Kelanjutan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Menunggu Keputusan Gubernur Baru

kelanjutan program pemutihan pajak kendaraan di bengkulu menunggu keputusan gubernur baru radar bengkulu – keberlanjutan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 masih menjadi tanda tanya. pelaksana harian (plh) sekretaris daerah provinsi bengkulu, dr. haryadi, spd, mm, msi mengungkapkan bahwa keputusan terkait program ini baru akan diambil setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur bengkulu yang baru, helmi hasan dan mian. “keputusan kemungkinan akan diambil pada tahun 2025 setelah gubernur baru dilantik. sampai saat ini belum ada arahan resmi terkait program tersebut,” kata haryadi, minggu, 8 desember 2024. ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian apakah program pemutihan pajak kendaraan akan dilanjutkan atau tidak. segala keputusan, menurutnya, harus menunggu arahan dari pimpinan yang baru. “dilanjutkan atau tidaknya program ini sepenuhnya tergantung pada keputusan pimpinan. kita hanya menunggu arahan,” ujar haryadi. haryadi mengakui bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan sebelumnya mendapat respons positif dari masyarakat. bahkan, pada hari-hari terakhir menjelang penutupan program, antusiasme masyarakat terlihat masih cukup tinggi. baca juga:turnamen kapolda cup, tim voli bhayangkara kapolda a kalahkan tim bengkulu selatan baca juga:cuaca ekstrem jelang natal dan tahun baru, yuk coba 7 tips agar liburan nyaman saat musim hujan “program ini memang sudah lama dikenal masyarakat dan terbukti diminati. antusiasmenya sangat tinggi hingga hari terakhir program,” tambahnya. setelah program pemutihan berakhir pada 30 november 2024, pembayaran pajak kendaraan kembali diberlakukan secara normal mulai 1 desember 2024. kebijakan ini akan berlangsung hingga ada keputusan lebih lanjut dari gubernur dan wakil gubernur baru. “sejak 1 desember, pembayaran pajak kendaraan bermotor telah kembali ke mekanisme normal,” tegas haryadi. program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2024 terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan. namun, untuk tahun 2025, kelanjutan program ini sepenuhnya berada di tangan gubernur dan wakil gubernur baru. keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan program pemutihan ini dinilai krusial karena tingginya minat masyarakat terhadap keringanan pajak. dengan pergantian kepemimpinan, masyarakat berharap ada kebijakan serupa yang mampu meringankan beban ekonomi, terutama bagi pemilik kendaraan yang mengalami kesulitan membayar pajak. “kita lihat nanti setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur. kami hanya bisa menunggu dan bersiap mengikuti keputusan yang diambil,” tutur haryadi. baca juga:kpk tegaskan sanksi tegas bagi pejabat pemprov bengkulu yang tidak kooperatif baca juga:berikut ini 4 tips dan cara memesan tiket kereta api secara online menjelang perayaan natal juga tahun baru di sisi lain, kasubbid perencanaan, data, dan pelaporan pendapatan daerah pada badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu, nolan dahri, membeberkan hasil akhir program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung dari juni hingga november 2024. program ini berhasil menarik minat 136.828 unit kendaraan untuk memanfaatkan pembebasan pajak dan denda. “total nilai pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) yang dibebaskan mencapai rp 53,07 miliar,” ujar nolan. nolan menjelaskan, program ini tidak hanya mengurangi beban pemilik kendaraan roda dua, tetapi juga roda empat atau lebih. untuk kendaraan roda dua, sebanyak 11.632 unit memanfaatkan pembebasan bbnkb dengan total nilai pembebasan mencapai rp 1,47 miliar. selain itu, 88.082 unit kendaraan roda dua juga memanfaatkan pembebasan tunggakan dan denda pkb senilai rp 11,4 miliar. “dari sisi roda dua saja, angka pembebasan ini cukup signifikan, baik untuk bbnkb maupun pkb,” tambah nolan. sementara itu, untuk kendaraan roda empat atau lebih, sebanyak 7.934 unit memanfaatkan pembebasan bbnkb dengan nilai total mencapai rp 10,1 miliar. sebanyak 29.180 unit kendaraan roda empat atau lebih juga memanfaatkan pembebasan tunggakan dan denda pkb dengan nilai mencapai rp 30,03 miliar. “angka ini menunjukkan bahwa program pemutihan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai jenis kendaraan,” jelas nolan.

Tag

• # gubernur baru
• # program pemutihan pajak kendaraan
• # wajib pajak
• # pajak kendaraan

Share

• 
• 
• 
• 
•