Masyarakat Desak Keterbukaan Data dan Pengawasan Investor di Bengkulu

Reporter: windi |

Editor: Azmaliar |

Kamis , 17 Oct 2024 - 20:48

Rapat Fasilitasi Sengketa Agraria di Bengkulu-RADAR BENGKULU-

RADAR BENGKULU – Konflik agraria antara PT BRS dengan masyarakat Bengkulu Utara dan Mukomuko kembali memanas, dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengadakan rapat fasilitasi lanjutan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu.

Rapat ini melibatkan jajaran Pemprov, Kanwil ATR/BPN Bengkulu, perwakilan mahasiswa, petani, serta elemen masyarakat terkait.

Rapat ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sempat tertunda karena absennya pimpinan Kanwil ATR/BPN.

Dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denny, pertemuan kali ini berlangsung dengan intens dan berfokus pada penyelesaian masalah Hak Guna Usaha (HGU) PT BRS yang telah kadaluwarsa sejak 2018.

Dalam rapat, Forum Aliansi Bengkulu yang diwakili sejumlah mahasiswa dan petani menyuarakan aspirasi mereka. Meskipun tidak menolak keberadaan investasi di daerah, mereka meminta agar ada pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan demi melindungi kesejahteraan masyarakat lokal.

Ridhoan Parlaungan Hutasuhut, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), menyatakan pentingnya transparansi data untuk mencegah konflik berkepanjangan.

“Harapan kami, data-data dari perusahaan dan Kanwil ATR/BPN harus lebih jelas untuk menghindari masalah ini terus berlarut-larut,” ujarnya.

Menurut Ridhoan, keterbukaan informasi ini bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam memastikan kelancaran operasi di lapangan.

Pihak Kanwil ATR/BPN menjelaskan bahwa proses perpanjangan HGU PT BRS sedang berlangsung. Mereka menegaskan bahwa segala prosedur hukum yang berlaku akan dipatuhi, namun kekecewaan datang dari pihak masyarakat yang merasa tidak ada solusi nyata yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Supriyadi, perwakilan masyarakat dari Air Palik, Bengkulu Utara, mengungkapkan kekecewaannya karena banyak hal yang dibahas tanpa memberikan jalan keluar konkrit.

masyarakat desak keterbukaan data dan pengawasan investor di bengkulu                            radar bengkulu – konflik agraria antara pt brs dengan masyarakat bengkulu utara dan mukomuko kembali memanas, dengan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mengadakan rapat fasilitasi lanjutan pada kamis, 17 oktober 2024 di ruang rapat raflesia, kantor gubernur bengkulu. 
rapat ini melibatkan jajaran pemprov, kanwil atr/bpn bengkulu, perwakilan mahasiswa, petani, serta elemen masyarakat terkait.
rapat ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang sempat tertunda karena absennya pimpinan kanwil atr/bpn. 
dipimpin langsung oleh asisten ii setda provinsi bengkulu, raden ahmad denny, pertemuan kali ini berlangsung dengan intens dan berfokus pada penyelesaian masalah hak guna usaha (hgu) pt brs yang telah kadaluwarsa sejak 2018.
dalam rapat, forum aliansi bengkulu yang diwakili sejumlah mahasiswa dan petani menyuarakan aspirasi mereka. meskipun tidak menolak keberadaan investasi di daerah, mereka meminta agar ada pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan demi melindungi kesejahteraan masyarakat lokal.
baca juga:bps provinsi bengkulu gelar evaluasi dan harmonisasi data pertanian untuk kebijakan 2025
baca juga:pemprov bengkulu bahas pengelolaan kawasan taman remaja & retribusi serta bagi hasil parkir area bim bengkulu
ridhoan parlaungan hutasuhut, perwakilan dari badan eksekutif mahasiswa (bem), menyatakan pentingnya transparansi data untuk mencegah konflik berkepanjangan.
 “harapan kami, data-data dari perusahaan dan kanwil atr/bpn harus lebih jelas untuk menghindari masalah ini terus berlarut-larut,” ujarnya.
menurut ridhoan, keterbukaan informasi ini bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dan perusahaan dalam memastikan kelancaran operasi di lapangan.
pihak kanwil atr/bpn menjelaskan bahwa proses perpanjangan hgu pt brs sedang berlangsung. mereka menegaskan bahwa segala prosedur hukum yang berlaku akan dipatuhi, namun kekecewaan datang dari pihak masyarakat yang merasa tidak ada solusi nyata yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.
baca juga:anak muda bengkulu harus bersatu menjadi tuan di tanah sendiri
baca juga:tiga hari menuju penutupan, ribuan honorer masih proses submit
supriyadi, perwakilan masyarakat dari air palik, bengkulu utara, mengungkapkan kekecewaannya karena banyak hal yang dibahas tanpa memberikan jalan keluar konkrit. 
salah satu isu utama adalah mengenai lahan plasma yang seharusnya menjadi hak masyarakat, tetapi diklaim tidak pernah disosialisasikan kepada mereka.
“di ruangan tadi disebutkan bahwa sudah dibagikan 114 hektar kepada masyarakat, namun masyarakat merasa tidak pernah menerima lahan plasma tersebut,” ungkap supriyadi.
ia juga menyoroti ketidakjelasan dalam pengukuran lahan yang dipersengketakan, dimana pihak atr/bpn seolah mempersilakan masyarakat untuk mengukur ulang sendiri tanpa melibatkan mereka dalam proses pengukuran sebelumnya.
 “masa kami yang harus membiayai. ini kan tugas atr/bpn, masyarakat harus dilibatkan,” tegasnya.
baca juga:tiga hari menuju penutupan, ribuan honorer masih proses submit
baca juga:pemprov bengkulu optimis evaluasi apbd perubahan 2024 rampung meski terkendala
selain masalah lahan, penggunaan jalan umum oleh pt brs juga menjadi sorotan. supriyadi menyoroti bahwa kendaraan berat milik perusahaan kerap merusak jalan umum, menyebabkan kondisi berlumpur dan membahayakan keselamatan warga. padahal, perusahaan seharusnya memiliki akses jalan sendiri.
"pihak pemprov sudah menyatakan, dalam enam bulan perusahaan harus membuat jalan khusus. tapi nyatanya, bertahun-tahun mereka masih memakai jalan umum, jalan yang sebenarnya fasilitas masyarakat,” tutur supriyadi, menyoroti dampak negatif penggunaan jalan ini bagi warga setempat.
dengan berbagai persoalan yang tak kunjung menemukan solusi, supriyadi menyebutkan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. 
ia berharap, melalui proses hukum, keadilan bisa ditegakkan dan kebenaran dipastikan. 
“proses hukum ini untuk mengetahui mana yang salah dan benar. jika hearing ini tidak membuahkan hasil, kita akan ke pengadilan,” ujar supriyadi.
baca juga:sukses raih medali perak bidang studi bahasa inggris pada ajang olimpiade
baca juga:waspada! ombak laut mukomuko sedang 'apa kali', sudah ada 19 bangunan rusak
langkah ini menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak lagi bersabar menghadapi konflik agraria yang mereka nilai tidak adil. disisi lain, keputusan untuk membawa kasus ke ranah hukum menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya mediasi yang dilakukan pemerintah.
tantangan penyelesaian sengketa agraria
konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat di bengkulu bukan kasus pertama dan tampaknya menjadi persoalan yang terus muncul di daerah-daerah yang menjadi lokasi investasi. 
keterbukaan data, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan dan akses publik menjadi isu yang kerap diperdebatkan.
pemprov bengkulu menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan investasi. sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak diabaikan oleh kepentingan korporasi.
baca juga:musim hujan dan meningkatnya risiko penyakit yang ditularkan nyamuk
baca juga:8 tips menghindari gigitan nyamuk saat musim hujan
dalam situasi ini, masyarakat berharap agar pemerintah dan lembaga terkait dapat bersikap tegas dan transparan dalam menangani konflik agraria, demi menghindari dampak sosial yang lebih luas.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR BENGKULU, JUMAT 18 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan