OKP Ungkap Dugaan Anggaran Tidak Wajar di KPU Bengkulu Selatan

Reporter: Fahmi |

Editor: Syariah M |

Senin , 14 Apr 2025 - 21:34

Ketua Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Selatan, Apdian Utama, S.E menyampaikan adanya dugaan anggaran tidak wajar di KPU Bengkulu Selatan--

RADAR BENGKULU, MANNA - Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025, yang dalam amar Putusannya diantaranya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang(PSU) secara menyeluruh se-Kabupaten Bengkulu Selatan.

Maka dari itu dari Aliansi OKP dan mahasiswa Bengkulu Selatan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain, adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di Bengkulu Selatan sangat menguras APBD Bengkulu Selatan.

Dimana sebelumnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan PILKADA telah menguras anggaran sebesar 35,8 milyar rupiah. Ditambah lagi dengan anggaran yang diajukan untuk pelaksanakan PSU ini kembali menyedot anggaran belasan milyar.

Namun demikian meskipun puluhan miliar uang rakyat yang digelontorkan sama sekali tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemungutan suara ulang tidak akan terulang kembali.

Adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di Bengkulu Selatan merupakan aib yang sangat memalukan, maka dari itu harus ada langkah kongkrit agar hal ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU. BUP-XXIII/2025 yang dalam Putusannya menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 546 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.

Dengan demikian sangatlah tepat dan beralasan jika pihak yang paling tepat untuk diminta pertanggung jawaban dampak dari putusan dungu yang diambil KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sehinga menimbulkan kerugian materil terhadap daerah.

Dimana Sebelumnya DPD KNPI Bengkulu Selatan bersama OKP Bengkulu Selatan sudah beberapa kali memperingatkan KPU Bengkulu Selatan agar memegang prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan PKPU 8 Tahun 2024,bahkan hal itu juga sudah mengingatkan agar dilakukan elaborasi antara putusan Mahkamah Konstitusi tentang periodesasi dan PKPU 8 Tahun 2024.

Konsekuensi dari pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi eksplisit disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi no: 105/PUU-XIV/2016, semua orang wajib mematuhinya (maksudnya Putusan MK) Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi.

Mencermati bunyi Putusan MK yang disadur diatas sudah sangat jelas bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah sewenang-wenang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah.

