Sosialisasi: Stop Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun, Bisa Dipenjara 5 Tahun Denda Rp 1 Miliar

Reporter: Seno |

Editor: Syariah M |

Rabu , 05 Feb 2025 - 20:29

Sosialisasi: Stop Alih Fungsi Sawah Jadi Kebun-Seno/RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Jajaran aparat penegak hukum (APH) mengingatkan kepada pemilik lahan sawah tidak mengalih fungsikan menjadi lahan perkebunan, seperti kebun kelapa sawit dan lainnya.

Bagi yang mengalih fungsikan lahan sawah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi perkebunan bisa diacam pidana penjara paling lama 5 tahun, serta denda palingbbanyak Rp 1 miliar sebagaimana tertuang dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hal ini disampikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Mukomuko dalam acara Sosialisasi Pencegahan Alih Fungsi Lahan Padi yang diadakan Kelompok Tani (Poktan) Sido Dadi Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjunto di Balai Desa Kota Praja, Rabu, 5 Februari 2025.

Ketua Poktan Sido Dadi Desa Kota Praja, Suparno mengatakan, Sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan agar tidak ada masyarakat pemilik lahan pertanian pangan tersandung hukum.

Kata Suparno, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit itu sudah mulai terjadi. Bahkan ada lahan hasil cetak sawah sudah dijadikan lagi menjadi kebun sawit.

Akibatnya, lahan persawahan di Kabupaten Mukomuko semakin sempit. Otomatis produksi padi juga bisa terancam turun.

"Yang penting itukan kita kasih tahu kalau mengalihfungsikan sawah jadi kebun ada sanksinya. Bisa dipenjara, ada denda, sampai kesitu. Tapi kan kalau kami tidak tahu Undang-undangnya yang mana," kata Suparno.

"Makanya penting bagi kami dilaksnakan sosialisasi ini, supaya para petani, pemilik lahan tau hukumnya. Bisa jadi perhatian dan tidak melakukan alih fungsi lahan yang ada konsekuensi pidananya," sambung Suparno.

Dalam sosialisasi ini, Poktan menggandeng Kejari Mukomuko, Polres Mukomuko dan Dinas Pertanian sebagai narasumber.

Kajari Mukomuko, Yusmanelly, SH., MH dalam pemaparan materinya menegaskan, banyak dasar hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan.

Kajari menegaskan, alih fungsi lahan pertanian pangan seperti sawah menjadi perkebunan, pemukiman dan lainnya merupakan tindakan ilegal.

sosialisasi: stop alih fungsi sawah jadi kebun, bisa dipenjara 5 tahun denda rp 1 miliar                            radar bengkulu, mukomuko - jajaran aparat penegak hukum (aph) mengingatkan kepada pemilik lahan sawah tidak mengalih fungsikan menjadi lahan perkebunan, seperti kebun kelapa sawit dan lainnya. 
bagi yang mengalih fungsikan lahan sawah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi perkebunan bisa diacam pidana penjara paling lama 5 tahun, serta denda palingbbanyak rp 1 miliar sebagaimana tertuang dalam pasal 72 undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
hal ini disampikan oleh pihak kejaksaan negeri (kejari) dan polres mukomuko dalam acara sosialisasi pencegahan alih fungsi lahan padi yang diadakan kelompok tani (poktan) sido dadi desa kota praja, kecamatan air manjunto di balai desa kota praja, rabu, 5 februari 2025. 
ketua poktan sido dadi desa kota praja, suparno mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilaksanakan agar tidak ada masyarakat pemilik lahan pertanian pangan tersandung hukum. 
kata suparno, alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit itu sudah mulai terjadi. bahkan ada lahan hasil cetak sawah sudah dijadikan lagi menjadi kebun sawit. 
baca juga:jawaban tegas ketua dprd mukomuko atas tuntutan aliansi honorer r2 dan r3 
baca juga:korkab tapm setuju inspektorat pakai tenaga ahli dinas pupr audit kegiatan fisik dana desa
akibatnya, lahan persawahan di kabupaten mukomuko semakin sempit. otomatis produksi padi juga bisa terancam turun. 
"yang penting itukan kita kasih tahu kalau mengalihfungsikan sawah jadi kebun ada sanksinya. bisa dipenjara, ada denda, sampai kesitu. tapi kan kalau kami tidak tahu undang-undangnya yang mana," kata suparno. 
"makanya penting bagi kami dilaksnakan sosialisasi ini, supaya para petani, pemilik lahan tau hukumnya. bisa jadi perhatian dan tidak melakukan alih fungsi lahan yang ada konsekuensi pidananya," sambung suparno. 
dalam sosialisasi ini, poktan menggandeng kejari mukomuko, polres mukomuko dan dinas pertanian sebagai narasumber. 
kajari mukomuko, yusmanelly, sh., mh dalam pemaparan materinya menegaskan, banyak dasar hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. 
kajari menegaskan, alih fungsi lahan pertanian pangan seperti sawah menjadi perkebunan, pemukiman dan lainnya merupakan tindakan ilegal. 
baca juga:modernisasi pertanian bisa picu generasi muda turun bertani 
baca juga:sabet medali 100 persen, double kick atlet taekwondo mukomuko mengagumkan 
"berdasarkan uu nomor 41 tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda rp 1 miliar," tegasnya. 
senada dengan kajari, kanit tipikor, satreskrim polres mukomuko, ipda. radi yang mewakili kapolres mukomuko, akbp. yana supriatna, s.ik., m.si dalam pemaparannya juga menegaskan, pelaku alih fungsi lahan bisa diancam pidana. sekalipun dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri. 
penindakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain ini bukan tidak pernah dilakukan. 
ia menceritakan pengalamannya menangani perkara dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun di daerah lain. dari kasus awal dugaan pengalihan fungsi lahan merembet sampai dugaan tindak pidana korupsi. karena lahan sawah yang dialihfungsikan adalah lahan hasil cetak sawah program pemerintah. 
"jadi, dengan adanya sosialisasi ini, jangan ada lagi sawah yang dialihfungsikan. karena nanti bisa ada tindakan hukum," kata ipda. radi mengingatkan. 
baca juga:3 bahasa daerah mukomuko bakal jadi muatan lokal sekolah 
baca juga:12 desa di mukomuko ajukan pencairan dd tahap pertama 
sementara, kadis pertanian mukomuko, pitriyani, s.pt mengatakan, kemandirian pangan amat penting bagi sebuah negara. sebab itulah pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
terwujudnya ketahanan pangan nasional tidak lepas dari tersedianya lahan pangan yang cukup. maka, lahan pangan seperti sawah yang sudah ada, tidak berkurang. justru harus semakin diperluas. 
ditengah program presiden ri prabowo subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin. negara pasti sekitar mungkin mempertahankan lahan pertanian pangan yang sudah ada. 
"sebagai bentuk kompensasi, sebagain besar sarana dan prasarana pertanian sudah diluncurkan oleh pemerintah agar lahan pertanian pangan kita produktif. kalau masih ada kekurangan ada sawah yang kesulitan air, nanti kita cari solusi," ujarnya. 
"terkait pencegahan alih fungsi lahan ini sudah disosialisasikan, tidak menutup kemungkinan nanti ada penindakan. jangan sampai ada petani kita tersandung hukum kasus alih fungsi lahan pertanian pangan ini," demikian pitriyani. 
sosialisasi pencegahan alih fungsi lahan pertanian padi ini diikuti oleh poktan kota praja, poktan agung jaya, sp5 air manjunto, dan poktan desa lubuk gedang, kecamatan lubuk pinang.