deny Setiabudi selaku Pejabat TUN di KPU Mukomuko tidak pernah menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang penetapan DPT Pemilu 2024.

Kata Irsyad, DPT Pemilu 2024, telah ditetapkan oleh Ketua KPU Mukomuko sebelumnya, yakni dirinya pada 21 Juni 2023 melalui SK KPU Mukomuko nomor 35 tahun 2023. Tak terkecuali lampiran untuk DPT di setiap TPS.

Anehnya, salinan DPT yang ditempel di TPS-TPS se-kabupaten Mukomuko menggunakan tanda tangan Deny Setiabudi selaku Ketua KPU Mukomuko. Seharusnya, menurut Irsyad, salinan DPT yang ditempel di TPS-TPS pada 14 Februari lalu terdapat tanda tangan dirinya sesuai SK KPU Mukomuko nomor 35 tahun 2023.

"Kejanggalan itu saya pertanyakan pada Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Mukomuko pada 28 Februari lalu. Jawaban pihak KPU Mukomuko menyatakan perubahan tanda tangan pada DPT itu berdasarkan berita acara pleno tertutup 5 komisioner sekitar 23 Januari 2024," beber Irsyad ketika dikonfirmasi usai menyerahkan laporan di Kantor Bawaslu.

Menurut Irsyad, jawaban pihak KPU pada saat Pleno semakin memperjelas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Mukomuko. Bahwa, DPT ditetapkan melalui mekanisme yang tidak tepat sehingga disinyalir tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum.

pemenang pemilu 2024 di mukomuko belum aman, kader pdi-p tempuh jalur hukum, psu se-kabupaten pernah terjadi                            radar bengkulu, mukomuko - para pemenang pemilu 2024 di kabupaten mukomuko belum aman meski rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu tingkat kabupaten sudah disahkan oleh kpu mukomuko melalui surat keputusan (sk). 
hasil pemilu tersebut bisa dibatalkan. pasalnya, salah seorang kader pdi-perjuangan, irsyad melaporkan kpu mukomuko ke bawaslu mukomuko atas dugaan pelanggaran administrasi penetapan daftar pemilih tetap atau dpt yang digunakan pada pemungutan suara 14 februari 2024 lalu. 
laporan resmi irsyad, telah dilayangkan dan diterima oleh petugas penerima laporan di kantor bawaslu mukomuko pada hari senin 4 maret 2024. 
tidak sebatas laporan ke bawaslu, irsyad yang diketahui mantan ketua kpu mukomuko ini menyatakan bakal menempuh jalur hukum lain, yakni gugatan ke pengadilan tata usaha negara (ptun) dan gugatan ke mahkamah konstitusi (mk). 
menurut irsyad, dpt yang digunakan pada pemilu 2024 di kabupaten mukomuko tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. katanya, ketua kpu mukomuko saat ini, deny setiabudi selaku pejabat tun di kpu mukomuko tidak pernah menerbitkan dan menandatangani surat keputusan (sk) tentang penetapan dpt pemilu 2024. 
kata irsyad, dpt pemilu 2024, telah ditetapkan oleh ketua kpu mukomuko sebelumnya, yakni dirinya pada 21 juni 2023 melalui sk kpu mukomuko nomor 35 tahun 2023. tak terkecuali lampiran untuk dpt di setiap tps. 
baca juga:ketua komisi 3 dprd provinsi minta keterbukaan pemblokiran data pdss pihak sekolah dan guru harus disanksi
baca juga:panen padi meningkat belum mampu membuat harga beras turun
anehnya, salinan dpt yang ditempel di tps-tps se-kabupaten mukomuko menggunakan tanda tangan deny setiabudi selaku ketua kpu mukomuko. seharusnya, menurut irsyad, salinan dpt yang ditempel di tps-tps pada 14 februari lalu terdapat tanda tangan dirinya sesuai sk kpu mukomuko nomor 35 tahun 2023. 
 
"kejanggalan itu saya pertanyakan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu mukomuko pada 28 februari lalu. jawaban pihak kpu mukomuko menyatakan perubahan tanda tangan pada dpt itu berdasarkan berita acara pleno tertutup 5 komisioner sekitar 23 januari 2024," beber irsyad ketika dikonfirmasi usai menyerahkan laporan di kantor bawaslu. 
 
menurut irsyad, jawaban pihak kpu pada saat pleno semakin memperjelas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu mukomuko. bahwa, dpt ditetapkan melalui mekanisme yang tidak tepat sehingga disinyalir tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. 
 
