Seluruh Fraksi Setuju Raperda APBD 2026 Dibahas Lebih Lanjut

Reporter: Riski |

Editor: Azmaliar |

Selasa , 18 Nov 2025 - 22:58

Seluruh Fraksi Setuju Raperda APBD 2026 Dibahas Lebih Lanjut--

“Fraksi PAN mendorong pemerintah kota untuk fokus serius mengawal terealisasinya PAD dan mencegah pemanfaatan kegiatan yang tidak produktif,” tegas Desy Maryani.

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta pemerintah kota untuk bersurat kepada pemerintah pusat agar meningkatkan besaran dana kelurahan. Usulan ini didasari kondisi Kota Bengkulu yang menjadi tujuan urbanisasi dari kabupaten sekitar, sehingga kelurahan membutuhkan penguatan pembangunan dari sisi pembiayaan.

“Dana kelurahan harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Kota Bengkulu sebagai sasaran urbanisasi jelas memerlukan dukungan lebih,” sambungnya.

Dengan disetujuinya pengantar Nota Keuangan APBD 2026 oleh seluruh fraksi, DPRD dan Pemkot Bengkulu selanjutnya akan masuk pada tahap pembahasan detail anggaran. Harapannya, APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.

seluruh fraksi setuju raperda  apbd 2026 dibahas lebih lanjut                            radar bengkulu– dprd kota bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota penjelasan wali kota bengkulu atas raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kota bengkulu tahun anggaran 2026, selasa (18/11/25) di ruang rapat paripurna dprd kota bengkulu.
rapat dipimpin wakil ketua i dprd kota bengkulu, rahmad widodo, dan dihadiri penjabat sekda tony elfian yang mewakili wali kota bengkulu dedy wahyudi. paripurna juga dihadiri unsur forkopimda serta seluruh anggota dprd dari sembilan fraksi.
dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju agar raperda apbd kota bengkulu tahun anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. kesepakatan ini menjadi langkah awal bagi dprd dan pemerintah kota bengkulu untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan.
pada kesempatan itu, fraksi pan tekankan transparansi dan kesejahteraan rakyat.
baca juga:hut provinsi bengkulu ke 57, ini pesan wakil bupati bengkulu selatan
baca juga:staf ahli setda kota bengkulu ikuti rakor pusda tipd
juru bicara fraksi partai amanat nasional (pan), desy maryani, menyampaikan bahwa fraksinya sejalan dengan semangat pemerintah untuk mengelola keuangan daerah secara terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemakmuran masyarakat.
“fraksi pan tentunya sepakat dan mempertegas bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.
dalam pandangan umumnya, fraksi pan memberikan sejumlah catatan penting setelah mencermati nota keuangan yang disampaikan pemerintah kota.
fraksi pan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi kota bengkulu. fraksi pan turut memberikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kota bengkulu yang tetap positif dalam beberapa tahun terakhir.
disebutkan bahwa tahun 2023 ekonomi tumbuh sebesar 5,53 persen, tahun 2024 tumbuh 5,39 persen dengan nilai pdrb mencapai rp 33,15 triliun. kemudian inflasi berhasil ditekan dari 5,92 persen menjadi 5,21 persen.
pan menilai pencapaian tersebut menunjukkan kinerja pemerintah kota yang baik dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. kemudian pan minta pemkot fokus optimalisasi pad.
fraksi pan juga meminta pemkot bengkulu untuk lebih serius mengawal pendapatan daerah tahun 2026 yang ditargetkan mencapai rp 1,182 triliun. adapun rincian pendapatan asli daerah (pad) yang menjadi sorotan yaitu:
pajak daerah: rp 265,478 miliar, retribusi daerah: rp 19,882 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: rp 3,673 miliar, lain-lain pad yang sah: rp 67,366 miliar.
“fraksi pan mendorong pemerintah kota untuk fokus serius mengawal terealisasinya pad dan mencegah pemanfaatan kegiatan yang tidak produktif,” tegas desy maryani.
selain itu, fraksi pan juga meminta pemerintah kota untuk bersurat kepada pemerintah pusat agar meningkatkan besaran dana kelurahan. usulan ini didasari kondisi kota bengkulu yang menjadi tujuan urbanisasi dari kabupaten sekitar, sehingga kelurahan membutuhkan penguatan pembangunan dari sisi pembiayaan.
“dana kelurahan harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. kota bengkulu sebagai sasaran urbanisasi jelas memerlukan dukungan lebih,” sambungnya.
dengan disetujuinya pengantar nota keuangan apbd 2026 oleh seluruh fraksi, dprd dan pemkot bengkulu selanjutnya akan masuk pada tahap pembahasan detail anggaran. harapannya, apbd 2026 mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota bengkulu.