Temui Mensos, Gubernur Bengkulu Dapat Proyek Sekolah Rakyat Rp 200 Miliar

RADAR BENGKULU – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan kembali menunjukkan komitmennya untuk Bantu Rakyat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Senin (16/6/2025). Helmi membawa pulang sejumlah kesepakatan strategis, termasuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar.

"Kita ke Kementerian Sosial bertemu langsung dengan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan Pak Salahuddin. Alhamdulillah, banyak hal penting yang kita bahas demi masyarakat Bengkulu," ujar Helmi Hasan usai pertemuan.

Salah satu hasil pertemuan yang langsung berdampak besar bagi masyarakat Bengkulu adalah persetujuan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kemensos RI. Sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, dengan nilai proyek mencapai Rp 200 miliar.

"Bantuan dari Kementerian Sosial, Pembangunan satu Sekolah Rakyat Dengan Nilai Pembangunan 200 M (Dua ratus Miliar _Red) dari Kementerian Sosial untuk Bengkulu," katanya.

Namun, untuk merealisasikan proyek tersebut, Kemensos meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lahan seluas delapan hektar. Helmi menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti permintaan tersebut.

BACA JUGA:BKD Provinsi Bengkulu Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap II, yang Lulus Wajib Isi DRHNI

BACA JUGA:Mahasiswa Kembali Suarakan Kenaikan Pajak Kendaraan, Desak Pemprov dan DPRD Segera Revisi Perda Pajak

"Kemensos minta Pemprov Bengkulu menyiapkan Lahan 8 Hektar untuk Pembangunan," tambahnya.

Selain proyek sekolah, Gubernur Helmi juga membahas sejumlah isu strategis lainnya bersama Menteri Sosial dan jajarannya. Salah satunya adalah integrasi program BPJS Kesehatan dalam sistem kesejahteraan sosial terpadu melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG). Program ini diharapkan mampu menyederhanakan dan mengefektifkan pendataan warga miskin, serta mempercepat penyaluran bantuan sosial.

"Selanjutnya melakukan pembahasan BPJS terpadu kesejahteraan sosial/SIKS-NG," terang Helmi.

Helmi juga membahas penguatan Program Keserasian Sosial dan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di beberapa wilayah rawan di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan bagian penting dari perlindungan sosial yang tidak boleh diabaikan.

"Bengkulu adalah wilayah rawan bencana. Maka dari itu, melakukan pembahasan program keserasian sosial dan kegiatan kampung siaga bencana," jelas Helmi.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bengkulu juga menyampaikan usulan alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2026 untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program sosial di daerah. Termasuk pula pembahasan mengenai dukungan dana untuk pengerahan relawan bencana yang selama ini menjadi ujung tombak dalam penanggulangan bencana di daerah-daerah terpencil.

BACA JUGA:Meskipun Pajak Kendaraan Meningkat, Bapenda Klaim Masyarakat Makin Patuh Bayar Pajak