Terkait LHP II, Ketua DPRD Bengkulu Utara Dorong Pertahankan Kepatuhan

RADAR BENGKULU - Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.Ip menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II awal tahun ini yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Parmin menuturkan, trend Opini Wajar Tanpa Pengecualian juga diharapkannya harus terus dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Utara. 

Hal ini  akan bisa dicapai bukan hanya dengan komitmen dari pimpinan daerah, namun juga seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama.

“Komitmen yang sama untuk patuh pada aturan dan menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut harus diterapkan di seluruh jajaran,” terangnya. 

Ia juga menerangkan, saat ini pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang patuh pada aturan, bersih dan transparan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi salah satu acra untuk mengukur apakah yang dilakukan pemeriksaan daerah  sudah sesuai dengan aturan. 

BACA JUGA:DPRD BU Perjuangkan Honorer, Datangi KemenPAN RB

BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Minta Orang Mampu & Pedagang Besar Tak Gunakan Gas Subsidi

“Kita tentunya harus terbuka dan menyampaikan hasil kerja pada masyarakat dan membuka diri untuk diawasi oleh semua pihak,” terangnya. 

Parmin tegaskan, DPRD Bengkulu Utara memiliki fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Sehingga dewan bukan hanya melakukan pengesahan anggaran sesuai dengan program yang diajukan pemerintah dan dibahas dengan DPRD, baik bersama badan anggaran maupun dalam pembahasan rapat dengar pendapat. 

Namun DPRD juga melakukan pengawasan agar program-program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan dan target yang dibahas antara pemerintah dengan DPRD. Laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi salah satu indikator yang dijadikan bahan oleh DPRD untuk melakukan pembahasan.

Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, DPRD akan mengontrol dan memastikan bahwa rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. 

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga akan dijadikan bahan pengawasan oleh DPRD untuk memastikan pemerintah daerah sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi tersebut,” pungkas Parmin. 

Parmin hadir ke ke BPK RI bersama jajaran pejabat Pemda Bengkulu Utara yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap.