Kades di Mukomuko Ngadu dengan Dewan Gara-gara Audit Inspektorat Banyak Temuan

Reporter: Seno |

Editor: Syariah M |

Rabu , 22 Jan 2025 - 21:49

Hearing APDESI dengan Komisi 1 DPRD Mukomuko, Rabu, 22 Januari 2025-Seno/RADAR BENGKULU-

Jubir: Janganlah Menciptakan Sejarah Buruk

RADAR BENGKULU, MUKOMUKO - Gara-gara audit Inspektorat terhadap kegiatan fisik Dana Desa tahun 2024 banyak temuan, para Kades di Mukomuko dengan bendera APDESI ngadu ke Komisi 1 DPRD Mukomuko.

Hearing antara puluhan Kades dengan Pimpinan dewan dan Komisi 1 DPRD dilaksnakan pada hari Rabu, 22 Januari 2025 di ruang serba guna gedung wakil rakyat.

Pertemuan itu dihadiri langsung Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, Waka II, Damsir, SH, Ketua Komisi 1, Armansyah, ST serta anggota Komisi 1, Tabrani, Maskur, Nugi.

Para Kades mengadukan persoalan internal antara pemerintah desa dengan instansi Pemkab Mukomuko khususnya Inspektorat prihal pemeriksaan/audit kegiatan fisik Dana Desa tahun 2024.

Disinyalir, kegiatan fisik yang dilaksanakan pemerintah desa di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2024 banyak temuan (selisih perhitungan).

Para Kades dan aparatur desa tidak bisa menerima sepenuhnya hasil pemeriksaan tersebut. Sebab acuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Inspektorat menggunakan acuan tim ahli dari instansi di Pemkab Mukomuko.

Sementara pemerintah desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaksanakan pembangunan fisik berdasarkan acuan dari tim ahli atau pendamping desa teknis infrastruktur (PDTI).

Juru bicara APDESI Mukomuko, yakni Kades Nelan Indah Kecamatan Teramang Jaya, Hendi Kusrianto menyampaikan dan meminta Komisi 1 DPRD Mukomuko bisa memfasilitasi persoalan internal ini.

Kata Hendri, PDTI merupakan perpanjangan Kementrian Desa yang diberi kewenangan untuk pendampingan dan memverifikasi RAB dan Gambar yang dibuat kader teknis desa (KTD).

"Dan kami yakin (hasil verifikasi RAB/gambar PDTI) sesuatu yang benar sebagai rujukan TPK dalam melaksanakan semua kegiatan fisik ditahun berjalan," paparnya.

