Gubernur Rohidin Soroti Sejumlah Kendala yang Dihadapi HNSI Bengkulu

RADAR BENGKULU -  Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi oleh para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Bengkulu, dan menganggap perlu adanya penguatan organisasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Rohidin setelah menerima audiensi dari Pengurus HNSI Provinsi Bengkulu di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu pada Senin 22 Januari 2024.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur membahas upaya penguatan HNSI sebagai organisasi profesi nelayan dari perspektif dukungan pemerintah daerah.

"Pertemuan ini membahas terkait penguatan HNSI Provinsi Bengkulu yang merupakan organisasi profesi nelayan dari sisi dukungan pemerintah daerah. Sehingga nelayan bisa semakin sejahtera dan berdaya saing serta berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan ikan Bengkulu," ungkap Gubernur Rohidin.

BACA JUGA: Untuk Pendampingan Hukum Perdata dan Ketatanegaraan, Pemprov dan Kejati Bengkulu MoU

BACA JUGA:307 ASN Pemprov Bengkulu Pensiun, 3 Jabatan Kepala Dinas Akan Dilelang

Gubernur ke-10 Bengkulu ini menekankan perlunya dibuatnya MoU antara HNSI dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat organisasi. 

Menurutnya, hal ini dapat membantu eksistensi HNSI dengan melibatkan dukungan pemerintah dan kepolisian dalam menangani potensi permasalahan yang mungkin muncul.

"Sehingga eksistensi HNSI ini bisa terbantu dengan pemerintah dan pihak kepolisian jika ada permasalahan," tambahnya.

Ketua DPD HNSI Provinsi Bengkulu, H. Adhar, menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk mengungkapkan beberapa persoalan langsung kepada Gubernur Bengkulu.

Salah satu permasalahan yang diangkat adalah kurangnya ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yang saat ini hanya terdapat satu di Kota Bengkulu.

BACA JUGA:Persiapan Pemilu 2024 di Kabupaten Kaur Terus Dimatangkan

BACA JUGA:Pemda Bengkulu Selatan Inginkan Pengolahan Khusus Sampah Pasar Kutau

"Jadi, salah satu kendala kami yaitu belum tersedianya SPBN di 5 kabupaten. Kami berharap ini bisa mendapatkan dukungan dari Pemprov Bengkulu," ungkapnya.