Delapan Rekomendasi TGR Diselesaikan, Pemprov Bengkulu Bebas dari Kerugian Daerah

Jumat 18 Oct 2024 - 21:43 WIB
Reporter : windi
Editor : Syariah m

BACA JUGA:Tiga Hari Menuju Penutupan, Ribuan Honorer Masih Proses Submit

Isnan Fajri berharap bahwa ke depan tidak ada lagi temuan serupa yang membebani keuangan daerah. "Kami akan terus melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan di tingkat OPD, agar pengelolaan anggaran lebih tertib dan tidak ada lagi temuan yang merugikan keuangan daerah," tegasnya.

TGR yang masih dalam proses akan terus dipantau oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu. Menurut Kepala Inspektorat, Heru Susanto, pihaknya akan melakukan evaluasi rutin terhadap progres pengembalian TGR yang masih berjalan. 

“Kami akan terus melakukan tindak lanjut TGR di beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu. Proses pengembaliannya sedang berlangsung, dan ini akan kami evaluasi setiap triwulan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan,” jelas Heru.

Terkait dengan penyelesaian TGR, Heru menambahkan bahwa beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian kerugian daerah. Ini mengindikasikan bahwa tidak semua kerugian yang terjadi hanya melibatkan internal pemerintah, namun juga pihak luar yang berkontribusi dalam kerugian tersebut.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Optimis Evaluasi APBD Perubahan 2024 Rampung Meski Terkendala

BACA JUGA:Jika Terpilih, Dani -Sukatno Berjanji akan Merealisasikan Rumah Bunga Nol Persen

“Untuk beberapa OPD, memang ada yang melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR ini. Kami terus memantau dan memastikan bahwa setiap langkah pengembalian berjalan lancar dan sesuai prosedur,” tuturnya.

Heru juga menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat, OPD terkait, dan pihak ketiga dalam proses penyelesaian TGR. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembalian kerugian daerah dan memastikan tidak ada temuan serupa di masa mendatang.

Langkah penyelesaian TGR ini juga menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran dan menghindari potensi kerugian yang bisa merugikan pemerintah dan masyarakat. Dengan proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pemprov Bengkulu optimistis dapat menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Sebagai penutup, Heru Susanto menyampaikan komitmen Inspektorat untuk terus mengawal setiap temuan BPK dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kami akan terus menjalankan tugas pengawasan dan evaluasi secara rutin, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi Bengkulu,” tutupnya.

Kategori :