Gubernur Helmi: Rumah Roboh Akibat Gempa Dibangun Ulang Tanpa APBD, Target Selesai Sebulan

RADAR BENGKULU – Warga Bengkulu yang rumahnya luluh lantak akibat guncangan gempa beberapa hari lalu boleh sedikit bernapas lega. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, memastikan seluruh rumah yang roboh akan dibangun kembali — dan menariknya, tanpa mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rapat koordinasi yang digelar Minggu (25/5), Helmi mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan kebutuhan dana sebesar Rp 4,7 miliar untuk membiayai pembangunan ulang dan perbaikan rumah-rumah warga yang terdampak gempa.

“Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap rakyat. Kami ingin semua yang kehilangan rumah bisa kembali punya tempat tinggal yang layak, dan kami tidak akan menunggu prosedur panjang APBD,” kata Helmi Hasan dengan suara tegas namun tenang.

BACA JUGA:Pasca Gempa di Bengkulu, 1 Orang Meninggal dan Dua Orang Masih Dirawat

BACA JUGA:BBM Langka di Kota Bengkulu, Janji Pertamina Tinggal Omong Kosong

Menariknya, sumber dana untuk proyek cepat tanggap ini berasal dari skema gotong royong. Mulai dari program Corporate Social Responsibility (CSR), donasi Pemkot dan Pemkab, Bank Bengkulu, hingga bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu, semua digerakkan.

“Tidak pakai APBD, biar cepat. Ini semua dari kolaborasi: Pemprov, Pemkot, para bupati, dunia usaha, dan juga masyarakat yang ingin membantu,” ujar Helmi. 

“Intinya, kita tidak bisa biarkan warga terlalu lama tinggal di pengungsian atau tidur beratapkan langit.”

Langkah Gubernur Helmi mendapat sambutan positif dari masyarakat dan sejumlah tokoh. 

Sejumlah rumah yang rata dengan tanah akibat gempa berkekuatan 6,3 magnitudo yang mengguncang Bengkulu pekan lalu kini menjadi fokus perhatian pemerintah.

BACA JUGA:Enam Pemda di Provinsi Bengkulu Sukses Pertahankan WTP, Satu Melorot ke WDP

BACA JUGA:TMMD ke 124: Pengerjaan Jembatan Sudah mencapai 85 Persen

Helmi juga mengumumkan target ambisius. Semua pembangunan dan perbaikan harus selesai dalam waktu satu bulan. "Satu bulan, tidak boleh lebih! Kita harus kerja cepat, rakyat sudah cukup menderita," tandasnya.

Rencana ini juga mencakup rumah-rumah rusak berat yang tidak sepenuhnya roboh, tetapi tidak layak huni. Tim teknis dari Dinas PUPR dan BPBD akan turun langsung memverifikasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran.