radarbengkulu.bacakoran.co – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerja sama dengan pengurus wilayah Muhammadiyah di sejumlah daerah di Sumatera. Sinergi tersebut mencakup kerja sama bisnis, sosial keagamaan hingga literasi keuangan.
SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, ada tiga pengurus wilayah di Sumatera yang menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat. Masing-masing adalah Lampung, Bangka Belitung, dan Plaju.
“Sebagai pionir bank syariah di Tanah Air tentu saja kami menyambut baik kolaborasi dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk dengan pengurus wilayah yang ada di daerah seperti Sumatera. Kami memiliki layanan keuangan yang komprehensif mulai dari simpanan, pembiayaan hingga pengelolaan kas. Di samping itu, kami juga sangat terbuka untuk kolaborasi dalam hal bantuan sosial dan literasi keuangan,” ujarnya.
Nota kesepahaman yang ditandatangani dengan pengurus wilayah Muhammadiyah Sumatera tersebut mencakup potensi kerja sama dengan amal usaha Muhammadiyah seperti lembaga pendidikan, rumah sakit dan lembaga zakat.
Di antaranya adalah Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung yang telah membuka rekening pembayaran gaji pegawai (payroll) di Bank Muamalat. Selain itu, sejumlah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah mulai dari tingkat SD hingga SMA di Lampung juga telah memindahkan rekening payroll-nya ke Bank Muamalat.
Bank Muamalat juga menawarkan fasilitas pembiayaan modal usaha, pembiayaan multiguna serta KPR untuk pegawai dan warga Muhammadiyah. Di samping itu, pengurus Muhammadiyah dapat memanfaatkan layanan perbankan milik Bank Muamalat seperti virtual account, Muamalat DIN dan Madina.
Sebelumnya, Bank Muamalat juga memfasilitasi pembukaan rekening secara serentak untuk amal usaha, organisasi otonom dan ratusan warga Muhammadiyah di kota Serang, Banten belum lama ini.
BACA JUGA:Antisipasi Balap Liar di Kawasan KTM Lagita, Polsek Ketahun Lakukan Patroli
BACA JUGA:Kesbangpol Bengkulu Intensifkan Pencegahan Hoax Jelang Pilkada 2024
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Percepat Lakukan Sertifikasi Aset Daerah, Dikawal KPK