APBD 2025 Tertunda, Pemprov Klaim Gaji ASN Provinsi Bengkulu Tetap Lancar

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 02 Jan 2025 - 21:54

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi SPd, MM--

“Kami bingung juga kenapa evaluasi ini lambat. Sudah hampir satu bulan belum ada kejelasan. Padahal ini sangat penting untuk kelancaran kegiatan di awal tahun,” keluhnya.

Edwar menambahkan, belum selesainya evaluasi APBD berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam anggaran.

“Semua kegiatan yang dibiayai APBD 2025 tidak bisa dimulai sejak awal tahun. Ini tentu menghambat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Edwar berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut, sehingga Pemprov Bengkulu bisa segera menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski situasi ini menimbulkan sejumlah kendala, Pemprov Bengkulu tetap optimistis bahwa evaluasi APBD 2025 akan segera rampung. Haryadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat proses evaluasi.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Kemendagri. Harapannya, evaluasi ini segera selesai agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.

Dengan gaji ASN yang tetap lancar, Pemprov Bengkulu setidaknya berhasil menjaga kestabilan finansial para pegawai di tengah tantangan administratif ini. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan semua program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa hambatan.

Keterlambatan evaluasi APBD tidak hanya menjadi masalah bagi Provinsi Bengkulu, tetapi juga menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki proses pengelolaan anggaran di masa depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyusun APBD agar tidak terulang lagi keterlambatan yang menghambat pelayanan publik.

“Ke depan, kita harus memastikan bahwa penyusunan APBD dan evaluasinya berjalan lebih efisien. Kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan Kemendagri sangat penting untuk memastikan semua berjalan sesuai jadwal,” tutur Edwar.

apbd 2025 tertunda, pemprov klaim gaji asn provinsi bengkulu tetap lancar                            dprd soroti keterlambatan evaluasi apbd
radar bengkulu  – meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun anggaran (ta) 2025 provinsi bengkulu masih dalam proses evaluasi kementerian dalam negeri (kemendagri), gaji aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tetap dibayarkan tepat waktu. 
kepastian ini disampaikan pelaksana harian (plh) sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, dr. haryadi spd, mm.
“iya, tidak ada masalah dengan isu yang beredar bahwa asn tidak menerima gaji. per 1 januari, gaji sudah ditransfer ke rekening masing-masing asn,” ujar haryadi saat ditemui, kamis (2/1).
namun, di balik kelancaran pembayaran gaji, ada persoalan lain yang muncul akibat tertundanya evaluasi apbd. kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2025 belum bisa dilaksanakan karena apbd belum mendapat lampu hijau dari kemendagri.
“memang ada dampak. kegiatan belum bisa berjalan karena apbd masih dievaluasi. tapi kami yakin, dalam waktu dekat evaluasi ini akan selesai,” tambah haryadi dengan optimisme.
baca juga:pln berikan bonus diskon 50% tanpa registrasi apapun, begini cara mendapatkannya
baca juga:perubahan layanan kesehatan kota bengkulu, seluruh puskesmas terapkan blud di 2025
terpisah kepala bidang anggaran badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, rizqi al fadli sip, msi, menyebutkan bahwa total anggaran untuk membayar gaji asn di lingkungan pemprov bengkulu mencapai rp 50 miliar. 
jumlah ini mencakup seluruh asn yang bertugas di berbagai instansi di bawah pemprov.
“gaji sebesar rp 50 miliar telah disalurkan tepat waktu, sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata rizqi.
dengan jumlah yang signifikan tersebut, pemprov bengkulu memastikan hak asn tetap menjadi prioritas, meskipun apbd masih tertahan di tingkat pusat.
di sisi lain, keterlambatan evaluasi apbd ta 2025 oleh kemendagri menjadi perhatian serius dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu. anggota badan anggaran (banggar) dprd, edwar samsi, s.ip, mm, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh situasi ini.
“hingga kini hasil evaluasi apbd belum disampaikan secara kelembagaan ke dprd. kami berharap pada januari ini evaluasi bisa segera diselesaikan oleh kemendagri dan disampaikan ke pemprov,” ujar edwar.
menurut edwar, idealnya evaluasi apbd sudah rampung pada pertengahan desember lalu, mengingat pembahasan dan pengesahan apbd telah dilakukan pada november 2024.
baca juga:asisten i bengkulu klaim kenaikan ppn 12 persen tak berimbas ke rakyat kecil
baca juga:komisi ii dprd kaur soroti pembangunan rs pratama yang tak kunjung selesai
“kami bingung juga kenapa evaluasi ini lambat. sudah hampir satu bulan belum ada kejelasan. padahal ini sangat penting untuk kelancaran kegiatan di awal tahun,” keluhnya.
edwar menambahkan, belum selesainya evaluasi apbd berdampak langsung pada pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sudah dialokasikan dalam anggaran.
“semua kegiatan yang dibiayai apbd 2025 tidak bisa dimulai sejak awal tahun. ini tentu menghambat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
edwar berharap keterlambatan ini tidak berlarut-larut, sehingga pemprov bengkulu bisa segera menjalankan program-program yang telah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
meski situasi ini menimbulkan sejumlah kendala, pemprov bengkulu tetap optimistis bahwa evaluasi apbd 2025 akan segera rampung. haryadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kemendagri untuk mempercepat proses evaluasi.
baca juga:paripurna penutupan tahun 2024 dan pembukaan tahun 2025, berikut pesan ketua dprd kaur
baca juga:pkl taman merdeka manna diberikan peringatan terakhir
“kami sudah berkomunikasi dengan kemendagri. harapannya, evaluasi ini segera selesai agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
dengan gaji asn yang tetap lancar, pemprov bengkulu setidaknya berhasil menjaga kestabilan finansial para pegawai di tengah tantangan administratif ini. kini, masyarakat menantikan langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk memastikan semua program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa hambatan.
keterlambatan evaluasi apbd tidak hanya menjadi masalah bagi provinsi bengkulu, tetapi juga menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki proses pengelolaan anggaran di masa depan. pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menyusun apbd agar tidak terulang lagi keterlambatan yang menghambat pelayanan publik.
“ke depan, kita harus memastikan bahwa penyusunan apbd dan evaluasinya berjalan lebih efisien. kolaborasi antara dprd, pemprov, dan kemendagri sangat penting untuk memastikan semua berjalan sesuai jadwal,” tutur edwar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 3 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan