HMI Bengkulu Tagih Janji Helmi Hasan Untuk Selesaikan Antrean Panjang BBM

Keterlambatan Pendistribusian BBM, Warga Bengkulu jadi Korban--
RADAR BENGKULU – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghantam Bengkulu dalam beberapa hari terakhir berbuntut panjang. Tak hanya membuat warga kesulitan beraktivitas, antrean mengular di SPBU kini berubah menjadi sorotan publik terhadap janji politik Gubernur Helmi Hasan yang pernah menyebut akan menghapus antrean BBM dalam 100 hari kerja.
Janji itu kini dipertanyakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu. Melalui Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), Faris Alatas, HMI menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respon Pemerintah Provinsi dalam menyikapi krisis BBM yang melumpuhkan banyak sektor.
“Yang disampaikan Pak Gubernur hanya pernyataan normatif. Seolah melempar tanggung jawab ke pihak lain. Masyarakat dijanjikan solusi, tapi yang diberikan hanya kata-kata,” ujar Faris dengan nada kritis, Sabtu (25/5).
BACA JUGA:Gubernur Helmi: Rumah Roboh Akibat Gempa Dibangun Ulang Tanpa APBD, Target Selesai Sebulan
BACA JUGA:BBM Langka di Kota Bengkulu, Janji Pertamina Tinggal Omong Kosong
Menurut Faris, sebagai kepala daerah, Helmi Hasan semestinya hadir dengan kebijakan konkrit, bukan hanya imbauan dan doa. Ia menilai, krisis BBM saat ini tidak terjadi tiba-tiba. Gangguan distribusi akibat kendala jalur laut seharusnya sudah bisa diprediksi sejak lama.
“Kalau tahu distribusi hanya mengandalkan jalur laut, ya semestinya ada skenario darurat,” kritiknya.
Lebih jauh Faris menyebut, program-program populis seperti Bantu Rakyat hanya menjadi ironi di tengah kelangkaan BBM yang membuat rakyat menderita.
“Ketika rakyat menjerit karena antre BBM berjam-jam, pemerintah malah minta pengertian. Padahal ini tanggung jawab mereka. Pemimpin seharusnya hadir dengan solusi, bukan menenangkan dengan kalimat-kalimat klise,” tegasnya.
Di lapangan, dampak krisis BBM sudah terasa luas. Aktivitas ekonomi warga tersendat, sopir truk dan angkutan umum terpaksa mengantre hingga subuh hanya untuk mendapatkan solar atau Pertalite.
Yang makin membuat gerah, menurut Faris, adalah wacana penurunan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), yang baru menjadi wacana, padahal ini juga merupakan janji politik dari Helmi Hasan sebelum terpilih menjadi Gubernur Bengkulu.
BACA JUGA:Ditagih Janji Turunkan Pajak BBM Oleh Wartawan, Helmi Hasan Siap Realisasikan PBBKB jadi 5 Persen
BACA JUGA:Gubernur Helmi: Rumah Roboh Akibat Gempa Dibangun Ulang Tanpa APBD, Target Selesai Sebulan
Ia juga menyoroti kecenderungan pejabat berlindung di balik alasan klasik. Seperti kerugian Pertamina atau pengerukan Pelindo yang belum rampung.