okp ungkap dugaan anggaran tidak wajar di kpu bengkulu selatan                            radar bengkulu, manna - berkenaan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 68/phpu. bup-xxiii/2025, yang dalam amar putusannya diantaranya memerintahkan kepada kpu kabupaten bengkulu selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang(psu) secara menyeluruh se-kabupaten bengkulu selatan.
maka dari itu dari aliansi okp dan mahasiswa bengkulu selatan menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada dprd kabupaten bengkulu selatan antara lain, adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di bengkulu selatan sangat menguras apbd bengkulu selatan.
dimana sebelumnya anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada telah menguras anggaran sebesar 35,8 milyar rupiah. ditambah lagi dengan anggaran yang diajukan untuk pelaksanakan psu ini kembali menyedot anggaran belasan milyar.
namun demikian meskipun puluhan miliar uang rakyat yang digelontorkan sama sekali tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemungutan suara ulang tidak akan terulang kembali.
baca juga:rifai tajuddin siap jalankan program bantu rakyat
baca juga:berikut alasan bupati kaur memberhentikan sementara para pejabat
adanya pemungutan suara ulang yang kedua kalinya di bengkulu selatan merupakan aib yang sangat memalukan, maka dari itu harus ada langkah kongkrit agar hal ini tidak terulang kembali dimasa yang akan datang.
putusan mahkamah konstitusi nomor 68/phpu. bup-xxiii/2025 yang dalam putusannya menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan nomor 545 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024, tanggal 22 september 2024 dan menyatakan batal keputusan komisi pemilihan umum kabupaten bengkulu selatan nomor 546 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024, tanggal 23 september 2024.
dengan demikian sangatlah tepat dan beralasan jika pihak yang paling tepat untuk diminta pertanggung jawaban dampak dari putusan dungu yang diambil kpu kabupaten bengkulu selatan sehinga menimbulkan kerugian materil terhadap daerah.
dimana sebelumnya dpd knpi bengkulu selatan bersama okp bengkulu selatan sudah beberapa kali memperingatkan kpu bengkulu selatan agar memegang prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan pkpu 8 tahun 2024,bahkan hal itu juga sudah mengingatkan agar dilakukan elaborasi antara putusan mahkamah konstitusi tentang periodesasi dan pkpu 8 tahun 2024.
baca juga:polres bs siapkan ratusan personel gabungan untuk amankan debat psu
baca juga:ini harapan bpjs bs kepada rumah sakit, untuk masyarakat pengguna pelayanan bpjs
konsekuensi dari pengabaian terhadap putusan mahkamah konstitusi eksplisit disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi no: 105/puu-xiv/2016, semua orang wajib mematuhinya (maksudnya putusan mk) apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi.
mencermati bunyi putusan mk yang disadur diatas sudah sangat jelas bahwa kpu kabupaten bengkulu selatan telah sewenang-wenang mengabaikan putusan mahkamah konstitusi terkait periodisasi masa jabatan kepala daerah.
bahwa secara runutan peristiwa yang kami lakukan, mulai dari bersurat kepada kpu kabupaten bengkulu selatan dengan nomor :008/dpd knpi-bs/vii/2024, melaksanakan hearing antara dprd kabupaten bengkulu selatan kpu kabupaten bengkulu selatan dan dpd knpi bengkulu selatan bersama 9 okp kabupaten bengkulu selatan, serta melakukan diskusi bersama yang diselenggarakan kpu kabupaten bengkulu selatan.
yang pada setiap kesempatan tersebut pihaknya selalu mengingatkan kepada kpu kabupaten bengkulu selatan untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. meminta kepada kpu bengkulu selatan untuk melakukan elaborasi antara pkpu 8 tahun 2024 tersebut dan putusan mahkamah konstitusi terkait periodesasi masa jabatan kepala daerah.
dimana hal tersebut juga ditanyakan kembali oleh hakim ketua mahkamah konstitusi dr. suhartoyo, s.h., m.h. yang dalam jawabannya komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan mengakui akan adanya proses elaborasi tersebut namun mereka tetap mengangkangi putusan mahkamah konstitusi terkait periodesasi.
dari runutan peristiwa tersebut sangatlah tidak ada keraguan bagi kami untuk meyakini bahwa komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan telah secara sengaja mengabaikan putusan mahkamah konstitusi.
adanya dugaan menyalah gunakan wewenang dan anggaran penyelenggaraan pilkada, seperti pengadaan fasilitas hp mewah untuk komisioner kpu, dugaan mark up anggaran launching pilkada yang sampai saat ini kita tidak tahu output dari kegiatan mewah tersebut, dan pengadaan alat peraga kampanye yang diduga tidak sesuai standar.
dari runutan diatas kami menyimpulkan bahwa komisioner kpu kabupaten bengkulu selatan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu maka dari itu kami meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan sebagai refresentasi dari seluruh masyarakat kabupaten bengkulu selatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau sekurangnya kami meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan untuk memberikan surat rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik pemilu yang dilakukan kpu bengkulu selatan.
pihaknya juga meminta kepada dprd kabupaten bengkulu selatan untuk segera membentuk pansus, guna menelusuri penggunaan anggaran pilkada dan psu sebagai bentuk pertanggung jawaban dihadapan rakyat bengkulu selatan dan pertanggung jawaban di hadapan tuhan.
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) uud 1945. sebagai negara hukum, semua tindakan penyelenggara negara harus berdasar pada hukum dan tunduk pada putusan lembaga peradilan, salah satunya mahkamah konstitusi (mk). mk memegang peranan penting sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dengan kewenangan memutus perkara yang hasil putusannya bersifat final dan mengikat.
namun, dalam praktiknya terdapat persoalan ketika lembaga negara tidak melaksanakan atau bahkan melanggar putusan mk. kajian ini akan membahas dasar hukum serta konsekuensi dari tindakan tersebut.dasar hukum
