Jangan Terulang Lagi, Ketua DPR RI Minta Audit Independen Terhadap Sistem Pendaftaran Digital

RADAR BENGKULU, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026.

Seperti dikutip dari laman disway.id, menurutnya, persoalan berulang saat pendaftaran anak sekolah ini menjadi cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional.

"Setiap tahun, masalahnya nyaris sama. Antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan, hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah," kata Puan Maharani dalam rilis keterangannya, Rabu 18 Juni 2025.  

"Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun," sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI itu.

Puan menilai kekacauan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuk mengakses pendidikan yang adil dan bermartabat.

BACA JUGA:Mengejar 100 Persen Cakupan Jaminan Kesehatan, Pemprov Bengkulu Genjot Strategi UHC

BACA JUGA:Seragam Sekolah Jangan Jadi Beban, Disdikbud Bengkulu Larang Pungutan

"Ketika anak-anak ditolak dari sekolah yang hanya berjarak ratusan meter dari rumah mereka karena sistem zonasi digital yang tidak masuk akal, maka yang dilukai bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga masa depan," tutur Puan.

Untuk diketahui, pendaftaran siswa baru yang kini bernama SPMB kembali diwarnai dengan ketidakpastian dan protes dari orang tua murid di berbagai tempat.

Adapun SPMB menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya berfokus pada zonasi. SPMB lebih menekankan pada faktor lain seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Akan tetapi banyak orang tua calon peserta didik baru menyatakan kekecewaan mereka lantaran anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, meskipun rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan.

Sebaliknya, beberapa peserta yang tinggal jauh justru berhasil lolos seleksi.  Bahkan, adapula laporan tentang dugaan manipulasi data domisili yang kembali muncul di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Modusnya termasuk perpindahan domisili mendadak dan pemalsuan Kartu Keluarga (KK), yang diduga dilakukan untuk mengejar zona sekolah tertentu.

BACA JUGA:Gubernur Aceh Terima Kasih ke Prabowo Usai 4 Pulau yang Sempat Sengketa Masuk ke Aceh