"ini menjadi persoalan, pertama sk kpu mukomuko nomor 35 tahun 2023 tertanggal 21 juni tentang penetapan dpt dicabut atau dianulir dengan prosedur yang salah. seharusnya kalau sk lama dicabut, seharusnya terbit sk baru atau sk perubahan. ini sk lama tidak lagi digunakan, sk baru penetapan dpt tidak ada," beber irsyad. 
"persoalan kedua, legalitas dpt yang digunakan pada pemungutan suara, yang ada tanda tangan pak deny setiabudi, dasar legalitasnya berita acara pleno tertutup. kekuatan dan kepastian hukumnya dimana berita acara ini. seharusnya dpt ini ditetapkan melalui sk oleh pejabat tun dan hasil rapat pleno terbuka, bukan didasari berita acara apalagi melalui pleno tertutup," imbuhnya. 
dijelaskannya lebih lanjut, karena dpt yang digunakan pada pemilu 2014 di kabupaten mukomuko diduga cacat hukum, maka hasil pemilu yang telah berlangsung menjadi tidak sah dimata hukum. 
karena, tambah irsyad, dpt ini adalah awal atau hulu dari proses pemilu yang panjang. sampai kemudian ada ratusan ribu warga yang berhak memilih di tps masing-masing dan ada hasil perolehan suara para peserta pemilu. 
"karena hulunya sudah cacat hukum, maka hilirnya menjadi tidak sah," sebut irsyad. 
baca juga:ini dia nama-nama caleg dan parpol yang akan dilantik untuk dprd provinsi dari dapil 1
baca juga: awal ramadan 1445 h, kemenag gelar sidang isbat 10 maret 2024
atas dasar hal tersebut, ia bakal menggugat keputusan kpu mukomuko pasca pemungutan suara ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu. 
menurutnya, seluruh keputusan atau sk kpu mukomuko mengenai hasil pemilu menjadi tidak sah karena permasalahan dpt yang ia maksud. 
"sebab itulah saya akan menggugat ke ptun untuk membatalkan keputusan kpu mukomuko mengenai hasil pemilu, termasuk sk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh kpu mukomuko," ujarnya. 
 
kader banteng itu yakin kalau gugatannya akan dikabulkan oleh ptun bengkulu. setelah itu, jika keputusan ptun mengabulkan gugatannya, ia akan menggugat ke mk meminta pemungutan suara ulang (psu) secara keseluruhan di kabupaten mukomuko. 
 
"kenapa ke mk, karena ptun ini kemungkinan hanya membatalkan sk atau keputusan. tidak bisa memerintahkan psu. nanti putusan ptun kita bawa ke mk, harapannya mk yang memerintahkan psu seluruh tps di mukomuko, dengan ketentuan dpt ditetapkan dengan prosedur yang tepat," paparnya. 
 
baginya, kepastian hukum soal dpt pada pemilu ini amat penting. sebagaimana prinsip pemilu salah satunya kepastian hukum. prinsip tersebut tak terkecuali dalam menetapkan dpt. 
 
ia mengisahkan, bahwa mk pernah memerintahkan psu pada pilkada kabupaten sampang tahun 2018 karena persoalan dpt. menurut irsyad, subtansi permasalahan dpt pada pilkada sampang nyaris sama dengan pemilu 2024 di kabupaten mukomuko. 
"psu bukan hal yang mustahil. kami sudah memiliki bukti yang cukup untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum, mulai bawaslu, ptun dan mk," demikian irsyad. 
 
kpu siap tempur 
ketua kpu mukomuko, deny setiabudi ketika dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi materi laporan masyarakat atas nama irsyad ke bawaslu mukomuko. 
deny menganggap laporan tersebut sebagai sebuah dinamika politik. ia mengatakan, hal masyarakat untuk melapor atas dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu, terlebih lagi kpu. 
"bagi kami ini dinamika politik. masyarakat berhak melapor kalau menduga ada kesalahan," sampai deny. 
ditegaskan deny, sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab komisioner kpu menghadapi gugatan. secara kelembagaan, kpu mukomuko siap menghadapinya. 
deny juga mengatakan, kpu mukomuko akan kooperatif terhadap proses gugatan jika nanti benar bergulir. 
"kita siap menghadapi. dan jika ada panggilan dari bawaslu kita akan datang untuk memberi keterangan," tutup deny.
baca juga: rekomendasi 5 tempat nongkrong anak muda bengkulu yang populer tahun 2024
baca juga:bkd mukomuko akan terbitkan 80 ribu surat terhutang pbb, distribusi bulan maret sampai april
radar bengkulu belum dapat mengkonfirmasi ketua dan anggota bawaslu mukomuko untuk meminta tanggapan mengenai laporan irsyad ini. (sam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, SELASA 5 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan