Warga Ipuh Gugat Perusahaan Sawit Rp 7 Miliar

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Senin , 11 Aug 2025 - 22:25

Warga Ipuh Gugat Perusahaan Sawit Rp 7 Miliar--

Dugaan Pencemaran Sungai Air Pisang Berujung Class Action ke PN Bengkulu

RADAR BENGKULU, IPUH — Enam desa di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kini tengah bersatu dalam langkah hukum yang jarang dilakukan warga di daerah.

Senin, 11 Agustus 2025, perwakilan masyarakat dari desa-desa tersebut resmi melayangkan gugatan perdata terhadap PT Daria Dharma Pratama (DDP) ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Gugatan ini dilayangkan dengan tuduhan bahwa pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik perusahaan sawit tersebut diduga telah mencemari aliran Sungai Air Pisang.

Gugatan itu terbilang besar, baik dari segi nilai maupun tuntutannya. Secara materiil, PT DDP digugat membayar ganti rugi senilai Rp 7 miliar. Secara immateriil, perusahaan diminta memulihkan ekosistem Sungai Air Pisang seperti semula, sebelum terjadi dugaan pencemaran.

Kuasa hukum warga, Hadi Chaniago dari Law Office Hadi Chaniago & Partners, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan dalam bentuk class action. Artinya, yang menggugat bukan hanya satu atau dua warga, melainkan perwakilan dari komunitas yang terdampak.

“Pendampingan ini kami lakukan berdasarkan surat kuasa dari masyarakat. Mereka mengaku mengalami kerugian akibat limbah pabrik CPO milik PT DDP yang diduga mencemari Sungai Air Pisang,” ujar Hadi usai mendaftarkan gugatan secara fisik ke PN Bengkulu.

Menurut Hadi, langkah ini merupakan bagian dari rangkaian upaya hukum yang sudah direncanakan sebelumnya. Ia berharap pengadilan dapat segera menetapkan jadwal sidang, sehingga proses pembuktian bisa dimulai.

“Dalam gugatan ini ada dua tuntutan. Pertama, ganti rugi materil Rp 7 miliar. Kedua, perusahaan diminta memulihkan kembali ekosistem sungai agar masyarakat bisa kembali memanfaatkannya seperti dulu,” tegasnya.

Perwakilan warga penggugat, Rico Putra, mengungkapkan bahwa dampak dugaan pencemaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem Sungai Air Pisang.

“Air sungai yang dulunya jernih dan menjadi sumber kehidupan, kini berubah. Kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan masih mengandalkan airnya,” kata Rico.

Ia menuturkan, setidaknya ada enam desa di Kecamatan Ipuh yang terdampak, dan tiga di antaranya yang berada di dekat hulu dan tengah aliran mengalami dampak paling parah karena warganya masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

warga ipuh gugat perusahaan sawit rp 7 miliar                            dugaan pencemaran sungai air pisang berujung class action ke pn bengkulu
radar bengkulu, ipuh  — enam desa di kecamatan ipuh, kabupaten mukomuko, provinsi bengkulu, kini tengah bersatu dalam langkah hukum yang jarang dilakukan warga di daerah.
senin, 11 agustus 2025, perwakilan masyarakat dari desa-desa tersebut resmi melayangkan gugatan perdata terhadap pt daria dharma pratama (ddp) ke pengadilan negeri (pn) bengkulu. gugatan ini dilayangkan dengan tuduhan bahwa pabrik crude palm oil (cpo) milik perusahaan sawit tersebut diduga  telah mencemari aliran sungai air pisang.
gugatan itu terbilang besar, baik dari segi nilai maupun tuntutannya. secara materiil, pt ddp digugat membayar ganti rugi senilai rp 7 miliar. secara immateriil, perusahaan diminta memulihkan ekosistem sungai air pisang seperti semula, sebelum terjadi dugaan pencemaran.
kuasa hukum warga, hadi chaniago dari law office hadi chaniago & partners, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan dalam bentuk class action. artinya, yang menggugat bukan hanya satu atau dua warga, melainkan perwakilan dari komunitas yang terdampak.
baca juga:korupsi tambang rp 500 miliar: inspektur tambang diduga terima rp 1 miliar, tidak pernah ada reklamasi
baca juga:benteng marlborough jadi saksi peringatan hari veteran nasional di bengkulu
“pendampingan ini kami lakukan berdasarkan surat kuasa dari masyarakat. mereka mengaku mengalami kerugian akibat limbah pabrik cpo milik pt ddp yang diduga mencemari sungai air pisang,” ujar hadi usai mendaftarkan gugatan secara fisik ke pn bengkulu.
menurut hadi, langkah ini merupakan bagian dari rangkaian upaya hukum yang sudah direncanakan sebelumnya. ia berharap pengadilan dapat segera menetapkan jadwal sidang, sehingga proses pembuktian bisa dimulai.
“dalam gugatan ini ada dua tuntutan. pertama, ganti rugi materil rp 7 miliar. kedua, perusahaan diminta memulihkan kembali ekosistem sungai agar masyarakat bisa kembali memanfaatkannya seperti dulu,” tegasnya.
perwakilan warga penggugat, rico putra, mengungkapkan bahwa dampak dugaan pencemaran tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga merusak ekosistem sungai air pisang.
“air sungai yang dulunya jernih dan menjadi sumber kehidupan, kini berubah. kerusakan ini berdampak langsung pada kehidupan warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran sungai dan masih mengandalkan airnya,” kata rico.
baca juga:bantuan pkh dihentikan sepihak, warga pagar dewa minta bantuan komisi 1
baca juga:indah bak surga, berikut ini 5 rekomendasi tempat wisata di banyuwangi, mulai dari pemandangan pantai
ia menuturkan, setidaknya ada enam desa di kecamatan ipuh yang terdampak, dan tiga di antaranya yang berada di dekat hulu dan tengah aliran mengalami dampak paling parah karena warganya masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.
kerugian yang dialami warga pun bervariasi. mulai dari hewan ternak yang mati setelah minum dari sungai, berkurangnya hasil tangkapan ikan, hingga kekhawatiran akan kesehatan akibat konsumsi air yang diduga tercemar.
“dugaan pencemaran ini kami nilai sebagai bentuk kelalaian. dan ini bukan kali pertama terjadi. karena itu, sudah sepatutnya perusahaan diminta mempertanggungjawabkan,” ujar rico.
kekecewaan pada pemerintah daerah
selain perusahaan, masyarakat juga mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah daerah. rico menuturkan bahwa pihak pemkab mukomuko pernah melakukan pengecekan langsung terkait dugaan pencemaran ini. namun, hingga kini, warga belum menerima tindak lanjut atau hasil pemeriksaan yang jelas.
“kami sampai melayangkan gugatan ini karena merasa tidak ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah. kalau menunggu lebih lama, kerusakan bisa semakin parah,” tambahnya.
kasus ini menjadi salah satu gugatan lingkungan terbesar di bengkulu dalam beberapa tahun terakhir. class action terkait pencemaran lingkungan memang bukan hal baru di indonesia, tetapi di bengkulu, langkah hukum ini masih jarang diambil oleh warga desa.
pakar hukum lingkungan dari universitas bengkulu, yang dimintai tanggapan terpisah, menilai gugatan seperti ini penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap industri. “jika terbukti, perusahaan wajib bertanggung jawab bukan hanya secara hukum, tetapi juga moral,” ujarnya.
hingga berita ini diturunkan, pihak pt daria dharma pratama belum memberikan pernyataan resmi. kontak yang diupayakan wartawan melalui telepon dan pesan singkat belum mendapat respon.
bagi warga yang tinggal di sekitar sungai air pisang, gugatan ini bukan semata-mata soal uang ganti rugi. harapan terbesar mereka adalah agar sungai kembali menjadi sumber kehidupan seperti dulu tempat anak-anak bermain, warga mandi dan mencuci, serta sumber air untuk sawah dan ternak.
“kami ingin anak cucu kami masih bisa melihat sungai ini hidup. kalau dibiarkan rusak, masa depan kami juga ikut hilang,” tutur rico.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, 12 AGUSTUS 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan