PLTU Batu Bara Diduga Langgar Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup Bungkam

Reporter: windi/rls |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 11 Jun 2025 - 20:46

PLTU Batubara Diduga Langgar Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup Bungkam--

RADAR BENGKULU — Sejumlah warga di berbagai penjuru Pulau Sumatera kini hidup dalam ketakutan dan derita. Debu halus beterbangan setiap hari, air sungai berubah warna, sawah tak lagi menghasilkan panen layak, dan penyakit pernapasan mulai jadi rutinitas pengobatan warga. Tapi hingga hari ini, negara masih bungkam.

Sudah satu bulan sejak Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB)—yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil—melaporkan 16 dugaan kejahatan lingkungan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun, laporan yang diajukan sejak 5 Mei 2025 itu belum mendapat respons.

Dugaan tersebut menyasar sembilan PLTU batubara yang tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan hingga Lampung. Indikasinya beragam—dari pembuangan limbah abu beracun (FABA), dugaan perambahan hutan, hingga pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar.

Di Nagan Raya, Aceh, misalnya, PT PLN Nusantara Power dan PT Meulaboh Power Generation dituding mencampur serbuk kayu dari Hutan Produksi Terbatas ke dalam tungku pembakaran batubara. Di Sumatera Selatan, PT Priyamanaya dituding menutup Sungai Niru demi proyek konstruksi PLTU Sumsel 1. Sementara di Bengkulu, sistem penangkal petir milik PT Tenaga Listrik Bengkulu disebut gagal fungsi, menyebabkan kerugian warga Desa Padang Kuas.

“Kami temukan bukti-bukti nyata bahwa sembilan perusahaan ini terang-terangan mengabaikan hukum lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas Ali Akbar, konsolidator STuEB.

Duka di Tanah Sendiri

Kondisi tak kalah memilukan dialami warga Muara Maung dan Merapi Barat, Sumatera Selatan. Setiap hari, mereka menghirup debu hasil penggalian batubara dan abu dari pembakaran PLTU Keban Agung.

“Sudah ribuan warga kena ISPA, tanah pertanian juga tercemar. Hasil panen palawija merosot tajam,” keluh Sahwan, Ketua Yayasan Anak Padi Lahat.

PLTU Sumsel 1 yang bahkan belum beroperasi penuh, menurut Boni Bangun dari Sumsel Bersih, justru sudah memindahkan aliran anak Sungai Niru dan merusak Bukit Kancil—wilayah resapan air. “Pemerintah harus mengevaluasi keberadaan PLTU ini. Ini bukan hanya merusak alam, tapi juga menghimpit ruang hidup masyarakat,” ujarnya.

