JPU Kembali Hadirkan Saksi Lima Pejabat Eselon II Bengkulu di Sidang Rohidin

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Rabu , 14 May 2025 - 20:01

Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, kembali menguak fakta mengejutkan-Ist-

jpu kembali hadirkan saksi lima pejabat eselon ii bengkulu di sidang rohidin                             
 
radar bengkulu  – sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, kembali menguak fakta mengejutkan. lima pejabat eselon ii di lingkungan pemprov bengkulu naik ke kursi saksi dan secara terbuka mengaku menyerahkan uang untuk mendukung pencalonan rohidin dalam pilkada 2024.
lima pejabat itu dalah kepala kesbangpol jaduliwan, kepala dinas p3kb, eri yulian hidayat, kepala inspektorat, heru susanto, kepala disnakertrans, syarifuddin,  kepala dikbud saidirman. 
mereka kompak menyebut, uang yang diberikan disalurkan melalui ajudan pribadi rohidin, evriansyah alias anca.
"karena saya bawahan, dan diminta pak gubernur. kalau pak rohidin bukan gubernur, saya tidak akan memberikan," ujar saidirman di hadapan majelis hakim pengadilan tipikor, rabu (14/5).
 
jumlah uang yang disetor pun tidak sedikit. dalam persidangan terungkap, totalnya mencapai rp 800 juta. rinciannya, syarifuddin rp 200 juta, jaduliwan rp 150 juta, heru susanto rp 40 juta, saidirman rp 150 juta, dan eri yulian rp 50 juta. 
tak hanya uang tunai, dukungan juga berupa pemasangan baliho di sejumlah titik strategis.
majelis hakim yang diketuai paisol langsung menyoroti alasan para pejabat menyerahkan uang. ketika para saksi berdalih soal loyalitas dan tekanan jabatan, hakim tak bisa menyembunyikan kegeraman.
"ini pesta rakyat atau pesta asn? pns tidak boleh terlibat politik praktis. kalian mempertaruhkan jabatan hanya karena disuruh?" semprot paisol.
tak kalah tajam, hakim juga menegur heru susanto yang menjabat sebagai kepala inspektorat, lembaga yang seharusnya mengawasi disiplin asn. 
“bagaimana anda menindak bawahan kalau anda sendiri terlibat langsung?” sindir paisol.
para saksi mengaku dana yang mereka serahkan bukan berasal dari anggaran dinas, melainkan dari tabungan pribadi, tpp (tambahan penghasilan pegawai), bahkan ada yang rela menyisihkan dana pensiun. mereka berdalih tak kuasa menolak perintah atasan.
di sisi lain, rohidin yang duduk di kursi terdakwa membantah keras telah menyuruh bawahannya memotong tpp. ia menegaskan tak pernah menginstruksikan pengumpulan dana secara terstruktur.
“semua itu inisiatif mereka. tidak ada perintah dari saya. saya juga tidak pernah menyuruh memotong tpp atau honor gtt dan ptt,” jelas rohidin membela diri.
ia bahkan mengklaim selalu menginstruksikan agar pembayaran honor gtt dan ptt dilakukan tepat waktu dan sesuai regulasi. 
 
"saya justru menekankan, jangan sampai ada keterlambatan dan jangan bermain-main soal anggaran," ujar mantan gubernur. 
 
di luar ruang sidang, kuasa hukum rohidin, aan julianda, menyoroti bahwa perkara ini sejak awal tidak melibatkan operasi tangkap tangan (ott).
 
“kalau teman-teman masih ingat, 24 november lalu ada delapan orang dibawa ke kpk. tapi dua saksi hari ini, syarifudin dan saidirman, tidak ditangkap. satu dijemput di rumah, satu lagi menyerahkan diri. artinya, tidak ada ott,” terang aan.
ia juga menepis anggapan adanya pemaksaan terhadap para saksi. menurutnya, keterangan saksi menunjukkan dukungan itu murni dari keinginan pribadi.
“jaduliwan bahkan menyebut dirinya tidak pernah diminta ikut tim pemenangan. tapi tetap ikut memberi karena merasa ingin mendukung. ini bukan tekanan, tapi kemauan pribadi,” tambahnya.
 
 
sejauh ini, komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menghadirkan 12 saksi, mayoritas merupakan pejabat eselon ii pemprov bengkulu. jaksa penuntut umum kpk, asril, menyebut sidang akan terus berlanjut dengan menghadirkan semua kepala opd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 15 MEI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan