HMI Cabang Bengkulu juga menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Mereka menilai KPU memiliki peran vital dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan secara tidak sah.
"KPU harus berdiri tegak sebagai lembaga independen yang menjamin keberlangsungan demokrasi. Kami mendesak agar mereka segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti putusan MK. Jangan sampai demokrasi kita dicederai oleh kepentingan politik sesaat," tegas Anjar.
BACA JUGA:Ini Dia Program Unggulan Dedy Black dan Agi Agusrin
BACA JUGA:KPU Seluma Digeruduk Massa, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Tidak hanya itu, dalam aksi yang berlangsung damai tersebut, HMI Cabang Bengkulu juga menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis. Mereka mengecam keras tindakan represif yang sering kali dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat.
"Kriminalisasi terhadap aktivis adalah bentuk pelecehan terhadap hak kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Kami tidak akan diam jika para pejuang demokrasi terus-menerus ditekan dan dibungkam. Pemerintah harus bertindak adil dan bijaksana dalam menyikapi kritik dan aspirasi dari masyarakat," ungkap Anjar.
Aksi demonstrasi ini berlangsung selama beberapa jam. Meski situasi sempat memanas, saling dorong antara pendemo dengan aparat kepolisian yang menjaga tidak bisa terhindari, namun aksi ini tetap berjalan tertib di bawah pengawasan ketat aparat keamanan.
Anjar menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. "Ini adalah awal dari gerakan panjang untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Kami akan terus bergerak dan mengawal isu ini sampai pemerintah benar-benar mendengar suara rakyat," pungkasnya.
HMI Cabang Bengkulu menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Terutama dalam konteks menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Mereka berharap, dengan aksi ini, pemerintah dan DPR akan sadar dan segera menghentikan segala bentuk tindakan yang merugikan demokrasi di Indonesia.