uud 1945 pasal 24c ayat (1)mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. uu no. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi jo. uu no. 8 tahun 2011 putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat." (pasal 10 ayat (1))
prinsip negara hukum (pasal 1 ayat (3) uud 1945) negara indonesia adalah negara hukum.yurisprudensi mahkamah konstitusi - putusan mk no. 005/puu-iv/2006 menegaskan sifat final dan mengikat serta keharusan pelaksanaan putusan mk oleh semua pihak.putusan mahkamah konstitusi no: 105/puu-xiv/2016 semua orang wajib mematuhinya (maksudnya putusan mk) apabila terdapat pihak yang tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi.
analisis konsekuensi
beberapa konsekuensi penting yang bersifat hukum tata negara, politik, dan etik yang terjadi akibat pengabaian putusan mahkamah konstitusi yaitu konsekuensi konstitusional mengabaikan putusan mk berarti melanggar konstitusi.
tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience). konsekuensi hukum tata negara
keputusan atau kebijakan lembaga negara yang bertentangan dengan putusan mk menjadi cacat hukum.
dapat memicu sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kembali diajukan ke mk.
konsekuensi politik
lembaga negara atau pejabat yang bersangkutan dapat kehilangan legitimasi di hadapan publik.tekanan politik dari dpr, partai politik, lembaga pengawasan, serta masyarakat sipil dapat meningkat.konsekuensi etik dan moral
pelanggaran terhadap putusan mk mencederai etika penyelenggaraan negara.
pejabat terkait dapat dikenakan sanksi etik oleh lembaga internal seperti majelis kehormatan, atau organisasi profesi bila relevan. delegitimasi dan konsekuensi politik
selain aspek hukum, mengabaikan putusan mk akan menjatuhkan kredibilitas kpu sebagai penyelenggara pemilu.
ini bisa memicu gelombang protes, delegitimasi hasil pemilu, bahkan pemakzulan atau permintaan pemberhentian melalui mekanisme politik.
potensi impeachment
jika pelanggaran dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, maka dapat menjadi dasar bagi dpr untuk memproses pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 7b uud 1945.
pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi adalah wujud nyata dari penghormatan terhadap supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum. setiap lembaga negara wajib tunduk dan patuh terhadap putusan mk demi menjaga ketertiban hukum, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan. keengganan atau pembangkangan terhadap putusan mk bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai demokrasi dan integritas negara hukum indonesia. kpu sebagai lembaga negara yang setiap langkah dan putusannya harus berdasarkan hukum sudah seharusnyal tidak boleh mengabaikan putusan mk, karena bukan hanya soal etika atau administrasi, tetapi bisa berdampak pada aspek hukum, politik, hingga pidana. putusan mk adalah final dan wajib dilaksanakan.
ketua pemuda muhammadiyah bengkulu selatan, apdian utama, s.e menyampaikan meminta dprd bengkulu selatan merekomendasikan/meminta bpk agar melakukan audit investigasi terhadap dana hibah sebesar rp 25 miliar di kpu bengkulu selatan. ada dugaan ketidakwajaran anggaran.
"dari informasi yang kita dapat, misalnya anggaran launching pilkada yg infonya mencapai 700 juta, anggaran launching tersebut  diduga tidak wajar dan melebihi pagu anggaran yg telah ditetapkan kpu ri yang mana infonya kpu menetapkan pagu anggaran launching maksimal 300 juta, tapi kenapa anggaran melebihi 300 juta,"ungkap apdian saat hering bersama dpr diruang rapat senin(14/04).
selanjutnya anggaran pengundian nomor urut juga ada indikasi anggaran yang tidak wajar, infonya anggaran pengundian nomor urut mencapai 300 juta. anggaran tersebut  diduga tidak wajar, karena acara pengundian cuman satu jam dua jam dan hanya digelar di halaman kantor kpu masa anggarannya mencapai 300 juta, sangat tidak wajar
"untuk itu kami dari okp bengkulu selatan meminta bpk lakukan audit investigasi anggaran tidak wajar di kpu bengkulu selatan,agar nantinya semua anggran yang ada di kpu sesuai dengan peruntukannya dan tidak terkesan dipaksanakan,"jelas apdian.
dari hasil hering yang dilakukan ketua dprd bengkulu selatan hartono,se.map menyampaikan menampung semua yang disampaikan oleh perwakilan seluruh okp yang hadir,bahkan bangga dengan kepedulian yang tinggi dari seluruh okp yang ada atas demokrasi di indonesia.
psu ya g terjadi di bengkulu selatan merupakan putusan mahkamah konstitusi (mk)akibat mungkin pelaksanaan pemilu di indonesia ini masih ada yang perlu dibenahi,apakah psu itu disebabkan karena sistemnya yang belum fokus ada juga psu yang terjadi karena keteledoran dan kesengajaan baik itu penyelenggara baik itu peserta.
"penyebab - penyebab seperti itulah nantinya yang akan kita kaji mengapa terjadinya psu,kusus di bengkulu selatan.kemudian kita berikan masukan kepada lembaga - lembaga yang berwenang membuat regulasi - regulasi sehingga masalah - masalah yang merugikan seperti psu bisa kita minalisir kedepannya,dan penegakan demokrasi tetap harus kita tegakkan,"ungkap juli.
terkait adanya dugaan kerugian keuangan daerah bengkulu selatan,julipun menambahkan bukan hanya kerugian daerah saja tetapi kerugian di indonesia.akibat sistemnya seperti itu dan bersepakat apabila terjadi adanya gugatan muaranya pasti ke mk dan pustisan itu harus dilaksanakan.
kenapa terjadi putusan mk seperti itu,mari sama - sama untuk mempelajari hal itu,kalau hal itu terjadi karena adanya kelmenahan sistem,mari berbenah.kalau pssu itu terjadi akibat kesalahan kesengajaan oleh oknum baik penyelenggara maupun peserta maka harus ditindak.
"artinya kita harus fair melihat itu,kenapa bisa terjadi psu.terjadi adanya dugaan penggunaan dana pilkada oleh kpu bengkulu selatan yang disampaikan oleh perwakilan okp bengkulu selatan,harus dipelajari lagi dan mencari data-data yang valid baru nantinya serahkan ke aparat penegak hukum(aph)dan kepada pihak dprd pasti akan kita tindak lanjuti,satu sen pun harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,"pungkas  juli.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 15 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan