Proses Penataan Kawasan Danau Dendam Dusun Besar Kota Bengkulu Terus Berlanjut

RADAR BENGKULU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST. M.Si, mengungkapkan bahwa proses penataan lanjutan kawasan Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Dusun Besar Kota Bengkulu oleh pemerintah pusat sedang dalam tahap proses.

Meskipun begitu, proses lelang masih menunggu Forum Group Discussion (FGD) yang direncanakan akan dilaksanakan awal Maret mendatang.

Menurut Tejo, diawal Maret rencananya akan ada FGD khusus untuk Danau Dendam. Namun ia masih menunggu jadwal pastinya, termasuk pemaparan dari tim kementerian terkait.

Detail perencanaan penataan lanjutan kawasan DDTS, lanjutnya, telah dilakukan oleh kementerian dan telah ditetapkan total anggaran proyek pengerjaan yang akan dilaksanakan.

"Untuk perencanaan detail pengelolaan dan penataan kawasan wisata Danau Dendam itu sudah dilaksanakan dan memang muncul kebutuhan anggaran sekitar Rp 70-75 miliar," jelasnya.

BACA JUGA:BKSDA Warning Perambahan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar

BACA JUGA:Awal Januari 2024, Jembatan Elevated Danau Dendam Tak Sudah Diresmikan

Dalam proses penataan kawasan DDTS, koordinasi yang terpadu dengan pihak terkait menjadi kunci. Tejo menekankan bahwa percepatan penataan wisata ini memerlukan kerja sama yang solid dari semua pihak terkait.

"Kami telah menerima paparan dari pemerintah pusat terkait penataan kawasan yang ada, dan beberapa paket juga sudah dilakukan lelang," tambahnya.

Paket lelang yang sudah dilakukan adalah lelang perencanaan untuk Detail Engineering Design (DED).

BACA JUGA:Kapolres Kaur Monitor Rapat Pleno di PPK Kecamatan Kaur Selatan

BACA JUGA:BPS Kaur adakan Focus group Discussion Pembinaan Statistik Sektoral

DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang meliputi gambar teknis, spesifikasi teknis, spesifikasi umum, volume, dan biaya pekerjaan. Dengan lelang ini dilakukan, diharapkan proses penataan lanjutan Danau Dendam dapat dipermudah.

"Kami menunggu hasilnya dulu dari lelang perencanaan, dan sekaligus meminta kepada kementerian agar segera dilakukan lelang fisiknya," ungkap Tejo.