kades di mukomuko ngadu dengan dewan gara-gara audit inspektorat banyak temuan                            jubir: janganlah menciptakan sejarah buruk
radar bengkulu, mukomuko - gara-gara audit inspektorat terhadap kegiatan fisik dana desa tahun 2024 banyak temuan, para kades di mukomuko dengan bendera apdesi ngadu ke komisi 1 dprd mukomuko. 
hearing antara puluhan kades dengan pimpinan dewan dan komisi 1 dprd dilaksnakan pada hari rabu, 22 januari 2025 di ruang serba guna gedung wakil rakyat. 
pertemuan itu dihadiri langsung ketua dprd mukomuko, zamhari, waka ii, damsir, sh, ketua komisi 1, armansyah, st serta anggota komisi 1, tabrani, maskur, nugi. 
para kades mengadukan persoalan internal antara pemerintah desa dengan instansi pemkab mukomuko khususnya inspektorat prihal pemeriksaan/audit kegiatan fisik dana desa tahun 2024. 
disinyalir, kegiatan fisik yang dilaksanakan pemerintah desa di kabupaten mukomuko pada tahun 2024 banyak temuan (selisih perhitungan). 
baca juga:disdikbud mukomuko jelaskan alasan seragam sekolah gratis mi dan mts baru akan dibagikan 
baca juga:bakal cari solusi, zamhari ketua dprd mukomuko prihatin dengan jalan talang buai
para kades dan aparatur desa tidak bisa menerima sepenuhnya hasil pemeriksaan tersebut. sebab acuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor inspektorat menggunakan acuan tim ahli dari instansi di pemkab mukomuko. 
sementara pemerintah desa melalui tim pelaksana kegiatan (tpk) melaksanakan pembangunan fisik berdasarkan acuan dari tim ahli atau pendamping desa teknis infrastruktur (pdti).
juru bicara apdesi mukomuko, yakni kades nelan indah kecamatan teramang jaya, hendi kusrianto menyampaikan dan meminta komisi 1 dprd mukomuko bisa memfasilitasi persoalan internal ini. 
kata hendri, pdti merupakan perpanjangan kementrian desa yang diberi kewenangan untuk pendampingan dan memverifikasi rab dan gambar yang dibuat kader teknis desa (ktd).
"dan kami yakin (hasil verifikasi rab/gambar pdti) sesuatu yang benar sebagai rujukan tpk dalam melaksanakan semua kegiatan fisik ditahun berjalan," paparnya. 
baca juga:target tanam jagung semestinya dibarengi dengan target produksi 
baca juga:bangkai lumba-lumba yang terdampar di pantai air punggur mukomuko dikubur 
masih disampaikan hendi kusrianto, dihadapan pimpinan dewan dan komisi 1 dprd mukomuko, apdesi meminta diberikan toleransi atau pertimbangan atas temuan selisih perhitungan oleh tim ahli (ta) kabupaten (actual chek). 
adapun toleransi yang diajukan yaitu, temuan diatas rp 10 juta dimohon pertimbangan agar diberikan kesempatan melanjutkan atau menyempurnakan pembangunan yang diawasi oleh pemeriksa, pdti dan masyarakat. 
"untuk temuan di bawah rp 10 juta agar dihapus," sampai hendi. 
berikut ini penyampaian lengkap para kades atas nama apdesi kepada lembaga legislatif mukomuko pada saat pertemuan;
tujuan menghadap:
1. meminta kepada bapak dewan yang terhormat (komisi i) agar dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan internal ini dengan dinas instansi terkait bersama ta id kab/pdti kecamatan (utusan kemedes) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pendampingan/memferifikasi rab/gambar dari ktd sebagai acuan pembangunan desa melalui dana desa yang dikelola secara swakelola (sebagaimana permendes pdtt 3 tahun 2015 tentang pendaping desa// atau dapat dilihat pada kak pdp/pdti revisi 2018). dan hal ini kami percaya adalah sesuatu yang benar sebagai rujukan tpk dalam melaksanakan semua kegiatan ditahun berjalan.
2. karena dd dikelola secara swakelola maka dalam hal ini kami meminta agar diberikan tolerensi/pertimbangan atas temuan dari selisih perhitungan oleh ta kab (actual check) dari perencanaan awal dengan klasifikasi berjenjang, seperti:
- temuan diatas 10 jt agar dipertimbangkan dan
- temuan dibawah 10 jt agar dihapuskan
sebab dapat kami sampaikan dalam ruang sidang yang terhormat ini bahwa pelaksanaan dd dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan pola padat karya tunai, akan tetapi dalam pertanggungjawabannya demi kelancaran pengadministrasian oleh pemerintah desa ada anggaran yang tidak dituangkan dalam apbdes yang menjadi penunjang kegiatan yang khalay dikeluarkan seperti:
- biaya transportasi pencairan dana desa dan biaya survey olh tpk
- biaya konsumsi seperti titik nol, monev, rekon
- biaya atk pelaporan seperti materai, atk, foto copi, tinta dsbnya.....
oleh karena itu minimal 1 % dari nilai pagu kegiatan dikeluarkan untuk kegiatan diatas dalam 1 tahun berjalan.
3. kami masih berimpati untuk membangun desa, yang merupakan bagian dari kabupaten mukomukmo, untuk itu kami diberikan juga ruang diskusi dalam perlindungan, pembinaan, arahan dan terobosan diluar sumber daya yang kami miliki tentu kepada semua pihak yang berkompeten. sebab janganlah menciptakan sejarah buruk hal yang baru di era sekarang diluar ketidakbiasaan. dan sebaliknya kami sangat meyakini bahwa apa yang telah dilakukan apip melalui irban bersama tim ahli kab, sudah sesuai dengan fungsinya, akan tetapi kami mohon mengedapan pembinaan selain penindakan yang akhirnya memberikan dampak negative ditengah masyarakat dalam rangka kami melakukan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa di desa kami masing-masing.
4. jika kami terindikasi bersalah dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024, pada kesempatan ini kami mengajak bapak dewan yang terhormat dan semua pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusinya.... kami menyadari juga bahwa tiada gading yang tak retak,,,, kita selaku umat manusia selalu ada kesalahan dan kekhilafan tentu marilah kita mencari pembenaran dari pada ketidakpastian daripada mencari kesalahan dari pada keraguan.... biar juga kami belajar dari birokrasi ini.
sembari berdoa semoga allan swt memberikan petunjuk, kelancaran dan kemudahan kepada kita semua sehingga hasil akhir dari pertemuan ini dapat sesuai dengan keingan bersama,........alfatihah
demikian yang dapat kami sampaikan.
ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah mengatakan, hearing ini dilaksanakan didasari dari surat apdesi beberapa hari yang lalu. 
"kami sengaja baru mengundang para kades, belum mengundang pihak terkait lain, karena kita mau fokus mendengarkan yang ingin disampikan dari pihak pemerintah desa," kata arman. 
lanjutnya, apa yang sudah disampikan oleh para kades dalam pertemuan, sudah ditampung dan menjadi catatan komisi 1. untuk selanjutnya, keterangan para kades ini akan dikonfrontir dengan penjelasan pihak terkait seperti inspektorat maupun dpmd mukomuko. 
"nanti kami akan memanggil pihak inspektorat, dpmd dan juga instansi lainnya. tapi masih kami jadwalkan," demikian armansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, KAMIS 23 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan