Tito Karnavian Ungkap Skenario Retreat Kepala Daerah Gelombang Kedua Tahun 2025

RADAR BENGKULU, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan skenario pembekalan atau retret kepala daerah gelombang kedua.

Seperti dikutip dari laman disway.id, Tito mengatakan dua kepala daerah yang baru dilantik, yakni Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol dan Gubernur-Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana, nantinya akan ikut retreat di gelombang kedua itu.

"Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario nanti kita tambah yang dua ini, nanti kita sampaikan," ujar Tito, Minggu, 20 April 2025.

Walaupun demikian, mantan Kapolri itu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai sejumlah skenario retret yang dimaksud. Ia mengatakan akan menjelaskan pada lain kesempatan. "Nanti kita sampaikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani-Hellyana. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39P Tahun 2025 tentang Pemberhentian, Pengesahan, serta Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025–2030.

BACA JUGA:Kejagung Periksa Tiga Saksi Kasus Gratifikasi PN Jakpus

BACA JUGA:Diakui Dunia: Layanan Wealth Management BRI Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney

Sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan jika retret kedua ini kemngkinan ada opsi lokasi lainnya yang sebelumnya digelar di Magelang.

"Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," jelasnya.

Bima Arya menambahkan bahwa konsep pembekalan akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibandingkan gelombang pertama.

Meskipun begitu, pembekalan ini tetap bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan pemahaman mengenai program-program prioritas pemerintah pusat.(*)