Dari Ombilin hingga Sungai Siak

pltu batu bara diduga langgar hukum, kementerian lingkungan hidup bungkam                            radar bengkulu — sejumlah warga di berbagai penjuru pulau sumatera kini hidup dalam ketakutan dan derita. debu halus beterbangan setiap hari, air sungai berubah warna, sawah tak lagi menghasilkan panen layak, dan penyakit pernapasan mulai jadi rutinitas pengobatan warga. tapi hingga hari ini, negara masih bungkam.
sudah satu bulan sejak koalisi sumatera terang untuk energi bersih (stueb)—yang terdiri dari 15 organisasi masyarakat sipil—melaporkan 16 dugaan kejahatan lingkungan ke direktorat jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). namun, laporan yang diajukan sejak 5 mei 2025 itu belum mendapat respons.
dugaan tersebut menyasar sembilan pltu batubara yang tersebar di aceh, sumatera barat, riau, sumatera utara, jambi, bengkulu, sumatera selatan hingga lampung. indikasinya beragam—dari pembuangan limbah abu beracun (faba), dugaan perambahan hutan, hingga pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar.
baca juga:diduga gelapkan pajak sewa alat berat, direktur pt catur pilar jadi tersangka
baca juga:helmi hasan dorong satgassus pad jadi jembatan konflik tambang emas seluma
di nagan raya, aceh, misalnya, pt pln nusantara power dan pt meulaboh power generation dituding mencampur serbuk kayu dari hutan produksi terbatas ke dalam tungku pembakaran batubara. di sumatera selatan, pt priyamanaya dituding menutup sungai niru demi proyek konstruksi pltu sumsel 1. sementara di bengkulu, sistem penangkal petir milik pt tenaga listrik bengkulu disebut gagal fungsi, menyebabkan kerugian warga desa padang kuas.
“kami temukan bukti-bukti nyata bahwa sembilan perusahaan ini terang-terangan mengabaikan hukum lingkungan dan keselamatan masyarakat,” tegas ali akbar, konsolidator stueb.
duka di tanah sendiri
kondisi tak kalah memilukan dialami warga muara maung dan merapi barat, sumatera selatan. setiap hari, mereka menghirup debu hasil penggalian batubara dan abu dari pembakaran pltu keban agung.
“sudah ribuan warga kena ispa, tanah pertanian juga tercemar. hasil panen palawija merosot tajam,” keluh sahwan, ketua yayasan anak padi lahat.
baca juga:5 rekomendasi concealer yang cocok untuk memudarkan bekas jerawat di wajah, bagus dan juga tahan lama!
baca juga:yuk cobain 5 serum untuk kulit kusam dengan budget murah, dibawah 50 ribuan aja loh
pltu sumsel 1 yang bahkan belum beroperasi penuh, menurut boni bangun dari sumsel bersih, justru sudah memindahkan aliran anak sungai niru dan merusak bukit kancil—wilayah resapan air. “pemerintah harus mengevaluasi keberadaan pltu ini. ini bukan hanya merusak alam, tapi juga menghimpit ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
dari ombilin hingga sungai siak
tak hanya di selatan. di sawahlunto, sumbar, alfi syukri dari lbh padang menyebut, faba ditumpuk sembarangan di tepi sungai batang ombilin. “ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. ini bentuk pembiaran atas penjarahan sumber daya yang mengorbankan generasi mendatang.”
syukur, direktur apel green aceh, menambahkan ironi: “nelayan kini tak lagi menarik ikan, tapi batubara. petani hanya panen 30 kilogram per hektar. ratusan warga menderita ispa, negara diam.”
serupa terjadi di aceh barat, kata aldi ferdian dari p2lh aceh, di mana batu bara tumpah ke pesisir pantai tanpa penanganan. “negara seolah jadi mitra kejahatan korporasi,” tegasnya.
baca juga:pemprov bengkulu komitmen wujudkan pemerintahan bersih tanpa korupsi
andri alatas, direktur lbh pekanbaru menilai, janji pensiun dini pltu hanya tinggal wacana. “faba di tenayan raya sudah meresahkan. sungai siak tercemar bertahun-tahun, tapi belum ada upaya pemulihan.”
aji surya, aktivis yayasan srikandi lestari sumut menyebut, pltu pangkalan susu membuat petani menjual sawah, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan anak-anak hidup bergantung obat.
“ini bukan transisi energi. ini tragedi ekologi,” ujarnya pedas.
hambatan laporan dan ironi website pemerintah
upaya masyarakat menyuarakan derita mereka pun terbentur tembok birokrasi. situs lapor.go.id dan portal pengaduan klhk justru dalam kondisi maintenance. “bagaimana bisa laporan disampaikan jika kanalnya saja tidak berfungsi?” tanya deri sopian dari lembaga tiga beradik, jambi.
menurut deri, faba pltu di sarolangun ditumpuk di lokasi terbuka, rawan banjir, dan berpotensi mencemari sungai ale dan tembesi.
sementara itu, di lampung, prabowo pamungkas dari lbh lampung menyoroti limbah batu bara yang mencemari jalan desa akibat truk pengangkut. “jalan rusak, lingkungan rusak, dan negara seolah tidak ada.”
dari tumpukan faba hingga air sungai yang menghitam, dari anak-anak yang sakit hingga nelayan yang pulang hampa—semuanya menyuarakan satu hal: negara harus hadir. jika tidak, sumatera akan terus menghitam, bukan oleh malam, tapi oleh abu yang tak kunjung diurus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 12 JUNI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan